Dirut Pertamina Diduga Berbohong Curigai Vendor Gagal Pasok Soal Penyebab BBM Langka di Bali

Jbm.co.id-DENPASAR | Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengaitkan kelangkaan BBM dengan kendala kapal tanker yang tidak dapat bersandar selama sekitar 12 jam di terminal BBM Bali.

Menyikapi hal tersebut, Direktur Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman menduga kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Bali dan sejumlah wilayah Jawa Timur bukan semata-mata penyebabnya keterlambatan kapal tanker bersandar.

CERI menyoroti kemungkinan persoalan serius dalam pengadaan, pengendalian stok, hingga kegagalan pasok oleh vendor PT Pertamina Patra Niaga.

Menurutnya, keterlambatan tersebut perlu ditelusuri lebih jauh, terutama karena gangguan pasokan dilaporkan terjadi di Bali dan sejumlah wilayah Jawa Timur yang berada dalam satu wilayah operasional Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus).

“Kalau hanya kapal tanker terlambat bersandar sekitar 12 jam, mengapa bisa terjadi kelangkaan BBM diseluruh Bali dan sebagian di Jawa Timur? Apalagi Bali memiliki dua terminal BBM, yakni Fuel Terminal Sanggaran di Denpasar dan Terminal BBM Manggis di Karangasem. Ini patut dipertanyakan,” kata Yusri.

Yusri menilai, ketahanan stok operasional BBM idealnya dijaga pada kisaran 20 hingga 25 hari. CERI bahkan menduga ketahanan stok BBM di Bali sebelum gangguan terjadi berada dibawah tujuh hari.

Kecurigaan tersebut semakin menguat, setelah Pertamina Patra Niaga mengumumkan tambahan pasokan sebanyak 57,9 juta liter BBM ke Bali pada 14-17 Oktober 2026. Pasokan itu terdiri atas 44,9 juta liter Pertalite dan 13 juta liter Pertamax.

Sebagaimana diberitakan ANTARA, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi menjelaskan tambahan pasokan tersebut didatangkan melalui Terminal BBM Manggis dan Sanggaran untuk mempercepat pemulihan stok di SPBU.

“Tambahan pasokan sebesar 57,9 juta liter itu justru menimbulkan pertanyaan tentang berapa sebenarnya stok BBM sebelum kelangkaan terjadi. Pertamina harus membuka data ketahanan stok harian di kedua terminal BBM tersebut,” kata Yusri.

Yusri juga mengingatkan bahwa Indonesia masih bergantung pada impor BBM dalam jumlah besar. Secara historis, impor BBM Indonesia saat ini mencapai sekitar 500 ribu barel per hari, di luar impor minyak mentah dalam jumlah yang sama.

Menurutnya, ketergantungan tersebut seharusnya mendorong Pertamina memperkuat perencanaan pengadaan dan memastikan ketahanan stok agar gangguan distribusi tidak berujung pada kelangkaan di masyarakat.

CERI Duga Ada Potensi Vendor Gagal Pasok

CERI menduga kelangkaan BBM di Bali dan Jawa Timur juga berpotensi berkaitan dengan kegagalan vendor dalam memenuhi kewajiban pasokan sesuai kontrak dengan Pertamina Patra Niaga.

Untuk mengungkap penyebabnya, Yusri meminta agar seluruh dokumen tender, kontrak pemasok, jadwal pengapalan, realisasi volume pengiriman, hingga laporan penerimaan BBM di terminal diperiksa secara menyeluruh.

“CERI menduga ada kemungkinan vendor gagal memenuhi kewajiban pasokan sesuai kontrak. Harus diperiksa siapa pemasoknya, berapa volume yang seharusnya dikirim, apakah terjadi keterlambatan atau kekurangan pasokan, dan bagaimana pengawasan Pertamina terhadap pelaksanaan kontrak,” tegasnya.

Ia menambahkan, gangguan pasokan di Bali dan Jawa Timur perlu ditelusuri untuk memastikan apakah kedua wilayah tersebut menghadapi persoalan yang sama dalam rantai pasok atau memiliki penyebab berbeda.

Desak Audit Tiga Direksi Pertamina Patra Niaga

CERI turut mendesak pemeriksaan terhadap tiga pejabat Pertamina Patra Niaga sesuai tugas dan kewenangan masing-masing, yakni Direktur Utama Mars Ega Legowo Putra, Direktur Niaga Erwin Suryadi, serta Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Hari Purnomo.

Yusri menilai fungsi niaga perlu menjelaskan proses tender dan pelaksanaan kontrak pengadaan BBM. Sementara itu, fungsi optimasi hilir dan distribusi harus memberikan penjelasan mengenai perencanaan stok, penerimaan pasokan, serta penyaluran BBM ke terminal dan SPBU.

“Ketiga direksi tersebut harus dimintai pertanggungjawaban sesuai tugas dan kewenangannya. Jangan sampai persoalan pengadaan, kegagalan vendor, atau lemahnya pengendalian stok justru ditutupi dengan alasan cuaca dan keterlambatan kapal tanker,” kata Yusri.

CERI mendesak Kementerian ESDM, BPH Migas, BPI Danantara, serta jajaran pengawas Pertamina untuk melakukan audit independen terhadap seluruh rantai pasok BBM Regional Jatimbalinus.

CERI juga mendesak audit tersebut mencakup proses tender dan penunjukan vendor, kondisi stok operasional sebelum kelangkaan, pemenuhan kewajiban kontrak pemasok, hingga distribusi BBM ke SPBU. Efektivitas pengawasan manajemen regional dan direksi Pertamina Patra Niaga juga diminta menjadi bagian dari pemeriksaan.

“Kalau terbukti ada kelalaian, kegagalan pasok atau penyimpangan, pihak yang bertanggung jawab harus dikenai tindakan sesuai ketentuan. Jangan sampai masyarakat harus menanggung akibat buruknya pengelolaan pasokan BBM,” ujarnya.

Mengenai antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) ternyata fakta lapangan masih mengular di Denpasar, Badung, Tabanan, bahkan meluas hingga Kintamani, Kabupaten Bangli.

Pada Kamis (15/10/2026) pukul 01.00 WITA, hasil pantauan lapangan antrean mengular masih terjadi di SPBU Latu, Abiansemal, Kabupaten Badung yang beroperasi 24 jam. Mengingat, SPBU Sibang hanya melayani konsumen sebelum pukul 24.00 WITA.

“Ya, bli saya baru ngantre BBM mulai dari jam 12 malam baru juga 1 jam. Tadi sempat ke SPBU Sibang, pegawai sedikit, tutup sebelum jam 12 malam. Jadi, saya kesini SPBU Latu Abiansemal,” kata Nyoman, Warga Badung.

Menyikapi hal tersebut, PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus memberikan tanggapannya.

Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus memberikan terus mengoptimalkan berbagai upaya untuk mempercepat pemulihan layanan BBM di Bali. Upaya tersebut dilakukan secara terpadu melalui penambahan pasokan hingga 57,9 juta liter BBM, penambahan jam operasional SPBU, penguatan personel lintas fungsi, serta optimalisasi armada Mobil Tangki untuk mendukung pemenuhan kebutuhan energi masyarakat.

Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi menyampaikan bahwa langkah ini dilakukan dengan memperhatikan perkembangan kebutuhan masyarakat, kesiapan operasional di lapangan, serta aspek keselamatan dalam setiap kegiatan.

“Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus terus mengoptimalkan seluruh lini operasional untuk mempercepat pemulihan layanan BBM di Bali. Kami memperkuat pasokan, meningkatkan kesiapan SPBU, serta mengerahkan dukungan personel dan armada agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan semakin optimal. Seluruh upaya ini kami lakukan secara terkoordinasi dengan berbagai pihak, dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kebutuhan masyarakat,” kata Ahad.

Dari sisi pasokan, Pertamina Patra Niaga mengoptimalkan kedatangan kapal tanker secara bertahap pada 14-17 Oktober 2026 melalui Terminal Manggis dan Terminal Sanggaran. Berdasarkan jadwal kedatangan kapal yang disiapkan, tambahan pasokan tersebut mencapai total 57,9 juta liter, terdiri atas 44,9 juta liter Pertalite dan 13 juta liter Pertamax. Penguatan pasokan ini diharapkan dapat mendukung ketersediaan BBM serta memperkuat penyaluran ke SPBU di berbagai wilayah Bali.

Sejalan dengan upaya tersebut, Pertamina Patra Niaga juga meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pengisian BBM melalui penambahan jam operasional SPBU.

Di Kota Denpasar, dari sebelumnya 24 SPBU yang beroperasi selama 24 jam, disiapkan penambahan 60 SPBU dengan jam operasional yang sama.

Penambahan ini diharapkan memberikan lebih banyak pilihan waktu pengisian bagi masyarakat sekaligus mendukung pengelolaan antrean di lapangan.

Untuk menjaga kelancaran operasional, Pertamina Patra Niaga turut memperkuat kesiapan personel melalui penambahan operator SPBU cadangan dan koordinasi dengan Kodam IX/Udayana dalam mendukung kebutuhan operasional.

Koordinasi juga dilakukan untuk menyiapkan pengemudi Mobil Tangki cadangan sebagai langkah antisipasi terhadap kebutuhan waktu istirahat pengemudi, sehingga kelancaran penyaluran BBM tetap berjalan dengan memperhatikan keselamatan kerja.

Pada aspek distribusi, perusahaan mengupayakan penambahan armada Mobil Tangki, termasuk melalui pengalihan sebagian armada dari Banyuwangi ke Bali. Langkah tersebut ditujukan untuk memperkuat penyaluran BBM ke SPBU dan mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.

Pertamina Patra Niaga juga mengupayakan optimalisasi layanan motoris BBM bagi pengguna kendaraan roda dua sesuai ketentuan operasional dan keselamatan yang berlaku sebagai salah satu alternatif layanan untuk membantu mengurai antrean.

“Pemulihan layanan tidak hanya bergantung pada penambahan pasokan, tetapi juga pada kesiapan seluruh unsur operasional, mulai dari terminal, armada pengangkut, hingga pelayanan di SPBU. Karena itu, kami terus memperkuat koordinasi dengan para pemangku kepentingan dan melakukan evaluasi terhadap kondisi di lapangan agar langkah yang diambil dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat,” kata Ahad.

Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus terus memantau kondisi pasokan dan penyaluran BBM serta memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak terkait guna mempercepat pemulihan layanan BBM di Bali.

Untuk itu, pihaknya menghimbau masyarakat, untuk tetap tenang, membeli BBM sesuai kebutuhan, serta mengikuti informasi melalui kanal resmi Pertamina. Apabila masyarakat mengalami kendala atau membutuhkan informasi lebih lanjut seputar layanan energi Pertamina, dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta turun langsung memantau kondisi antrean BBM di sejumlah SPBU di wilayah Denpasar, Badung, dan Tabanan sejak pukul 14.00 WITA.

Berdasarkan informasi yang beredar melalui media sosial dan WhatsApp, antrean kendaraan untuk mendapatkan BBM tidak hanya terjadi di kawasan perkotaan, tetapi juga meluas ke sejumlah wilayah lainnya di Bali.

Menyikapi kondisi tersebut, Nyoman Parta mengusulkan agar penggunaan barcode untuk pembelian BBM ditiadakan sementara waktu, sepanjang secara teknis kebijakan tersebut memungkinkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, langkah tersebut perlu dipertimbangkan untuk membantu memperlancar pelayanan kepada masyarakat ditengah situasi distribusi BBM yang belum kembali normal.

“Kesimpulan saya ini tidak akan selesai malam ini mungkin akan berlanjut 2-3 hari kedepan,” kata Nyoman Parta.

Nyoman Parta juga mengusulkan agar Pertamina bersama pengelola SPBU meminta bantuan TNI-Polri untuk membantu kelancaran pengisian BBM di SPBU yang mengalami kepadatan antrean.

Selain itu, pihak SPBU diminta memaksimalkan seluruh mesin pompa atau dispenser beserta nozzle yang tersedia agar pelayanan kepada masyarakat bisa lebih cepat.

Nyoman Parta turut menyampaikan permohonan kepada masyarakat yang masih mengantre di berbagai SPBU agar tetap bersabar menghadapi situasi tersebut.

“Dalam situasi krisis seperti ini saya memohon dengan kerendahan hati kepada semeton yang masih antre di SPBU dimanapun lokasinnya untuk bersabar. Sabar Ton, dengan hormat minta tolong saya,” kata Nyoman Parta.

Sebelumnya, pantauan pada Rabu pagi sekitar pukul 05.00 WITA menunjukkan antrean kendaraan masih mengular hingga ratusan meter di sejumlah SPBU di Denpasar, diantaranya kawasan Gatot Subroto Tengah, SPBU Ubung, Jalan Ahmad Yani Utara, Gatot Subroto Timur, hingga Tohpati.

Antrean juga meluas ke wilayah Kabupaten Gianyar, seperti SPBU Sakah Batuan, Ketewel, Sanding Tampaksiring, dan Lebih.

Kondisi tersebut berdampak pada kelancaran lalu lintas dan mengganggu aktivitas masyarakat. Pada Selasa (13/10/2026) malam sekitar pukul 21.00 WITA, kemacetan parah bahkan masih terjadi di kawasan perempatan Jalan Marlboro dan Teuku Umar Barat, Denpasar.

Keberadaan dua SPBU di sekitar lokasi dengan antrean kendaraan roda dua dan roda empat membuat arus lalu lintas semakin semrawut.

Sebelumnya, Nyoman Parta juga mendesak pemerintah daerah mengambil langkah konkret untuk mengurangi kemacetan selama distribusi BBM belum kembali normal.

Bahkan, Nyoman Parta meminta Pertamina bergerak lebih cepat dalam mengatasi persoalan tersebut. Menurutnya, kesiapan distribusi yang disampaikan Pertamina harus dibuktikan dengan kondisi nyata di lapangan.

“Pertamina harus lebih gercep lagi, jangan bilang siap, siap, tapi omon-omon,” tegas Nyoman Parta.

Untuk mengurangi mobilitas masyarakat, Nyoman Parta mengusulkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, serta institusi pendidikan mempertimbangkan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama beberapa hari.

Nyoman Parta juga mendorong kampus dan sekolah menerapkan pembelajaran daring untuk sementara waktu. Langkah tersebut dinilai dapat mengurangi kepadatan lalu lintas sehingga distribusi BBM dari Depo Manggis dan Sanggaran menuju SPBU bisa berlangsung lebih cepat.

“Sehingga mengurangi kemacetan dan mobilitas distribusi BBM dari Depo Manggis dan Sanggaran bisa lebih cepat,” pintanya di Denpasar, Selasa (13/10/2026).

Selain pengurangan mobilitas, Nyoman Parta meminta Kepolisian Daerah (Polda) Bali membantu mengawal distribusi BBM agar pasokan dari depo dapat lebih cepat sampai ke SPBU.

Sebelumnya,Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Bali atas antrean panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir.

“Atas nama PT Pertamina Persero, saya selaku Direktur Utama menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya, khususnya bagi warga Bali atas kejadian antrean yang beberapa hari ini kita alami bersama, khususnya di SPBU-SPBU yang berada di wilayah Bali,” ujarnya.

Simon menjelaskan, Pertamina terus berupaya memperbaiki distribusi energi agar pelayanan kepada masyarakat kembali berjalan dengan baik.

Simon menyebut salah satu penyebab keterlambatan pasokan adalah kendala pada jangkar kapal saat proses pembongkaran kargo. Akibatnya, jadwal yang semula direncanakan berlangsung sekitar pukul 06.30 WITA mundur hingga sekitar pukul 22.00 WITA.

“Namun sekali lagi, kejadian ini tidak untuk mencari pembenaran bagi kami. Bagaimanapun juga yang terpenting adalah pelayanan bagi masyarakat. Jadi sekali lagi, untuk kesekian kalinya juga saya menyampaikan permohonan maaf,” kata Simon.

Hingga Rabu (14/10/2026), antrean panjang di sejumlah SPBU masih menjadi persoalan serius di Bali. Usulan penangguhan barcode, pelibatan TNI-Polri, optimalisasi dispenser, serta pengurangan mobilitas masyarakat menjadi sejumlah langkah, untuk membantu mengatasi krisis BBM dan memulihkan kelancaran lalu lintas.

Menyikapi hal tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menetapkan kebijakan Work from Home (WFH) atau bekerja dari rumah pada 15-17 Oktober 2026 sebagai langkah untuk mendukung percepatan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Bali.

Kebijakan tersebut diambil, setelah berkoordinasi dengan Direktur Utama PT Pertamina, menyusul masih terjadinya antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), Rabu (14/10/2026).

Selain penerapan WFH, Gubernur Koster juga mendorong percepatan distribusi melalui operasional depo dan SPBU selama 24 jam secara bertahap, penambahan tenaga operasional Pertamina, serta dukungan TNI-Polri untuk memperlancar pengiriman BBM dan pengaturan lalu lintas di sekitar SPBU.

Gubernur Koster menjelaskan bahwa kebijakan WFH merupakan langkah recovery setelah melihat perkembangan distribusi BBM di lapangan yang masih memerlukan percepatan. Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil koordinasi kembali dengan Direktur Utama Pertamina pada Rabu (14/10/2026) siang.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, Gubernur Koster bersama Direktur Utama Pertamina menyepakati perlunya langkah tambahan melalui penyesuaian sistem kerja selama tiga hari.

 “Atas kesepakatan dengan Dirut Pertamina siang hari ini, maka Gubernur Bali memberlakukan kebijakan WFH pada tanggal 15-17 Oktober 2026,” demikian disampaikan Gubernur Koster.

Sebelumnya, Gubernur Koster telah menggelar rapat koordinasi bersama Direktur Utama Pertamina di Kantor Pertamina Sanggaran, Denpasar, Selasa (13/10/2026), mulai pukul 16.00 WITA hingga malam hari. Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan untuk mempercepat distribusi BBM, khususnya di wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.

“Pada rapat kemarin sore pukul 16.00 sampai malam bersama Dirut Pertamina di Kantor Pertamina Sanggaran, Denpasar, disepakati skenario percepatan distribusi BBM dari Depo Manggis dan Sanggaran ke SPBU di wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan,” jelasnya.

Salah satu langkah yang disepakati adalah optimalisasi operasional depo dan SPBU selama 24 jam secara bertahap. Pertamina juga menambah tenaga operasional untuk mempercepat proses penyaluran BBM dari depo menuju SPBU. Distribusi tersebut didukung pengawalan truk tangki oleh Polda Bali.

“Percepatan dilaksanakan dengan skema depo dan SPBU dibuka selama 24 jam secara bertahap di Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Penambahan tenaga operasional Pertamina dan pengawalan truk tangki oleh Polda dari depo ke SPBU agar distribusi lancar,” ungkapnya.

Gubernur Koster juga berharap dukungan jajaran TNI-Polri untuk memperlancar antrean distribusi dan pelayanan BBM kepada masyarakat. Dukungan tersebut mencakup penugasan personel TNI di SPBU serta pengaturan lalu lintas dan pengamanan jalur distribusi oleh kepolisian.

 “Hari ini kami meminta bantuan kepada Pangdam Udayana menugaskan TNI di SPBU serta kepada Polda Bali untuk pengaturan lalu lintas dan pengamanan jalur menuju SPBU,” ujarnya.

Gubernur Koster menyampaikan bahwa dalam rapat sebelumnya, Pertamina telah menyepakati langkah percepatan agar distribusi BBM mulai berjalan lancar pada Rabu (14/10/2026). Namun, dengan masih adanya antrean di sejumlah SPBU, diperlukan upaya tambahan untuk mempercepat pemulihan distribusi.

Terkait penerapan WFH, Pemerintah Provinsi Bali telah menerbitkan surat Nomor B.39.000.8/48412/TLK/B.ORG tertanggal 14 Oktober 2026 tentang Penyesuaian Sistem Kerja melalui WFH. Kebijakan tersebut ditujukan kepada instansi vertikal, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, serta BUMN dan BUMD di Bali.

Meski menerapkan WFH, pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pelayanan kedaruratan, dan keamanan tetap dilaksanakan di kantor. Sementara itu, seluruh satuan pendidikan negeri dan swasta diminta menyelenggarakan kegiatan pembelajaran secara daring selama 15-17 Oktober 2026, dengan tetap memperhatikan efektivitas proses belajar mengajar.

Penyesuaian sistem kerja ini tetap harus menjamin kelancaran administrasi pemerintahan, pencapaian target kinerja, serta keberlangsungan pelayanan publik. Melalui koordinasi bersama Pertamina dan dukungan seluruh pihak terkait, diharapkan percepatan distribusi BBM dapat segera mengatasi antrean di SPBU, sementara aktivitas pemerintahan dan pelayanan masyarakat tetap berjalan optimal.

Terbaru, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus mendukung penuh penerapan ganjil-genap pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite di Bali mulai Sabtu 17 Oktober 2026 hingga Senin 19 Oktober 2026 berdasarkan Surat Gubernur Bali No.B.21.500.1/16673/V/DISNAKER.ESDM. Penerapan pengisian BBM selama ganjil genap ini berlaku untuk kendaraan roda empat dan roda dua di seluruh Provinsi Bali.

Pertamina Patra Niaga bersama Pemerintah Provinsi Bali juga menyepakati pengaturan maksimal pengisian BBM kendaraan yaitu maksimal 20 liter bagi kendaraan roda empat dan 3 liter bagi kendaraan roda dua.

Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menjelaskan selain penerapan pengisian maksimal kendaraan roda dua dan roda empat, dalam Surat Gubernur tersebut juga dijelaskan prioritas kendaaran pengisian BBM di SPBU untuk kendaaran ambulans dan pemadam kebakaran serta pengisian BBM di SPBU untuk kendaraan truk hanya dapat di lakukan pada malam hari.

Penerapan ganjil genap dalam pengisian BBM ini harapannya dapat membuat antrean di SPBU Bali berangsur landai dengan tetap mensiagakan 66 SPBU beroperasional 24 jam yang terdiri dari 42 SPBU di Kota Denpasar dan 24 SPBU di Kabupaten Badung

“Kami juga mendapat dukungan 100 personel TNI Kodam IX/udayana sebagai operator SPBU di malam hari serta pengawalan patwal Polda Bali untuk kelancaran distribusi mobil tangki ke SPBU. Hal ini tentunya guna mempercepat pemulihan layanan BBM di Bali dari penguatan pasokan, penambahan jam operasional SPBU, serta peningkatan kesiapan armada dan personel,” tutupnya.

 

Editor: Putu Wiguna