Universitas Warmadewa, AIPI dan KPU Bali Bedah Masa Depan Pemilu 2029: Jaring Demokrasi dan Partisipasi Warga
Jbm.co.id-DENPASAR | Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Warmadewa bersama Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bali dan KPU Provinsi Bali menggelar Dialog Publik Nasional bertajuk “Menata Pemilu dan Pilkada ke Depan: Menjaring Demokrasi dan Partisipasi Warga” di Denpasar.
Forum ini menjadi ruang diskusi terbuka untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 sekaligus membahas arah pembenahan sistem demokrasi Indonesia menuju Pemilu 2029.
Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 70 peserta dari mahasiswa Ilmu Pemerintahan, aliansi BEM se-Bali, hingga masyarakat sipil dan pemerhati kepemiluan.
Dialog dipandu oleh Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Warmadewa, Drs. I Nyoman Wiratmaja, M.Si., dengan menghadirkan penanggap Dr. Drs. I Gede Wardana, M.Si., Jaya Suslia, dan I Putu Hadi Pradnyana, S.IP., M.Si.
Dalam forum tersebut, sejumlah pembicara menyoroti berbagai persoalan mendasar yang masih membayangi kualitas demokrasi Indonesia, mulai dari akurasi data pemilih, keterwakilan perempuan, hingga desain sistem pemilu yang dinilai masih sarat kepentingan elite.
Mewakili Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, S.TP., M.P., I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya menegaskan bahwa keberhasilan teknis Pemilu 2024 tidak boleh menutupi berbagai persoalan struktural yang belum terselesaikan.
Ia menyoroti masih lemahnya kapasitas dan perlindungan petugas ad hoc di lapangan, persoalan klasik akurasi data pemilih, serta kompleksitas hubungan administrasi antara KPU dan partai politik.
Selain itu, wacana penerapan e-voting dinilai belum siap diterapkan karena belum didukung sistem keamanan siber dan regulasi yang memadai. Isu partisipasi perempuan dan konsep green election juga disebut belum mendapat perhatian serius dalam desain penyelenggaraan pemilu.
“Keberhasilan teknis tidak boleh dijadikan alibi untuk menunda agenda perbaikan sistemik. Pemilu 2029 harus dipersiapkan dengan evaluasi yang jujur,” tegasnya dalam dialog tersebut.
Sementara itu, akademisi Anastascia Patricia Novlina Nurak, S.IP., M.I.P., menilai keterwakilan perempuan dalam politik Bali masih jauh dari ideal. Ia menyebut hasil Pileg 2024 menunjukkan hanya 10 dari 55 kursi DPRD Provinsi Bali diisi perempuan.
Kondisi itu diperparah dengan nihilnya perempuan yang berhasil memenangkan Pilkada Bali 2024.
Menurutnya, hambatan terbesar bukan sekadar persoalan kuota, melainkan ketimpangan struktural yang masih kuat dalam budaya politik Indonesia.
Ia menyoroti dominasi dinasti politik, regulasi yang belum berpihak pada afirmasi perempuan, serta tingginya biaya politik yang membuat perempuan menghadapi beban ganda dalam kontestasi politik.
Disisi lain, Ketua Umum AIPI Pusat Dr. H. Alfitra Salamm, APU, membedah sistem pemilu Indonesia dari perspektif historis. Ia menilai desain sistem pemilu sejak masa Orde Lama hingga Orde Baru tidak pernah benar-benar netral dari kepentingan kekuasaan.
Menurutnya, berbagai perubahan regulasi dan putusan Mahkamah Konstitusi belakangan ini perlu dikritisi secara serius agar tidak hanya menjadi instrumen mempertahankan status quo elite politik.
Ia juga mengingatkan semakin sempitnya ruang masyarakat sipil dan akademisi dalam memengaruhi arah desain sistem pemilu nasional.
“Sistem pemilu terbaik bukan yang paling rumit secara teknis, melainkan yang paling jujur merepresentasikan kehendak warga. Sistem pemilu terbaik untuk siapa?,” ujarnya.
Dialog publik ini menjadi penegasan bahwa pembenahan pemilu bukan semata agenda teknis penyelenggara, tetapi menyangkut kualitas demokrasi dan kedaulatan rakyat di masa depan.
Melalui pertemuan perspektif akademisi, penyelenggara pemilu, dan ilmuwan politik, forum tersebut diharapkan mampu mendorong lahirnya evaluasi yang lebih terbuka dan reformasi demokrasi yang lebih substantif menjelang Pemilu 2029. (ace).
