Fraksi Demokrat-NasDem DPRD Bali Soroti Realisasi Retribusi dan Dana Transfer Dorong APBD Bali 2026 Lebih Efektif untuk Masyarakat
Jbm.co.id-DENPASAR | Fraksi Demokrat-NasDem DPRD Provinsi Bali meminta Pemerintah Provinsi Bali lebih serius memastikan perubahan APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2026 tidak sekadar menjadi perubahan angka anggaran, tetapi mampu menghasilkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sejumlah catatan kritis disampaikan Fraksi Demokrat-NasDem dalam Pandangan Umum terhadap Raperda Perubahan APBD 2026 pada Rapat Paripurna ke-50 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, Senin (14/9/2026).
Pandangan umum yang ditandatangani Ketua Fraksi Demokrat-NasDem, Dr. Somvir, tersebut dibacakan I Gede Ghumi Asvatham, S.ST.Par di hadapan Gubernur Bali, pimpinan dan anggota DPRD Bali, jajaran perangkat daerah, kelompok ahli DPRD, serta undangan lainnya.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam rancangan perubahan APBD, PAD direncanakan naik lebih dari Rp122 miliar atau sekitar 2,87 persen, dari sekitar Rp4,2 triliun menjadi sekitar Rp4,3 triliun.
Fraksi Demokrat-NasDem meminta pemerintah menjelaskan strategi peningkatan PAD tersebut secara berkelanjutan tanpa menambah beban masyarakat maupun pelaku usaha.
Sorotan lebih tajam diarahkan pada sektor retribusi daerah. Hingga Juli 2026, realisasi retribusi baru mencapai sekitar Rp230 miliar atau 37,41 persen dari target sekitar Rp614 miliar.
Namun, dalam Rancangan Perubahan APBD 2026, target retribusi justru dinaikkan menjadi sekitar Rp649 miliar atau 105,67 persen.
Kondisi tersebut dinilai membutuhkan penjelasan secara terbuka dari pemerintah daerah. Fraksi mempertanyakan apakah rendahnya realisasi disebabkan aktivitas pelayanan yang rendah, sistem pemungutan yang belum optimal, atau target awal yang terlalu tinggi.
“Kenapa targetnya dinaikkan lagi,” menjadi salah satu pertanyaan yang disampaikan Fraksi Demokrat-NasDem.
Selain retribusi, Fraksi juga menyoroti realisasi dana transfer. Dari target sekitar Rp407 miliar, hingga Juli 2026 baru terealisasi sekitar Rp88 miliar atau 21,76 persen.
Pemerintah diminta menjelaskan faktor penyebab rendahnya realisasi tersebut, termasuk kemungkinan keterkaitannya dengan capaian kinerja daerah yang belum mendukung program pemerintah pusat.
Belanja Operasi Naik, Belanja Modal Minim
Fraksi Demokrat-NasDem juga menaruh perhatian pada struktur belanja daerah.
Belanja Operasi menjadi komponen terbesar. Dari anggaran awal sekitar Rp5,2 triliun, anggaran tersebut meningkat lebih dari Rp160 miliar menjadi sekitar Rp5,4 triliun.
Menurut Fraksi, kenaikan Belanja Operasi harus tetap dikawal agar efisien dan tidak mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur serta program produktif.
Di sisi lain, realisasi Belanja Modal hingga akhir Juli 2026 baru mencapai sekitar Rp129,8 miliar atau 16,11 persen dari anggaran sekitar Rp806 miliar.
Ironisnya, dalam Rancangan Perubahan APBD 2026, anggaran Belanja Modal justru direncanakan meningkat menjadi sekitar Rp841 miliar.
Fraksi Demokrat-NasDem mempertanyakan penyebab rendahnya realisasi tersebut dan meminta pemerintah menyiapkan strategi agar Belanja Modal dapat terserap secara optimal hingga akhir tahun.
Fraksi juga mengingatkan adanya potensi program Belanja Modal tidak selesai atau bahkan tidak terlaksana pada tahun berjalan dan kemudian dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.
Kondisi tersebut, menurut Fraksi, perlu dijelaskan secara transparan, khususnya terkait kemungkinan terbentuknya SILPA yang kemudian digunakan untuk menutup defisit anggaran.
Harga Beras hingga Kejahatan Lintas Negara
Catatan Fraksi Demokrat-NasDem tidak hanya berkaitan dengan persoalan fiskal.
Pemerintah Provinsi Bali diminta melakukan monitoring dan pengendalian terhadap harga kebutuhan pokok, khususnya beras. Pasalnya, masyarakat masih mengeluhkan kenaikan harga beras meskipun pemerintah pusat telah menyatakan Indonesia berada dalam kondisi swasembada pangan.
Fraksi juga mengingatkan perkembangan teknologi yang semakin pesat berpotensi dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan dengan jaringan lintas negara.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Gubernur Bali didorong memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, dan Imigrasi.
Mangrove Bali Barat Jadi Perhatian
Pada sektor lingkungan, Fraksi Demokrat-NasDem meminta pemerintah melakukan pencegahan dan penanggulangan dini terhadap potensi kebakaran hutan, khususnya kawasan hutan mangrove di Bali Barat.
Kawasan tersebut dinilai rentan akibat kondisi hutan dan wilayah pegunungan yang mengering selama kemarau panjang.
Fraksi menilai langkah antisipasi perlu dilakukan sejak dini sebelum potensi kebakaran berkembang menjadi bencana yang lebih besar.
Persoalan pengelolaan sampah juga menjadi perhatian. Pemerintah Provinsi Bali diminta melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap pengolahan sampah menggunakan teknologi modern yang dikembangkan pemerintah kabupaten/kota se-Bali.
Pengawasan dinilai penting agar program pengolahan sampah berjalan terarah, tepat sasaran, serta sesuai dengan tujuan dan peruntukannya.
Rumah Sakit Daerah Diminta Diperkuat
Di sektor kesehatan, Fraksi Demokrat-NasDem meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap rumah sakit umum daerah yang dinilai belum seluruhnya memiliki sarana dan prasarana memadai.
Dukungan dapat diberikan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan/atau hibah agar rumah sakit daerah mampu memenuhi standar pelayanan yang layak.
Selain fasilitas, Fraksi juga mendorong penguatan sistem rujukan emergensi antarrumah sakit.
Dalam rangka mendukung target Jana Kertih, pemerintah provinsi diminta mengoordinasikan rumah sakit umum daerah kabupaten/kota agar memiliki kerja sama dan konektivitas pelayanan kesehatan yang lebih baik.
Dengan sistem tersebut, ketika pasien membutuhkan penanganan lanjutan, proses rujukan diharapkan dapat berlangsung cepat dan terintegrasi tanpa terkendala batas wilayah administratif.
Fraksi Demokrat-NasDem di bawah kepemimpinan Dr. Somvir menegaskan perubahan APBD 2026 harus dikelola secara transparan, efisien, dan terukur.
Catatan fraksi tidak hanya menyasar angka-angka dalam APBD, tetapi juga persoalan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, mulai dari harga pangan, pelayanan kesehatan, pengelolaan sampah, perlindungan lingkungan hingga keamanan.
Fraksi meminta setiap perubahan anggaran benar-benar diterjemahkan ke dalam program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bali.
Reporter: Ace Wiguna
Redaktur: Putu Wiguna
