Komisi V DPR RI Desak Percepatan Infrastruktur Strategis Bali Sebagai Penyumbang Devisa Terbesar
Jbm.co.id-JAKARTA | Posisi Bali sebagai penyumbang devisa pariwisata terbesar di Indonesia kembali menjadi sorotan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI bersama Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, serta Gubernur Bali, Rabu, 8 April 2026.
Dalam rapat tersebut, Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur strategis harus segera dipercepat untuk menjaga kualitas pariwisata dan perekonomian Bali.
Gubernur Koster memaparkan bahwa jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Bali pada 2025 mencapai 7,05 juta orang, menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Sementara total wisatawan domestik dan mancanegara mencapai sekitar 16,3 juta orang.
Dengan asumsi kurs Rp16.500 per dolar AS, belanja wisatawan asing di Bali diperkirakan mencapai Rp176 triliun. Nilai tersebut disebut menyumbang lebih dari separuh total devisa pariwisata nasional.
“Ekonomi Bali sangat bergantung pada pariwisata, dengan kontribusi sekitar 66 persen terhadap PDRB. Karena itu, infrastruktur dasar harus dipercepat agar Bali tidak mengalami penurunan kualitas,” tegasnya.
Menurut Gubernur Koster, Bali saat ini menghadapi sejumlah persoalan mendesak, mulai dari abrasi pantai, kemacetan lalu lintas, krisis air bersih, persoalan sampah, hingga keterbatasan infrastruktur jalan dan pelabuhan.
Sejumlah proyek yang diusulkan antara lain pembangunan underpass Jimbaran, jalan nasional Pesanggaran-Canggu, jalan wisata Klungkung-Karangasem, jalan lingkar Bali Utara, hingga pelabuhan logistik di Karangasem dan Klungkung.
Gubernur Koster juga menyoroti lonjakan kendaraan dari Jawa ke Bali saat musim libur dan hari raya yang kerap menyebabkan kemacetan panjang akibat terbatasnya kapasitas pelabuhan penyeberangan.
“Kami ingin ada alternatif penyeberangan dari Ketapang langsung ke wilayah Bali utara atau timur agar kepadatan tidak hanya menumpuk di satu titik,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menilai Bali merupakan aset nasional yang harus dijaga karena kontribusinya sangat besar terhadap perekonomian nasional.
“Dari sekitar Rp176 triliun perputaran ekonomi wisatawan mancanegara, lebih dari setengahnya berasal dari Bali. Jika Bali tidak kita urus dengan baik, angka itu bisa menyusut drastis. Karena kelalaian kita, bukan tidak mungkin kita kehilangan potensi besar tersebut,” kata Lasarus.
Ia menilai kebutuhan anggaran untuk menjaga Bali tetap kompetitif relatif kecil dibandingkan kontribusi yang diberikan kepada negara.
“Untuk pengamanan pantai saja, Bali hanya membutuhkan sekitar Rp3–4 triliun. Tidak cerdas jika kita membiarkan potensi sebesar itu hilang hanya karena lalai mengurusnya,” tegasnya.
Lasarus juga menyoroti persoalan akses penerbangan domestik menuju Bali yang dinilai masih menyulitkan wisatawan.
“Sekarang ke Bali terasa sulit, terutama bagi wisatawan domestik. Mencari tiket pesawat ke Bali itu susah, pergi susah, pulang juga susah. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Rapat tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar Bali tetap menjadi destinasi unggulan dunia sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. (red).
