RDP Pansus TRAP DPRD Bali Jadi Kunci Pulihkan Kepercayaan Pasar Wisata Internasional Jatiluwih
Jbm.co.id-DENPASAR | Pengelola Daya Tarik Wisata (DTW) Jatiluwih menilai kepastian kebijakan penataan kawasan menjadi kunci pemulihan kepercayaan pasar pariwisata internasional.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Bali yang akan digelar dalam waktu dekat dipandang bukan sekadar forum politik, melainkan penentu masa depan Jatiluwih sebagai destinasi warisan dunia UNESCO.
Pengelola DTW Jatiluwih, Jhon Ketut Purna menyebut RDP tersebut sebagai momentum strategis untuk menghadirkan kejelasan arah kebijakan, khususnya terkait dorongan moratorium pembangunan. Tanpa regulasi yang tegas, Jatiluwih dinilai rentan mengalami penurunan kualitas lingkungan dan nilai budaya yang selama ini menjadi daya tarik utama.
Menurutnya, ketidakpastian penataan kawasan sebelumnya telah berdampak langsung pada sektor pariwisata.
Sejumlah wholesaler dari Jerman menghentikan penjualan paket wisata ke Jatiluwih, disusul pembatasan dari sebagian pasar Prancis. Kondisi tersebut dipicu kekhawatiran terhadap keselamatan dan kenyamanan wisatawan akibat situasi di lapangan beberapa waktu lalu.
“Kami tidak nyaman menjual Jatiluwih ke pasar internasional dalam kondisi seperti kemarin. Faktor keselamatan dan kenyamanan wisatawan menjadi perhatian utama,” paparnya.
Jhon Purna menjelaskan, moratorium pembangunan bukan dimaksudkan untuk menghentikan aktivitas ekonomi, melainkan memberi ruang bagi pemerintah untuk menata ulang zonasi dan batasan pembangunan secara adil. Langkah ini dinilai penting seiring mulai maraknya bangunan baru yang masuk ke kawasan persawahan.
“Kalau dibiarkan tanpa aturan yang jelas itu keliru. Tetapi jika dihentikan tanpa kepastian kebijakan juga menimbulkan persoalan. Karena itu, Jatiluwih sekarang berada di posisi serba salah,” ujarnya.
Ditengah proses pembahasan kebijakan tersebut, ia memastikan kondisi DTW Jatiluwih kini telah kembali kondusif. Aktivitas wisata berjalan normal, tidak ada lagi pemasangan seng maupun pembatasan akses di kawasan persawahan, dan wisatawan dapat berkunjung dengan aman serta nyaman.
“Kondisi Jatiluwih sudah kondusif. Tidak ada lagi gejolak, tidak ada pemasangan seng, dan aktivitas pariwisata berjalan normal. Wisatawan kami pastikan aman dan nyaman saat berkunjung,” tegasnya.
Sebagai upaya menjaga daya saing destinasi, pengelola DTW Jatiluwih juga menerapkan berbagai insentif sejak April tahun lalu, mulai dari diskon tiket masuk hingga 10 persen, serta program “15 pendamping gratis satu”.
Kebijakan ini diharapkan dapat menarik kembali minat pasar sekaligus mendukung pemulihan pariwisata.
Ia berharap RDP bersama DPRD Bali, khususnya Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah dan Perizinan (Pansus TRAP) mampu melahirkan keputusan yang berorientasi pada keberlanjutan dan kepentingan bersama. Dengan kebijakan yang jelas dan konsisten, Jatiluwih diyakini dapat kembali dipasarkan secara maksimal ke pasar internasional tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan dan budaya. (red).
