Proyek DAK Bangli Tak Dibayar Rp 9 Milyar, Sekda dan PUPR Silang Pendapat
Jbm.co.id-BANGLI | Kegiatan fisik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli yang didanai Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2024, banyak yang tidak dibayar oleh Pemerintah Pusat, lantaran lambat dalam pelaporannya.
Angkanya cukup signifikan, yang diduga kegiatan fisik di Dinas PUPR Bangli tidak dibayarkan mencapai Rp 9 milyar. Tak terkecuali, di Disdikpora juga ada proyek DAK yang tidak dibayar lagi sebesar Rp. 1,7 milyar oleh Pemerintah Pusat, lantaran proyek ditinggalkan pelaksananya.
Akibatnya, kegiatan tersebut harus dibayar menggunakan APBD Bangli. Hal tersebut menyebabkan defisit APBD Bangli kian membengkak hingga terjadi keterlambatan dalam pelaporan, yang diduga akibat Sumber Daya Manusia (SDM) terbatas.
Anehnya lagi, terkait tidak dibayarkan proyek DAK tersebut, justru terjadi silang pendapat antara Pj Sekda Bangli, I Made Ari Pulasari vs Kepala Dinas PUPR Bangli, Dewa Gede Widnyana Maya.
Sekda Pulasari membenarkan proyek DAK tahun 2024 tak dibayar oleh pusat sekitar Rp 9 milyar di kegiatan Dinas PUPR. Mau tidak mau, kegiatan tersebut harus dibayar menggunakan APBD Bangli.
Mengenai kemungkinan SDM di Dinas PUPR yang menyebabkan hal itu terjadi, Pj Sekda Pulasari menyebut sangat jelas.
“Ya jelaslah, karena SDM,” ujarnya, tanpa menyebutkan apakah pimpinan di PUPR diberi breefing atau tidak oleh peristiwa tersebut.
Pulasari ketika ditanya kemungkinan Bangli tidak mendapat DAK akibat fenomena tersebut, Pulasari mengatakan memang tahun 2025 tidak mendapat DAK, terlepas dari kasus tersebut.
Hal berbeda ditanggapi Kepala Dinas PUPR Bangli, Dewa Gede Widnyana Maya ketika dimintai statement via ponselnya, justru mengelak proyek DAK tak dibayar oleh Pemerintah Pusat. Diapun hanya menjawab singkat via WhatsApp mengatakan tidak ada proyek DAK tidak terbayar. “Ndak ada proyek DAK PU yang tidak terbayar,” ujarnya singkat.
Pj Sekda menjawab soal kegiatan prioritas tahun 2025 bahwa kini fokus pada pembangunan/ perbaikan infrastruktur jalan.
Diakui banyak jalan di Bangli yang membutuhkan perbaikan. Soal seberapa besar perayaan HUT Bangli didanai APBD, dia mengatakan sedikitpun tidak ada dibiayai dari APBD. Apalagi, Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Bangli ke-821 mengandalkan dari donasi ASN dan masyarakat. “Tidak ada dibiayai dari APBD,” tegas Pulasari. (S Kt Rcn).
