Fraksi Golkar DPRD Bali Bongkar Titik Rawan Perubahan APBD Bali 2026 Soroti Belanja Melonjak Rp263 Miliar, Hibah Rp1,27 Triliun dan SiLPA hingga Sengketa Lift Kelingking

Jbm.co.id-DENPASAR | Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bali meminta Pemerintah Provinsi Bali lebih cermat dalam menyusun Perubahan APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2026.

Bahkan, Fraksi Golkar DPRD Bali menyoroti tajam atas sejumlah persoalan mulai dari lonjakan belanja, besarnya anggaran hibah, penggunaan SiLPA, ketimpangan ekonomi antar wilayah hingga perlindungan masyarakat lokal.

Catatan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-50 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Senin (14/9/2026).

Pandangan Umum Fraksi Golkar dipimpin Ketua Fraksi Anak Agung Bagus Tri Candra Arka, SE (Gung Cok), sedangkan naskah Pandangan Umum dibacakan Agung Bagus Pratiksa Linggih, BA. (Hons) atau Ajus Linggih.

Fraksi Golkar menilai APBD tidak boleh sekadar dipahami sebagai kumpulan angka dalam dokumen keuangan daerah. APBD harus menjadi instrumen kebijakan publik yang mampu menerjemahkan visi pembangunan ke dalam program yang terukur serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Belanja Naik Lebih Besar dari Pendapatan

Fraksi Golkar mempertanyakan struktur Perubahan APBD 2026 yang menunjukkan pendapatan daerah meningkat sekitar Rp122 miliar, sementara belanja daerah justru bertambah sekitar Rp263 miliar.

Pendapatan daerah yang sebelumnya sekitar Rp6,5 triliun naik menjadi Rp6,6 triliun lebih. Sementara belanja meningkat dari sekitar Rp7,2 triliun menjadi Rp7,5 triliun lebih.

Defisit anggaran direncanakan sekitar Rp842 miliar atau 12,65 persen. Defisit tersebut antara lain ditopang penerimaan pembiayaan sekitar Rp1,58 triliun, termasuk SiLPA Tahun 2025 sekitar Rp712 miliar dan rencana penerimaan pinjaman daerah sekitar Rp873 miliar.

“Apakah peningkatan belanja tersebut benar-benar didorong oleh kebutuhan prioritas masyarakat, atau justru menunjukkan bahwa struktur belanja kita lebih besar dibandingkan dengan kapasitas pendapatan daerah?” demikian substansi pertanyaan Fraksi Golkar kepada Gubernur Bali.

PAD Diminta Tidak Membebani Masyarakat

Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Golkar mendukung optimalisasi pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah dan sumber pendapatan lainnya.

Namun, peningkatan PAD dinilai tidak boleh hanya mengandalkan intensifikasi pemungutan kepada masyarakat maupun dunia usaha.

Golkar mendorong pemerintah memperluas basis ekonomi, meningkatkan kepatuhan, memperbaiki sistem, mengoptimalkan aset daerah serta meningkatkan produktivitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Fraksi Golkar juga mencermati Pajak Daerah yang hanya naik sekitar Rp1,2 miliar, dari sekitar Rp2,836 triliun menjadi Rp2,837 triliun lebih. Sementara Retribusi Daerah bertambah sekitar Rp34 miliar dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meningkat sekitar Rp61 miliar.

Atas perubahan tersebut, pemerintah diminta menjelaskan kebijakan dasar atau underlying policy yang melatarbelakangi peningkatan setiap komponen pendapatan.

Hibah Rp1,27 Triliun Jadi Perhatian

Salah satu sorotan utama Golkar adalah kenaikan Belanja Hibah.

Dalam Perubahan APBD 2026, anggaran hibah meningkat dari sekitar Rp1,12 triliun menjadi Rp1,27 triliun atau bertambah sekitar Rp152 miliar.

Golkar menilai semakin besar anggaran hibah, semakin tinggi pula tuntutan terhadap transparansi, akuntabilitas, verifikasi penerima, ketepatan sasaran, indikator manfaat serta pengawasan dan evaluasi.

Hibah, menurut Golkar, seharusnya menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat dan bukan sekadar distribusi anggaran.

Setiap rupiah hibah harus dapat dijelaskan secara sederhana, mulai dari siapa penerimanya, apa manfaatnya, apa output yang dihasilkan hingga bagaimana pemerintah memastikan tidak terjadi duplikasi dan salah sasaran.

Belanja Modal Naik, Belanja Operasi Masih Dominan

Golkar juga mencermati kenaikan Belanja Modal dari sekitar Rp806 miliar menjadi Rp841 miliar lebih.

Meski mengapresiasi kenaikan tersebut, Fraksi Golkar menilai proporsi belanja modal masih jauh lebih kecil dibandingkan Belanja Operasi.

Kondisi tersebut dinilai perlu dievaluasi untuk memastikan struktur APBD Bali benar-benar produktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Golkar meminta penganggaran tidak hanya berorientasi pada pembiayaan birokrasi, tetapi juga memperkuat infrastruktur, konektivitas, pertanian, UMKM, digitalisasi, pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat lokal.

Sektor pertanian dalam arti luas, perikanan, perindustrian dan perdagangan serta pariwisata juga diminta memperoleh perhatian sebagai sektor produktif.

SiLPA Rp712 Miliar Harus Dijelaskan

Penggunaan SiLPA Tahun 2025 audited sekitar Rp712 miliar turut dipertanyakan.

Golkar mengingatkan SiLPA dapat menjadi indikator efisiensi apabila muncul karena penghematan yang sehat. Sebaliknya, SiLPA juga bisa menjadi alarm apabila terjadi karena program tidak terlaksana, keterlambatan pengadaan, lemahnya eksekusi atau target pembangunan yang tidak realistis.

Karena itu, pemerintah diminta membuka secara transparan bagian SiLPA yang berasal dari efisiensi dan bagian yang muncul akibat kegiatan tidak terlaksana.

Menurut Golkar, persoalan tersebut bukan sekadar masalah teknis keuangan, tetapi berkaitan dengan kualitas manajemen pemerintahan.

Sengketa Lift Kelingking Ikut Disorot

Fraksi Golkar juga menyoroti sengketa administrasi pemerintahan terkait pembangunan lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida.

Golkar merujuk perkara Nomor 17/G/2026/PTUN.DPS, dimana PTUN Denpasar mengabulkan gugatan investor PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development Group.

Fraksi Golkar menegaskan Bali tetap membutuhkan investasi berkualitas. Namun, investasi tersebut harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap tata ruang dan perlindungan lingkungan.

Disisi lain, pemerintah juga dituntut menghasilkan keputusan administratif yang memiliki dasar hukum kuat, prosedur yang benar, argumentasi terukur serta dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.

Golkar Kritik Ketimpangan Bali Selatan dan Wilayah Lain

Persoalan ketimpangan pertumbuhan ekonomi antarwilayah menjadi salah satu kritik strategis Fraksi Golkar.

Pemerintah Provinsi Bali diminta mengarahkan kebijakan anggaran kepada wilayah dengan pertumbuhan ekonomi lebih rendah untuk memperkuat pemerataan.

Golkar menilai pertumbuhan ekonomi Bali yang berada di atas rata-rata nasional akan menjadi semu apabila pertumbuhan tersebut hanya terkonsentrasi di Bali Selatan.

Ketergantungan Bali Selatan terhadap sektor pariwisata dan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) juga dinilai belum memberikan dampak yang seimbang terhadap Bali Utara, Timur dan Barat.

Jika kondisi tersebut tidak diatasi, kesenjangan ekonomi dan Gini Ratio masyarakat Bali berpotensi semakin melebar.

Oleh karena itu, Bali Timur, Bali Utara dan Bali Barat didorong menjadi kawasan yang mendapatkan penguatan ekonomi sehingga mampu menciptakan lapangan kerja dan menekan laju urbanisasi.

UMP Naik Harus Diikuti Pengendalian Biaya Hidup

Fraksi Golkar juga menyoroti wacana kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali.

Kenaikan upah dinilai penting, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Golkar mengingatkan kenaikan upah secara nominal tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan apabila harga pangan, hunian, transportasi, pendidikan dan kesehatan juga mengalami peningkatan.

Oleh karena itu, kenaikan UMP harus disertai pengendalian inflasi, keterjangkauan kebutuhan pokok, penyediaan hunian layak dan terjangkau, transportasi publik, peningkatan produktivitas serta perluasan lapangan kerja.

“Jangan sampai pemerintah berhasil menaikkan upah, tetapi gagal menjaga daya beli,” menjadi pesan utama Fraksi Golkar.

Harga Tanah hingga Nasib Petani Jadi Perhatian

Tingginya harga tanah dan biaya sewa di sejumlah kawasan Bali juga diminta mendapat perhatian pemerintah.

Golkar meminta adanya kebijakan yang memberikan perlindungan kepada masyarakat lokal, khususnya dalam memperoleh tanah dan tempat tinggal.

Zonasi dinilai perlu dirancang agar masyarakat lokal tetap memiliki ruang untuk hidup dan berkembang di tengah pesatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi Bali.

Sementara di sektor pangan, pemerintah diminta meningkatkan produksi, menekan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi pertanian.

Pengendalian alih fungsi lahan juga dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan Bali.

Untuk sektor peternakan, pemerintah didorong memberikan subsidi secara terukur, memperketat pengawasan distribusi dan membantu stabilisasi harga bahan baku pakan.

Penanaman kedelai dan jagung juga perlu digenjot karena kedua komoditas tersebut merupakan bahan baku penting industri pakan ternak.

Subsidi pakan dapat diarahkan secara sementara dan terukur sembari menunggu percepatan produksi kedelai dan jagung.

Dukungan Golkar Tetap Kritis

Di penghujung pandangan, Fraksi Golkar menyatakan tetap mendukung pembahasan Raperda Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Namun, dukungan tersebut ditempatkan dalam kerangka kritis, objektif dan bertanggung jawab.

Melalui pandangan yang dibacakan Ajus Linggih di bawah kepemimpinan Gung Cok, Fraksi Golkar meminta perubahan APBD tidak berhenti pada perubahan angka.

APBD harus benar-benar menjadi instrumen pemerataan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, perlindungan masyarakat lokal serta pembangunan Bali yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Reporter: Ace Wiguna

Redaktur: Putu Wiguna