Gubernur Koster Apresiasi PU Fraksi DPRD Bali Siap Kolaborasi Sempurnakan Perubahan APBD 2026 Bermanfaat Nyata bagi Masyarakat

Jbm.co.id-DENPASAR | Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmen berkolaborasi dengan DPRD Provinsi Bali dalam pembahasan dan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster, dalam Rapat Paripurna ke-50 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (14/9/2026).

Gubernur Koster mengapresiasi seluruh pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Bali yang memberikan kritik, saran, masukan hingga catatan konstruktif terhadap rancangan Perubahan APBD 2026.

Menurutnya, berbagai pandangan tersebut menjadi masukan penting bagi Pemprov Bali untuk memastikan pengelolaan anggaran daerah semakin adaptif, prudent, efektif, efisien, transparan dan berorientasi pada hasil.

Gubernur Koster menekankan APBD tidak boleh hanya menjadi dokumen keuangan daerah. Lebih dari itu, APBD harus menjadi instrumen kebijakan publik yang mampu menerjemahkan arah pembangunan Bali ke dalam program yang memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

Salah satu perhatian yang mendapat respons Gubernur Koster adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemprov Bali akan terus mengoptimalkan pendapatan dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan serta tidak semata-mata membebani masyarakat dan dunia usaha.

Optimalisasi PAD akan dilakukan melalui perbaikan sistem pemungutan, digitalisasi pajak, peningkatan kepatuhan, optimalisasi retribusi, pemanfaatan aset daerah serta peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pemprov Bali juga akan memperkuat sistem pengelolaan dan pengawasan pendapatan, termasuk retribusi dan Pungutan Wisatawan Asing (PWA). Setiap penerimaan daerah, kata Gubernur, harus dapat dipertanggungjawabkan dan diarahkan untuk mendukung pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjaga lingkungan dan kebudayaan Bali.

Di sektor pariwisata, Gubernur Koster menyambut masukan fraksi terkait mitigasi terhadap berbagai risiko yang berpotensi memengaruhi kunjungan wisatawan maupun penerimaan daerah.

Pemprov Bali akan mempersiapkan skenario dan langkah antisipasi terhadap perubahan kondisi eksternal, termasuk gangguan konektivitas dan mobilitas. Penguatan sektor ekonomi lainnya juga terus dilakukan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi Bali.

Sementara dari sisi belanja, Gubernur Koster menegaskan peningkatan anggaran harus diarahkan pada program yang prioritas dan produktif. Efisiensi, menurutnya, tidak sekadar berarti memangkas belanja, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat optimal tanpa menurunkan kualitas pelayanan publik.

Perhatian juga diberikan terhadap realisasi belanja modal yang masih perlu dipercepat. Pemprov Bali akan mendorong percepatan proyek-proyek prioritas sekaligus memastikan kualitas pembangunan.

Anggaran diarahkan untuk mendukung pemeliharaan infrastruktur dasar, jalan, trotoar dan pasar, peningkatan fasilitas pendidikan serta kesehatan, termasuk kesiapan pembangunan Rumah Sakit Provinsi Bali.

Pembangunan infrastruktur juga diarahkan agar memberikan dampak ekonomi lebih luas melalui penguatan pertanian, perikanan, industri, perdagangan, UMKM, digitalisasi, konektivitas dan pariwisata.

Pemprov Bali juga akan mendorong pemanfaatan aset daerah secara produktif, termasuk untuk pengembangan green tourism dan sport tourism. Dengan demikian, aset daerah tidak hanya tercatat sebagai kekayaan, tetapi mampu menghasilkan nilai tambah, membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat.

Terkait SiLPA dan rencana pinjaman daerah, Gubernur memastikan kebijakan pembiayaan dilakukan secara hati-hati, terukur dan transparan dengan memperhatikan kesehatan fiskal daerah.

Penggunaan SiLPA akan diarahkan sesuai ketentuan dan kebutuhan prioritas. Sementara pinjaman daerah harus memperhitungkan kemampuan keuangan, kebutuhan pembangunan, kewajiban pembayaran serta manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.

Gubernur juga merespons sorotan DPRD terkait pengelolaan hibah. Menurutnya, peningkatan belanja hibah harus dibarengi penguatan verifikasi, transparansi, akuntabilitas, pengawasan dan evaluasi manfaat.

Hibah diharapkan benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat dan mendukung pembangunan, bukan sekadar penyaluran anggaran.

Dalam pengelolaan aset dan penyertaan modal daerah, Pemprov Bali berkomitmen memastikan seluruh aset dikelola secara tertib, transparan, legal dan produktif. Penyertaan modal juga akan dievaluasi berdasarkan perkembangan fisik dan keuangan, potensi manfaat, tingkat pengembalian serta kontribusinya terhadap perekonomian daerah.

Persoalan pemerataan pembangunan turut menjadi perhatian. Gubernur Koster menegaskan pembangunan Bali harus memberikan manfaat yang semakin merata di seluruh wilayah.

Penguatan Bali Utara, Bali Timur dan Bali Barat menjadi bagian penting untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, memperluas kesempatan kerja, mengurangi kesenjangan dan mencegah konsentrasi pertumbuhan hanya di Bali Selatan.

Terkait tata ruang dan investasi, Gubernur Koster menegaskan pembangunan harus berjalan sesuai ketentuan tata ruang, lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan.

Penegakan aturan, kata dia, harus dilakukan secara konsisten dan objektif, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun dunia usaha.

Di bidang kesejahteraan, Pemprov Bali juga terus memperkuat pengendalian inflasi dan menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian harga kebutuhan pokok, peningkatan produksi pangan, penguatan pertanian dan peternakan, serta kebijakan yang mendukung lapangan kerja dan produktivitas.

Persoalan mahalnya harga tanah dan hunian di sejumlah wilayah Bali juga menjadi perhatian. Kebijakan pembangunan ke depan diharapkan tetap memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk hidup, bekerja dan berkembang di Bali.

Di bidang lingkungan, penanganan sampah terpadu, pengelolaan lingkungan, pencegahan kebakaran hutan dan mangrove serta penguatan transportasi publik tetap menjadi prioritas.

Sementara di sektor kesehatan, Pemprov Bali akan memperkuat sarana dan prasarana pelayanan kesehatan serta konektivitas sistem rujukan antar rumah sakit kabupaten/kota.

Gubernur Koster  menegaskan seluruh masukan fraksi akan menjadi bagian dari proses pembahasan bersama DPRD Bali. Pemerintah dan DPRD memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan Perubahan APBD 2026 tidak hanya tepat secara administratif dan fiskal, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Pemerintah Provinsi Bali sangat terbuka terhadap kritik, saran dan masukan dari DPRD. Ini adalah bagian dari proses demokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan. Yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama memastikan setiap kebijakan dan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bali,” kata Gubernur Koster.

Ia menambahkan, sinergi antara Pemprov Bali, DPRD, seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan menjadi kunci agar program pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif, terukur dan akuntabel.

“Harapan kita, apa yang kita sepakati bersama dalam Perubahan APBD 2026 benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan Bali yang sejahtera, maju, berkeadilan, serta tetap menjaga alam, budaya dan jati diri Bali,” pungkasnya.

Reporter: Ace Wiguna

Redaktur: Putu Wiguna