Ruang Fiskal Menyempit, Ekonomi Daerah Tercekik: ProJo Pacitan Soroti Prioritas Anggaran Negara, 17 Triliun Untuk Amerika Dengan Alasan Perdamaian

Pacitan,JBM.co.id-Kondisi perekonomian daerah yang kian tertekan akibat menyempitnya ruang fiskal kembali menuai kritik tajam. Ketua DPC Ormas Pro Jokowi (ProJo) Pacitan, John Vera, menilai negara saat ini belum sepenuhnya hadir dalam menjawab persoalan ekonomi masyarakat di daerah, khususnya wilayah pinggiran.

Menurut John, tekanan ekonomi daerah tidak bisa dilepaskan dari tingginya laju inflasi yang belum diimbangi dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Akibatnya, daya beli terus melemah, sementara kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan intervensi juga semakin terbatas karena kebijakan fiskal yang ketat.

Ironisnya, di saat banyak daerah menghadapi kesulitan anggaran, pemerintah pusat justru mengalokasikan dana hingga Rp17 triliun untuk bantuan ke negara lain (Amerika) dengan alasan menjaga perdamaian internasional.

“Kami tidak menolak solidaritas global, tetapi prioritas utama negara seharusnya adalah rakyatnya sendiri. Saat anggaran daerah dipersempit, pembangunan macet, ekonomi sulit, dan masyarakat pinggiran semakin tercekik,” ujar John Vera, Kamis (5/2/2026).

John menegaskan, kebijakan fiskal yang terlalu tersentralisasi berpotensi melemahkan semangat otonomi daerah. Padahal, otonomi merupakan instrumen penting agar daerah mampu menyesuaikan pembangunan dengan kebutuhan dan karakteristik lokal.

Ia berharap pemerintah pusat dapat mengevaluasi kembali kebijakan fiskal nasional agar daerah memiliki ruang yang lebih luas untuk menggerakkan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan menjaga stabilitas sosial.

“Kami berharap negara bisa kembali hadir untuk rakyat di daerah. Kembalikan marwah otonomi daerah agar pembangunan bisa berjalan dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” tegasnya.

Lebih lanjut, John mengingatkan negara agar tidak menutup mata terhadap dampak kemiskinan ekstrem yang masih terjadi. Ia menyinggung peristiwa memilukan di Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana seorang siswa kelas IV sekolah dasar berinisial YBS nekat mengakhiri hidupnya karena tidak mampu membeli buku dan bolpoin.

Peristiwa tersebut, menurutnya, harus menjadi cambuk moral bagi negara bahwa kemiskinan bukan sekadar angka statistik, melainkan persoalan nyata yang menyentuh sisi kemanusiaan.

“Jangan sampai tragedi seperti itu terulang di daerah lain, termasuk Pacitan. Kemiskinan adalah tanggung jawab negara, bukan semata beban individu atau keluarga,” ujarnya.

John juga mendorong pemerintah pusat untuk meninjau ulang program-program nasional yang dinilai lebih bernuansa janji politik dibanding kebutuhan riil masyarakat. Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap manfaat, dampak sosial, serta risiko jangka panjang dari setiap kebijakan publik.

“Keluhan dan kritik masyarakat sudah terdengar nyaring. Itu seharusnya menjadi tolak ukur negara bahwa tidak semua program nasional berdampak positif bagi masyarakat luas,” pungkasnya.

Pernyataan ini menambah deretan suara dari daerah yang mendesak adanya reorientasi kebijakan fiskal nasional, agar pembangunan tidak timpang dan kesejahteraan dapat dirasakan secara merata, terutama oleh masyarakat di wilayah pinggiran.(Red/yun).