Raker Banggar DPRD dan TAPD Badung Bahas Isu Semrawut Kabel Optik hingga LPJ
Jbm.co.id-BADUNG | Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Badung dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Badung menggelar Rapat Kerja (Raker) di Ruang Rapat Madya Gosana Lantai III Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Selasa, 12 November 2024.
Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti menyampaikan sejumlah hasil Rapat Kerja (Raker) dengan para OPD terkait di Kabupaten Badung.
Menurut Anom Gumanti, kegiatan Raker kali diawali dengan pembahasan soal belanja daerah.
“Hari ini kita khusus bahas mengenai belanja. Banyak usulan, pertanyaan, dan mendalami lagi RAPBD Kabupaten Badung tahun 2025. Semuanya positif. Apa yang dipertanyakan itu sudah sangat jelas sekali jawabannya sehingga semuanya terjawab semua. Astungkara, semoga di tahun 2025 ini tidak ada unsur force mayor, sehingga pariwisata semakin bertumbuh dan semakin jelas pendapatan Badung semakin jelas,” terangnya.
Selain pertanyaan soal RAPBD, ada sejumlah isu yang juga dibahas serius. Pertama adalah soal kesemrawutan kabel PLN dan kabel optik.
“Saya mengusulkan dua hal soal ini. Pertama, soal kabel optik, kabel-kabel dari BUMN. Banyak sakali. Ini sering mendapatkan pecut atau komplain dari masyarakat. Ini tidak bagus, dari sisi keindahan, keamanan dan kenyamanan,” paparnya.
Kedua, Anom Gumanti berharap, agar OPD terkait bisa segera berkoordinasi dengan pihak Pemprov Bali, melalui Penjabat Gubernur Bali, agar segera melakukan inovasi.
Tak hanya itu, lanjutnya juga diusulkan untuk membuat kabel bersama, tiang bersama dan kalau dibutuhkan regulasi maka dewan bisa segera melakukannya.
“Tentu saja seizin pemerintah pusat. Bila ada tiang bersama maka akan lebih indah meskipun tiangnya agak tinggi. Ketimbang tiang yang banyak, kabel semrawut, bikin kota tidak indah dan mengganggu pemandangan. Semoga masalah ini segera dikaji dan ditindaklanjuti,” urainya.
Persoalan lain yang juga serius dibahas adalah program LPJ yang sangat bermanfaat sekali bagi warga di Badung, dan menjadi sangat vital di daerah pariwisata. Bila tidak ada sistem yang baik, tidak di-organisir secara baik maka akan selalu terlambat dalam implementasinya.
Kalau sudah terlambat, lanjutnya maka seberapa banyak pun hal yang sudah dikerjakan untuk mewujudkan program Badung Terang akan selalu tidak maksimal dalam pencapaiannya.
“Harapan saya, ke depan ini bisakah dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Kita tinggal minta terangnya. Misalnya di suatu tempat biaya lampu itu berapa, anggaran berapa. Kalau ada masalah kita tinggal telpon ke call center dan laporan sehingga langsung dikerjakan,” tambahnya.
Sementara itu, Pj Sekda Badung Ida Bagus Surya Suamba mengatakan, tidak ada perubahan yang berarti dalam RAPBD Kabupaten Badung. Hanya ada penyesuaian-penyesuaian yang berkenan dengan ketentuan di pusat.
Selain itu, ada beberapa infrastruktur yang sangat penting yang diusulkan agar segera dieksekusi. Selebihnya tidak ada perubahan sama sekali.
“Penyesuaian itu berkenaan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang harus segera diakomodir. Kemudian, berkaitan dengan gaji PPPK dan CPNS yang baru diangkat. Ini harus disesuaikan,” ungkapnya. (ace).
