Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali Desak APBD Perubahan Bali 2026 Berikan Manfaat Nyata Soroti PAD, Pariwisata hingga Pinjaman Daerah Bali
Jbm.co.id-DENPASAR | Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali menegaskan Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 harus benar-benar menjadi instrumen kebijakan publik yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Perubahan anggaran dinilai tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi harus mampu menjawab berbagai dinamika pembangunan Bali, sekaligus memastikan program prioritas pemerintah daerah berjalan efektif hingga akhir tahun anggaran.
Penegasan tersebut disampaikan Fraksi PDI Perjuangan dalam Pandangan Umum Fraksi pada Rapat Paripurna ke-50 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Senin (14/9/2026).
Pandangan Umum (PU) dibacakan I Nyoman Budiutama, S.H. Dokumen tersebut ditandatangani Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali, Dr (c) I Made Supartha, S.H., M.H.
Fraksi mengapresiasi Gubernur Bali beserta jajaran eksekutif yang telah menyusun dan menyampaikan dokumen pengantar Raperda tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026.
Menurut Fraksi, perubahan APBD merupakan langkah strategis untuk menyesuaikan kebijakan fiskal dengan perkembangan sosial, ekonomi dan dinamika yang berlangsung sepanjang 2026.
Kebijakan tersebut, kata Fraksi, harus tetap berada dalam kerangka Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun dengan orientasi pembangunan berkelanjutan, harmonis dengan alam Bali, serta berakar pada nilai dan jati diri masyarakat Bali.
Keberhasilan APBD Tak Cukup Diukur dari Administrasi
Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan keberhasilan pengelolaan APBD tidak cukup diukur melalui indikator administratif maupun capaian opini audit.
Ukuran keberhasilan sesungguhnya harus terlihat dari peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan infrastruktur, perlindungan lingkungan, penguatan pertanian, kelautan, UMKM, pendidikan dan kesehatan.
Hal tersebut juga mencakup pelestarian adat, budaya dan kearifan lokal dalam kerangka Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
PAD Diminta Tak Bebani Masyarakat
Pada sektor pendapatan, Fraksi mendorong pemerintah daerah terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui retribusi pariwisata, pemanfaatan aset daerah dan digitalisasi pajak.
Namun, peningkatan PAD harus dibarengi sosialisasi secara masif kepada masyarakat mengenai dasar, mekanisme dan manfaat setiap kebijakan peningkatan pendapatan.
Fraksi mengingatkan agar kebijakan penguatan PAD tidak dipersepsikan semata-mata sebagai tambahan beban masyarakat.
Sebaliknya, peningkatan pendapatan harus dipahami sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pariwisata Bali Harus Punya Skenario Mitigasi
Sektor pariwisata juga mendapat perhatian serius. Sebagai salah satu motor utama perekonomian Bali sekaligus sumber penerimaan daerah, pariwisata dinilai membutuhkan skenario mitigasi yang jelas.
Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah daerah mengantisipasi berbagai faktor yang dapat memengaruhi fluktuasi kunjungan wisatawan.
Perkembangan aktivitas alam maupun faktor eksternal yang berpotensi mengganggu konektivitas dan mobilitas wisatawan menuju Bali harus masuk dalam skenario perencanaan pemerintah.
“Ketidakpastian tidak boleh menjadi alasan untuk tidak memiliki skenario, perencanaan dan mitigasi,” demikian substansi pandangan Fraksi PDI Perjuangan.
Oleh karena itu, eksekutif diminta menyiapkan langkah akselerasi apabila terjadi perubahan jumlah kunjungan wisatawan.
Langkah tersebut diperlukan agar stabilitas penerimaan daerah tetap terjaga dan pembangunan pada sisa Tahun Anggaran 2026 tetap berada dalam koridor target yang telah ditetapkan.
Efisiensi Jangan Mengorbankan Pelayanan
Dalam sektor belanja, Fraksi PDI Perjuangan mengakui efisiensi anggaran diperlukan. Namun, efisiensi tidak boleh dilakukan secara serampangan hingga berdampak pada penurunan kualitas pelayanan publik maupun pencapaian target pembangunan.
Gubernur Bali melalui seluruh perangkat daerah diminta memperkuat fungsi pengendalian dan verifikasi terhadap pelaksanaan program.
Setiap laporan dan capaian perangkat daerah juga harus dicermati secara objektif agar kondisi riil di lapangan benar-benar tergambar.
Fraksi bahkan mengingatkan agar tidak muncul pola pelaporan yang hanya berorientasi untuk “menenangkan pimpinan”, tetapi tidak menggambarkan persoalan maupun capaian secara objektif.
Infrastruktur Prioritas Diminta Dituntaskan
Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah memastikan berbagai proyek infrastruktur prioritas Provinsi Bali, terutama yang ditargetkan rampung pada akhir 2026, dapat diselesaikan.
Pada saat bersamaan, anggaran juga harus memberikan ruang memadai untuk kebutuhan mendasar, preventif dan produktif.
Beberapa di antaranya pembiayaan advokasi, pemeliharaan jalan, trotoar dan pasar, peningkatan kualitas sarana pendidikan dan kesehatan, termasuk kesiapan pembangunan Rumah Sakit Provinsi Bali.
Fraksi menilai pembangunan infrastruktur harus dibarengi pemeliharaan yang memadai. Dengan demikian, aset yang telah dibangun dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang.
Aset Pemprov Bali Didorong Jadi Green dan Sport Tourism
Optimalisasi aset Pemerintah Provinsi Bali juga menjadi sorotan.
Fraksi PDI Perjuangan menilai perlu adanya alokasi anggaran untuk mengembangkan aset daerah yang memiliki potensi menjadi objek green tourism maupun sport tourism.
Pengembangan tersebut diyakini dapat meningkatkan nilai tambah aset daerah sekaligus membuka lapangan kerja dan menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Selain itu, Fraksi menyoroti kebutuhan anggaran untuk optimalisasi penanganan sampah terpadu dan penataan transportasi publik.
Program-program tersebut diminta dijelaskan secara masif kepada masyarakat, termasuk manfaat konkretnya, sehingga publik tidak hanya mengetahui kebijakan pemerintah tetapi juga dapat merasakan dampaknya sebelum Tahun Anggaran 2026 berakhir.
SiLPA dan Pinjaman Daerah Harus Transparan
Perhatian lain diarahkan pada pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan pinjaman daerah.
Fraksi meminta adanya kejelasan mengenai postur pembiayaan daerah, terutama terkait penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya serta kebijakan pinjaman daerah.
Menurut Fraksi, pengelolaan pembiayaan merupakan aspek yang sangat sensitif. Ketidakjelasan mengenai peruntukan maupun mekanisme penggunaannya berpotensi menimbulkan spekulasi dan persepsi di tengah masyarakat.
Oleh karena itu, setiap penggunaan pembiayaan harus diarahkan secara cermat, disertai penjelasan memadai, serta tetap menjaga likuiditas dan kesehatan keuangan daerah.
Pembiayaan juga harus benar-benar mendukung program prioritas dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi angka dalam postur anggaran.
DPRD Bali Tegaskan Fungsi Pengawasan
Fraksi PDI Perjuangan menegaskan pentingnya keselarasan antara eksekutif dan legislatif dalam menerjemahkan arah pembangunan Bali.
Seluruh perangkat daerah diminta bekerja secara terpadu tanpa ego sektoral maupun struktural.
Keselarasan tersebut menjadi salah satu parameter DPRD Bali dalam menjalankan fungsi pengawasan legislatif secara terukur.
Program yang telah berjalan baik diminta dipertahankan dan diperkuat. Sementara program yang sedang maupun akan dilaksanakan harus diawasi pencapaiannya.
Adapun kebijakan yang belum memberikan hasil sesuai harapan harus dievaluasi dan diperbaiki.
Dengan demikian, fungsi pengawasan DPRD tidak sekadar formalitas, tetapi menjadi bagian dari upaya memastikan tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Bali benar-benar tercapai.
Fraksi PDI Perjuangan menyatakan akan mengawal proses pembahasan dan penyempurnaan Raperda Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fraksi menegaskan pembahasan perubahan APBD bukan semata-mata pemenuhan aspek normatif dan administratif. Momentum tersebut harus digunakan untuk memperkuat komitmen bersama DPRD dan Pemerintah Provinsi Bali dalam mengawal pembangunan yang terpadu, berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Perubahan APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2026 harus menjadi instrumen penting untuk memperkuat pembangunan Bali dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” demikian garis besar penegasan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali.
Reporter: Ace Wiguna
Redaktur: Putu Wiguna
