Jbm.co.id-JAKARTA | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali melakukan penguatan internal melalui pelantikan sejumlah pejabat strategis.
Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi melantik dan mengambil sumpah Kepala Departemen serta Kepala OJK Daerah di Jakarta, Senin, 2 Maret 2026.
Langkah ini menjadi bagian dari kesinambungan kepemimpinan dan peningkatan kinerja organisasi, sekaligus memperkuat integritas lembaga dalam mengawasi sektor jasa keuangan nasional.
Dalam sambutannya, Friderica menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar rotasi jabatan. “Momentum ini bukan sekadar pergantian jabatan administratif, melainkan penegasan komitmen institusi dalam memastikan kesinambungan kepemimpinan, penguatan integritas, serta peningkatan kinerja organisasi,” kata Friderica dalam kata sambutannya.
Ia juga mengingatkan pentingnya tanggung jawab dan profesionalisme dalam menjalankan amanah jabatan.
“Integritas harus menjadi fondasi utama, karena kepercayaan adalah modal terbesar lembaga ini,” ujarnya.
Daftar Pejabat OJK yang Dilantik
Adapun sejumlah pejabat yang resmi dilantik meliputi:
Kristrianti Puji Rahayu sebagai Kepala OJK Institute (OJKI)
Rudy Agus P. Raharjo sebagai Kepala Departemen Organisasi, SDM dan Budaya (DOSB)
Parjiman sebagai Kepala OJK Provinsi Bali (KODS)
Misran Pasaribu sebagai Kepala OJK Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (KOSR)
Sabar Wahyono sebagai Kepala Departemen Pelindungan Konsumen (DPLK)
Indra Salfian sebagai Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (DZPL)
Komitmen Jaga Stabilitas Sektor Keuangan
Melalui penguatan organisasi ini, OJK menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan nasional.
Selain itu, lembaga pengawas ini juga terus memperkuat pelindungan konsumen serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Pelantikan ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas pengawasan, serta menjaga kepercayaan publik terhadap industri jasa keuangan Indonesia. (red).
