Ngurah Aryawan Soroti Kecelakaan Beruntun di Kawasan Living World: Heran Pemkot Denpasar Tak Gubris Soal Lampu Mati
Jbm.co.id-DENPASAR | Publik kembali menyoroti kondisi keselamatan lalu lintas di kawasan Mall Living World Denpasar.
Kemacetan yang kerap terjadi di kawasan Living World ditambah penerangan jalan yang mati, serta pembatas jalan yang kurang terlihat dinilai berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan bagi pengguna jalan.
Anggota DPRD Kota Denpasar Fraksi Gerindra, I Ketut Ngurah Aryawan meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Denpasar tidak menganggap persoalan tersebut sebagai masalah biasa.
Pernyataan itu disampaikan Anggota DPRD Kota Denpasar Fraksi Gerindra, I Ketut Ngurah Aryawan menyusul kecelakaan berat beruntun yang terjadi di kawasan Living World, Denpasar, Kamis, 13 Agustus 2026.
Menurut Ngurah Aryawan, kondisi infrastruktur dan fasilitas keselamatan jalan harus segera diperiksa secara menyeluruh.
Ngurah Aryawan menilai pembatas jalan yang tidak terlihat jelas dapat membahayakan pengendara, terutama ketika kondisi lalu lintas padat dan penerangan di kawasan tersebut tidak berfungsi optimal.
“Jalanan gelap lampu mati. Pemkot Denpasar belum gubris. Padahal semua sudah sering kami soroti dalam sidang oleh semua Fraksi DPRD Denpasar,” kata Anggota DPRD Kota Denpasar Fraksi Gerindra I Ketut Ngurah Aryawan, saat dikonfirmasi awak media di Denpasar, Kamis, 13 Agustus 2026.
Ngurah Aryawan meminta Dishub Kota Denpasar segera melakukan audit terhadap aspek keselamatan di kawasan tersebut.
Audit, kata dia, perlu mencakup desain dan posisi pembatas jalan, penerangan, rambu lalu lintas hingga marka jalan.
Jika ditemukan fasilitas yang tidak memenuhi standar keselamatan, perbaikan harus dilakukan secepatnya.
Ngurah Aryawan menegaskan pemerintah tidak boleh menunggu sampai terjadi kecelakaan berikutnya sebelum mengambil tindakan.
“Jika terbukti membahayakan segera diperbaiki, pertegas dan buat terlihat jelas, termasuk penerangan, rambu dan marking,” tegasnya.
Menurutnya, keselamatan pengguna jalan merupakan tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kondisi jalan harus diikuti dengan tindakan konkret dan hasil yang dapat diukur.
“Keselamatan masyarakat bukan persoalan teknis semata, ini tanggung jawab pemerintah. Evaluasi harus nyata, tindakan harus cepat, dan hasilnya harus terukur,” tutupnya. (ace).
