Tri Tito Karnavian Apresiasi Bali Bikin Registrasi Posyandu Jadi Percontohan Dorong Kader PKK Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak
Jbm.co.id-DENPASAR | Ketua Umum TP PKK sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Pusat, Ny. Tri Suswanti Tito Karnavian mengapresiasi Provinsi Bali yang dinilai lebih maju dalam pelaksanaan registrasi Posyandu dibandingkan sejumlah daerah lain di Indonesia.
Apresiasi tersebut disampaikan Ketua Umum TP PKK sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Pusat, Ny. Tri Suswanti Tito Karnavian, saat membuka Sosialisasi Keluarga Sadar Hukum dan Registrasi Posyandu di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Provinsi Bali (Art Centre), Denpasar, Rabu (21/10/2026).
Kegiatan ini merupakan kolaborasi TP PKK/Tim Pembina Posyandu Pusat dengan TP PKK/Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali.
Dalam arahannya, Ny. Tri Tito Karnavian menegaskan bahwa registrasi Posyandu menjadi langkah penting untuk memperkuat kelembagaan sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui proses tersebut, pemerintah dan Tim Pembina Posyandu dapat memetakan kondisi kelembagaan, mengidentifikasi kebutuhan, serta menyusun program pembinaan dan pengembangan secara lebih terarah.
Menurutnya, capaian Bali menunjukkan komitmen pemerintah daerah bersama Tim Pembina Posyandu dalam memperkuat tata kelola kelembagaan hingga tingkat desa. Keberhasilan tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi daerah lain untuk mempercepat registrasi Posyandu di wilayah masing-masing.
“Saya yakin Bali ini jauh lebih maju karena secara luas yang meregistrasi ini baru Bali. Oleh sebab itu, ini salah satu penghargaan untuk Bali, kita melaksanakan kegiatan ini disini,” kata Ny. Tri Tito Karnavian.
Selain penguatan kelembagaan Posyandu, ia mengajak seluruh kader PKK dan Posyandu untuk berperan aktif meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Menurutnya, kedekatan kader dengan masyarakat merupakan modal penting untuk memberikan edukasi, mengenali persoalan di lingkungan sekitar, serta membantu masyarakat yang membutuhkan pendampingan.
Kader PKK dan Posyandu juga perlu dibekali pengetahuan mengenai penanganan kasus kekerasan, baik fisik maupun verbal. Dengan pemahaman yang memadai, kader diharapkan mampu melakukan upaya pencegahan, memberikan dukungan awal, serta menghubungkan korban dengan pihak berwenang untuk memperoleh penanganan lebih lanjut.
“Karena kita adalah kader PKK dan kader Posyandu yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, tentunya kita juga harus punya bekal bagaimana penanganan hal-hal tersebut bilamana terjadi di lingkungan kita,” tegasnya.
Ny. Tri Tito Karnavian turut menekankan pentingnya peningkatan kapasitas kelembagaan PKK dan Posyandu agar mampu menjalankan perannya secara optimal dalam mendukung berbagai program pemerintah. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta jajaran PKK dan Posyandu diharapkan terus diperkuat agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Koster, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Bali sebagai tuan rumah sosialisasi tersebut.
Menurutnya, kegiatan ini menjadi kesempatan bagi jajaran TP PKK dan Tim Pembina Posyandu se-Bali untuk meningkatkan pengetahuan, memperluas wawasan, serta memperkuat pemahaman mengenai kesadaran hukum keluarga dan tata kelola kelembagaan Posyandu.
“Kami berterima kasih karena telah diberikan kesempatan oleh TP PKK/Tim Pembina Posyandu Pusat sehingga TP PKK/Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali dan kabupaten/kota se-Bali dapat menimba pengetahuan dalam kegiatan ini,” kata Putri Koster.
Ia mengajak seluruh pengurus dan kader PKK serta Posyandu yang mengikuti sosialisasi untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Para peserta diminta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan secara serius agar materi yang diperoleh dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan pembinaan masyarakat di wilayah masing-masing.
Putri Koster menilai pemahaman mengenai keluarga sadar hukum dan registrasi Posyandu merupakan dua aspek penting bagi pengurus dan kader. Kesadaran hukum diperlukan untuk memperkuat ketahanan serta perlindungan keluarga, sedangkan registrasi Posyandu menjadi bagian dari upaya mewujudkan kelembagaan yang tertib, terdata, dan mampu memberikan pelayanan optimal.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Ny. Tri Tito Karnavian juga menyerahkan bantuan sanitasi komunal senilai Rp500 juta dari pemerintah pusat untuk mendukung peningkatan fasilitas sanitasi di 10 desa.
Bantuan tersebut diperuntukkan bagi pembangunan toilet umum permanen di desa-desa yang masih membutuhkan sarana sanitasi. Dukungan ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap fasilitas sanitasi yang layak sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.
Selain bantuan sanitasi, kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penyerahan KTP elektronik kepada pelajar SMA di Bali yang baru pertama kali memiliki KTP serta penyerahan bantuan sembako dari TP PKK/Tim Pembina Posyandu Pusat kepada kader PKK Provinsi Bali.
Rangkaian kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, kesejahteraan masyarakat, serta pemberdayaan kader PKK dan Posyandu.
Pewarta: Ace Wiguna
Editor: Putu Wiguna
