Pansus TRAP DPRD Bali dan Kodam IX/Udayana Perkuat Sinergi Konsisten Kawal Tata Ruang Bali Berkelanjutan

Jbm.co.id-DENPASAR | Komitmen menjaga keberlanjutan pembangunan Bali semakin diperkuat melalui sinergi lintas sektor antara DPRD Provinsi Bali dan TNI.

Hal ini tercermin dalam audiensi strategis Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali dengan jajaran Kodam IX/Udayana di Denpasar, Senin, 13 April 2026.

Pertemuan yang digelar di Makodam IX/Udayana ini diterima langsung oleh Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Piek Budyakto.

Audiensi tersebut menjadi langkah konkret dalam merespons tantangan penataan ruang, pengelolaan aset, dan sistem perizinan di Bali yang semakin kompleks seiring pesatnya pembangunan dan sorotan global terhadap Pulau Dewata.

Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya atau Dewa Jack, yang hadir bersama jajaran Pansus TRAP menegaskan bahwa pertemuan ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk menjaga arah pembangunan Bali tetap tertib dan berkelanjutan.

“Ini bukan sekadar pertemuan, tetapi bentuk komitmen bersama dalam memastikan tata ruang Bali tetap terjaga dan selaras dengan kepentingan daerah maupun nasional,” ujarnya.

Dewa Jack juga mengapresiasi kinerja Pansus TRAP yang dinilai tegas dalam mengawal isu strategis daerah.

“Pansus TRAP ini adalah pansus yang sangat tajam, berani, dan keren. Saya sangat mengapresiasi ketua pansus beserta seluruh anggotanya yang telah menunjukkan sikap tegas dan konsisten dalam mengawal tata ruang Bali,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, Dr. (C) I Made Supartha S.H., M.H., menekankan bahwa pembahasan dalam audiensi mencakup aspek fundamental pembangunan Bali, mulai dari tata ruang wilayah hingga sistem perizinan yang berkeadilan.

Menurutnya, penguatan implementasi regulasi daerah menjadi kunci utama, sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Made Supartha menyoroti pentingnya Perda Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang RTRW serta Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun.

“Perda ini menjadi pondasi penting dalam menjaga Bali kedepan. Tidak hanya mengatur pembangunan, tetapi memastikan keseimbangan kehidupan tetap terjaga. Karena itu, tata ruang, aset, dan perizinan harus dikawal dengan serius agar tidak menyimpang dari haluan besar tersebut,” tegasnya.

Made Supartha juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan TNI, dalam menjaga keberlanjutan Bali.

“Kami mengucapkan terima kasih atas penerimaan Pangdam IX/Udayana. Pembahasan tata ruang Bali ini sangat strategis dan membutuhkan sinergi semua pihak demi menjaga Bali tetap lestari,” kata Made Supartha.

Dalam audiensi tersebut, Pangdam IX/Udayana menyatakan komitmennya untuk mendukung dan mengawal kerja Pansus TRAP, khususnya dalam menjaga tata ruang serta perlindungan aset negara.

Dukungan ini dinilai penting agar kebijakan tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi juga berjalan efektif di lapangan.

“Bali ini bukan hanya milik masyarakat Bali atau Indonesia, tetapi juga milik dunia. Karena itu, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga Bali dan masa depannya,” ungkapnya.

“Kami siap mendukung dan mengawal Pansus TRAP dalam menjaga tata ruang Bali, agar tetap tertib, terarah, dan berpihak pada keberlanjutan,” tambahnya.

Audiensi ini menegaskan bahwa penataan Bali membutuhkan sinergi kuat antara legislatif dan TNI. Kolaborasi tersebut menjadi kunci agar pembangunan Bali tetap terarah, terkontrol, dan selaras dengan visi besar 100 Tahun Bali Era Baru.

Lebih dari sekadar pertemuan formal, audiensi ini menjadi simbol komitmen bersama dalam menjaga Bali sebagai destinasi dunia sekaligus warisan peradaban yang harus dijaga kesucian, keseimbangan, dan keberlanjutannya. (red).