DPRD Badung Dukung Penuh Program Subsidi Suku Bunga Kredit UMKM Segera Diluncurkan
Jbm.co.id-BADUNG | Program subsidi suku bunga sangat dibutuhkan oleh kalangan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Kabupaten Badung.
Oleh karena itu, DPRD Kabupaten Badung
mendukung penuh program subsidi suku bunga kredit UMKM dengan meminta segera diluncurkan.
Hal tersebut dikatakan Anggota Komisi III DPRD Badung Nyoman Graha Wicaksana, saat dihubungi awak media di kediamannya Kuta, Kamis, 21 Maret 2024.
Politisi PDI Perjuangan Dapil Kuta ini menegaskan, program subsidi suku bunga yang akan diluncurkan sangat baik.
“Hal ni salah satu kebutuhan pelaku UMKM di Badung,” kata Graha Wicaksana, yang juga pengelola sejumlah fasilitas pariwisata ini.
Selama ini, tegas Ketua Badan Kehormatan DPRD Badung tersebut, pelaku UMKM banyak memperoleh dukungan modal baik dari lembaga keuangan resmi, seperti perbankan, LPD, koperasi dan ada pula dari kalangan rentenir.
Untuk itu, keuntungan yang diperoleh pelaku UMKM dari usaha yang digeluti banyak tersedot untuk membayar suku bunga.
Jika ini bisa disubsidi, lanjutnya, tentu akan sangat meringankan beban pelaku UMKM dan keuntungan yang diperoleh UMKM dapat digunakan untuk membesarnya volume usaha. “Dengan begitu, pelaku UMKM secara bertahap bisa naik kelas,” tegasnya.
Karena begitu dinanti-nantikan, Graha Wicaksana mendorong pihak eksekutif, yakni Pemkab Badung melalui Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan untuk segera meluncurkan program ini.
“Kami dukung penuh untuk segera diluncurkan karena sudah sangat dinatikan oleh pelaku UMKM di gumi keris ini,” terangnya.
Bahkan, pihak DPRD Badung meminta program ini disosialisasikan dengan baik, dengan melakukan sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Dinas Pariwisata.
Selain bantuan subsidi suku bunga, lanjutnya lagi, pelaku UMKM juga membutuhkan pendampingan produksi mulai dari hulu ke hilir yakni dari bahan baku, kualitas produksi hingga pemasaran atau pasca produksi.
“Kami minta program ini dilaksanakan secara transparan. Kalau memang belum bisa mengakomodasi semua UMKM, tentu bisa diurut sesuai skala prioritasnya,” pungkasnya. (ace).
