BaliBeritaDaerahDenpasarPemerintahanPendidikan

Alfitra Salamm Dorong Dana Kampanye Dibiayai APBN Cegah Intervensi Politik Kepala Daerah

Jbm.co.id-DENPASAR | Ketua Umum Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Pusat, Dr. H. Alfitra Salamm, APU., mendorong pendanaan kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Usulan tersebut dinilai penting untuk mengurangi potensi bias politik dan intervensi kepala daerah dalam proses demokrasi elektoral.

Gagasan itu disampaikan Ketua Umum Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Pusat, Dr. H. Alfitra Salamm, APU., saat menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional dan Focus Group Discussion (FGD) AIPI Bali bertajuk “Menakar Kualitas Demokrasi Elektoral Indonesia: Refleksi untuk Pilpres dan Pilkada 2029” di Four Star by Trans Hotel, Renon, Denpasar, Senin (19/10/2026).

Dalam forum tersebut melibatkan akademisi, penyelenggara pemilu, praktisi hukum, dan mahasiswa.

Alfitra Salamm menegaskan pentingnya merumuskan sistem pemilu yang lebih adil, demokratis, serta menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Menurutnya, pendanaan politik yang berkaitan dengan dukungan pemerintah daerah berpotensi menimbulkan ketimpangan apabila pemberi dukungan memiliki kepentingan dalam kontestasi pilkada. Untuk itu, Alfitra Salamm menilai sudah saatnya anggaran itu dibiayai oleh APBN.

“Itu untuk menghindari bias-bias politik di daerah dan tentu akan mengganggu proses terpilihnya kepala daerah yang lebih demokratis,” kata Alfitra Salamm.

Alfitra Salamm menilai, skema pendanaan yang lebih independen diperlukan untuk mengurangi peluang penggunaan anggaran hibah daerah demi kepentingan pribadi atau politik kepala daerah.

Selain pendanaan kampanye, Alfitra Salamm juga menyoroti persoalan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Alfitra Salamm mengkritik kondisi ketika ASN yang terlibat dalam pelanggaran aturan politik justru dinilai memperoleh keuntungan dalam karier atau mutasi jabatan.

“Penegakan aturan harus dilakukan secara konsisten agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi ASN yang menjaga netralitas,” tutupnya.

Pewarta: Ace Wiguna

Editor: Putu Wiguna

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button