KPU Bali Perkuat SDM Kehumasan dan Protokol Dorong Publikasi Kinerja Diluar Tahapan Pemilu
Jbm.co.id-DENPASAR | Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Kehumasan dan Protokoler bagi jajaran KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota se-Bali sebagai upaya memperkuat citra kelembagaan melalui peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kegiatan yang berlangsung secara hybrid di Ruang Rapat KPU Provinsi Bali, Rabu, 22 Juli 2026.
Acara ini diikuti oleh pimpinan, pejabat struktural, staf humas dan protokol, hingga CPNS KPU se-Bali.
Bimtek difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan kehumasan dan keprotokolan agar mampu mendukung penyelenggaraan tugas kelembagaan secara profesional, informatif, dan berintegritas.
Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, menegaskan bahwa humas dan protokol memiliki peran strategis sebagai representasi lembaga di hadapan masyarakat maupun para pemangku kepentingan.
Menurutnya, pemahaman terhadap aturan keprotokolan menjadi hal penting agar setiap kegiatan resmi dapat berjalan sesuai tata urutan, kedudukan, serta menjaga martabat institusi.
Selain itu, Lidartawan mendorong seluruh jajaran kehumasan untuk lebih aktif menyampaikan berbagai aktivitas KPU melalui siaran pers maupun media sosial.
Upaya tersebut dinilai penting agar masyarakat mengetahui bahwa KPU tetap menjalankan berbagai tugas kelembagaan meskipun tidak sedang memasuki tahapan pemilu.
Penguatan fungsi kehumasan juga menjadi perhatian Anggota KPU Provinsi Bali Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, I Gede John Darmawan.
Ia menjelaskan bahwa bimtek ini melanjutkan berbagai program peningkatan kapasitas yang sebelumnya telah dilaksanakan, termasuk pelatihan jurnalistik dan fotografi.
Menurutnya, publikasi yang berkualitas dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap berbagai tugas KPU yang tidak hanya berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.
Sementara itu, Anggota KPU Provinsi Bali Divisi Hukum dan Pengawasan, Anak Agung Gede Raka Nakula, menilai humas dan protokol merupakan wajah lembaga. Karena itu, seluruh peserta yang mengikuti pelatihan diharapkan mampu menjalankan fungsi kehumasan maupun keprotokolan saat dibutuhkan, khususnya ketika tahapan pemilu berlangsung.
Pada sesi materi yang dipandu Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM KPU Provinsi Bali, I Wayan Gede Budiartha, peserta memperoleh pembekalan dari tiga narasumber.
Kepala Sub Bagian Tamu Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Bali, I Gede Mega Hutama, memaparkan materi mengenai harmonisasi protokol pemerintah daerah berbasis kearifan lokal.
Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan keprotokolan di Bali perlu memperhatikan nilai budaya tanpa mengabaikan ketentuan nasional yang berlaku.
Selanjutnya, Kepala Sub Bagian Persidangan Sekretariat Jenderal KPU RI, Barik Muhammad K. Ardy, mengingatkan pentingnya perencanaan setiap agenda resmi agar sesuai dengan aturan keprotokolan.
Menurutnya, kualitas pelaksanaan protokol turut mencerminkan citra pribadi sekaligus institusi. Adapun Pranata Humas Ahli Muda Sekretariat Jenderal KPU RI, Arief Priyo Susanto, menekankan pentingnya dokumentasi sebagai bagian dari arsip perjalanan demokrasi.
“Momen dan bukti sejarah kepemiluan jangan sampai hilang. Dokumentasi yang baik bukan hanya menjadi bahan publikasi, tetapi juga arsip penting yang akan menjadi referensi di masa mendatang,” ujarnya.
Melalui Bimtek Kehumasan dan Protokoler ini, KPU Provinsi Bali berharap terwujud keseragaman pemahaman di seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Bali.
Selain meningkatkan kemampuan teknis dalam pengelolaan acara resmi dan publikasi kelembagaan, kegiatan ini juga diharapkan memperkuat koordinasi, profesionalisme, serta membangun citra KPU sebagai lembaga yang aktif, terbuka, dan konsisten memberikan informasi kepada masyarakat sepanjang waktu. (red).
