Pramella Pastikan Kualitas Laporan Keuangan Akurat dan Transparan di Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan 2024
Jbm.co.id-DENPASAR | Kanwil Kemenkumham atau Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali menyelenggarakan kegiatan Rekonsiliasi Pemutakhiran Data Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2024 Tingkat Satuan Kerja di Ruang Dharmawangsa, Kanwil Kemenkumham Bali, Selasa, 25 Juni 2024.
Hal tersebut dilakukan, guna mendukung kualitas laporan keuangan pemerintah.
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, Pramella Yunidar Pasaribu, para Pejabat Tinggi Pratama, para Pejabat Administrator, dan Operator Keuangan pada seluruh Satuan Kerja Kanwil Kemenkumham Bali.
Membuka kegiatan, Pramella Yunidar Pasaribu mengatakan, bahwa melalui kegiatan ini diharapkan tersusunnya Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2024 yang Akurat, Transparan dan Akuntabel sesuai dengan Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2024.
“Laporan Keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama satu periode. Kinerja suatu instansi tercermin pada kualitas pelaporan keuangan yang andal. Untuk mendukung keandalan laporan keuangan pemerintah, maka perlu diselenggarakan sistem pengendalian intern yang didalamnya mencakup proses rekonsiliasi transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dengan data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Bendahara Umum Negara,” kata Pramella.
Disebutkan, Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan merupakan suatu langkah penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan aset pemerintah.
Bahkan, Pramella juga berharap melalui pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi ini dapat berjalan efektif dalam proses penyusunan laporan keuangan.
“Kendala-kendala yang dihadapi oleh para operator dapat terselesaikan sehingga kedepannya dapat meminimalisir potensi kesalahan pencatatan jika dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan maupun dari Inspektorat Jenderal,” paparnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Biro Keuangan Sekretariat Jenderal, Biro Pengelolaan BMN, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Denpasar. (red).
