Dua Perda Baru 2026 Resmi Disahkan Kirim Sinyal Tegas Buat Investor Nakal dan Mafia Izin di Bali
Jbm.co.id-DENPASAR | Pemerintah Provinsi Bali resmi memasuki babak baru penertiban tata ruang melalui pengesahan dua regulasi penting tahun 2026.
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Alih Kepemilikan Lahan Secara Nominee serta Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pantai dan Sempadan Pantai menjadi fondasi baru pengawasan investasi dan pemanfaatan ruang di Pulau Dewata.
Pengesahan dua perda ini bukan sekadar langkah administratif. Regulasi tersebut menjadi instrumen koreksi terhadap praktik lama yang selama ini dibiarkan berkembang, khususnya terkait alih fungsi lahan, kepemilikan terselubung, dan penguasaan wilayah pesisir.
Dibawah kepemimpinan Gubernur Bali, Wayan Koster, pemerintah daerah mempertegas garis batas pemanfaatan ruang. Lahan produktif ditegaskan tidak boleh dialihfungsikan sembarangan. Skema kepemilikan terselubung melalui sistem nominee tidak lagi diberi ruang. Wilayah pantai juga dipastikan tetap terbuka dan tidak boleh dikuasai sepihak.
Perda Nomor 4 Tahun 2026 Kendalikan Alih Fungsi Lahan
Perda Nomor 4 Tahun 2026 secara spesifik mengatur pengendalian konversi lahan sawah, hortikultura, dan perkebunan yang selama ini tertekan ekspansi vila, hotel, dan properti komersial. Lahan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari sistem pertanian berkelanjutan tidak dapat diubah fungsi hanya karena dorongan pasar.
Setiap rencana perubahan wajib tunduk pada ketentuan tata ruang, memperhatikan daya dukung lingkungan, serta melalui prosedur yang ketat. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa perlindungan lahan pangan kini menjadi prioritas utama dalam arah pembangunan Bali.
Bagian yang paling sensitif dalam regulasi ini adalah larangan alih kepemilikan lahan melalui skema nominee. Praktik meminjam nama warga lokal untuk menyamarkan kepemilikan pihak tertentu kini berisiko menghadapi pembatalan izin, sanksi administratif berat, hingga konsekuensi hukum lanjutan. Celah administratif yang sebelumnya dimanfaatkan mulai ditutup secara sistematis.
Perda Nomor 3 Tahun 2026 Perkuat Perlindungan Pantai
Sementara itu, Perda Nomor 3 Tahun 2026 mengunci perlindungan wilayah pesisir dan sempadan pantai. Akses masyarakat menuju lokasi upacara adat tidak boleh dihalangi. Sarana ritual dilarang dirusak atau dipindahkan tanpa izin resmi.
Kegiatan yang mencemari lingkungan pesisir atau mengganggu kekhidmatan upacara adat dapat berujung pada penutupan lokasi usaha hingga pencabutan izin. Bangunan yang melanggar aturan juga dapat diperintahkan untuk dibongkar dan fungsi ruang wajib dipulihkan sesuai ketentuan tata ruang.
Kombinasi dua perda ini menciptakan tekanan langsung bagi investor yang selama ini bermain di ruang abu-abu. Pola lama mengubah sawah menjadi vila, menyamarkan kepemilikan, lalu memagari pantai secara bertahap kini berhadapan dengan regulasi yang lebih eksplisit dan terintegrasi.
Sorotan pada Pejabat Pemberi Izin
Tak hanya menyasar investor, regulasi baru ini juga memberi konsekuensi bagi pejabat yang meloloskan izin tanpa disiplin tata ruang. Dengan norma hukum yang semakin jelas dan sanksi yang dirinci, setiap keputusan administratif yang menyimpang akan meninggalkan jejak yang mudah ditelusuri.
Pemerintah Provinsi Bali menegaskan bahwa investasi tetap terbuka. Namun investasi yang menggerus lahan pangan, mempermainkan skema kepemilikan, serta menutup akses pantai tidak lagi sejalan dengan arah pembangunan daerah.
Perda telah disahkan. Ruang kompromi semakin sempit. Tantangan berikutnya adalah konsistensi dalam penegakan hukum dan pengawasan di lapangan. (red).
