Sekda Dewa Indra Tegaskan Bali Jadi Satu-Satunya Provinsi Pilot Project Digitalisasi Bansos
Jbm.co.id-DENPASAR | Pemerintah Pusat menunjuk Bali sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang menjalankan pilot project penuh digitalisasi bantuan sosial (bansos) di seluruh Kabupaten/Kota. Program ini diharapkan mampu menghadirkan sistem penyaluran bantuan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan transparan.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mengatakan penunjukan tersebut menjadi bentuk kepercayaan besar dari pemerintah pusat kepada Bali dalam menjalankan transformasi digital layanan publik.
“Bali ditunjuk sebagai satu-satunya provinsi dengan seluruh kabupaten/kotanya menjadi pilot digitalisasi bantuan sosial, dan diberi kepercayaan sebagai satu entitas karena kita dipercaya mampu melaksanakan tugas ini. Kita wajib menjaga kepercayaan tersebut. Jangan sampai tugas dan kepercayaan itu tidak bisa kita tunaikan,” kata Sekda Dewa Indra saat membuka Bimbingan Teknis Percepatan Program Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Art Center, Denpasar, Kamis, 7 Mei 2026.
Menurutnya, tahapan program saat ini masih berada pada fase awal. Setelah pendataan agen selesai dilakukan dan data berhasil diunggah, proses akan dilanjutkan dengan aktivasi IKD atau Identitas Kependudukan Digital, kemudian diteruskan dengan Training of Trainers (TOT).
Dewa Indra juga menyebut Bali tengah memikul tanggung jawab besar karena Presiden RI dijadwalkan datang langsung pada Juni mendatang untuk memantau pelaksanaan program digitalisasi bansos tersebut.
Ia berharap sebanyak 8.029 agen yang terlibat mampu bekerja maksimal dalam memberikan layanan bantuan sosial digital kepada masyarakat. Selain itu, penyusunan laporan perkembangan program juga diminta dilakukan secara lengkap dan tepat waktu.
Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Mohammad Averrouce, menjelaskan transformasi digital bertujuan menciptakan layanan publik yang lebih efisien dan proaktif.
Digitalisasi bantuan sosial juga diharapkan mampu menghadirkan perlindungan sosial berbasis data yang transparan dan tepat sasaran. Dengan sistem digital, pemerintah dapat memastikan subsidi benar-benar diterima keluarga yang membutuhkan.
Sementara itu, Direktur Penanggulangan Kemiskinan BPN/Bappenas, Tirta Sutedjo, mengatakan digitalisasi bansos dilakukan untuk meningkatkan akurasi data penerima sekaligus mengurangi potensi kebocoran bantuan.
Ia menjelaskan, sistem berbasis IKD menjadi kunci utama karena data penerima bantuan akan langsung disinkronkan dengan data kependudukan nasional. Pada 2026, Kementerian Sosial melakukan uji coba sistem digital di 41 kabupaten/kota di Indonesia.
Melalui integrasi dengan Pusdatin Kesos, Dukcapil, dan mitra perbankan, proses penyaluran bantuan sosial diharapkan menjadi lebih sederhana, cepat, dan efektif.
Transformasi ini juga memangkas alur penyaluran bantuan sosial dari tujuh tahapan menjadi hanya tiga tahapan dengan sistem elektronik terpadu yang mengedepankan akurasi dan transparansi data. (red).
