BeritaDaerahPemerintahanPendidikanSosial

Desa Bogoharjo Bersiap Jadi Percontohan Desa Antikorupsi, Integritas Dimulai dari Pemerintahan Paling Bawah

"Keberhasilan membangun desa antikorupsi tidak hanya diukur dari kelengkapan dokumen, tetapi juga dari bagaimana prinsip kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap aturan benar-benar diterapkan dalam praktik pemerintahan sehari-hari"

Pacitan,JBM.co.id-Upaya membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas tidak cukup hanya berhenti pada slogan.

Namun, ia harus tumbuh dari kesadaran, diwujudkan melalui tindakan, serta tercermin dalam setiap pelayanan kepada masyarakat.

Semangat itulah yang kini menjadi bagian penting dari langkah Desa Bogoharjo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, dalam menyongsong observasi lapangan Program Perluasan Percontohan Desa Antikorupsi Provinsi Jawa Timur Tahun 2026.

Desa Bogoharjo, dijadwalkan menjadi salah satu lokasi observasi lapangan yang dilaksanakan Tim Penilai Provinsi Jawa Timur pada Selasa, 24 November 2026. Agenda tersebut merupakan tindak lanjut rapat pleno hasil penilaian Tim Penilai Perluasan Desa Antikorupsi Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur tertanggal 20 November 2026, observasi lapangan menjadi tahapan penting untuk melihat secara langsung kesiapan pemerintah desa dalam memenuhi komponen dan indikator penilaian Desa Antikorupsi.

Dalam proses tersebut, Pemerintah Kabupaten Pacitan melalui Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Dinas Komunikasi dan Informatika diminta bersinergi mendampingi pelaksanaan observasi.

Pemerintah Desa Bogoharjo juga diminta mempersiapkan dokumen administrasi, bukti dukung, serta menghadirkan perangkat desa dan petugas terkait sesuai bidang penilaian.

Inspektorat Kabupaten Pacitan memiliki peran strategis dalam mengawal proses tersebut. Bukan semata memastikan kelengkapan administrasi, melainkan juga mendorong tumbuhnya kesadaran bahwa pencegahan korupsi harus menjadi budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Inspektur Inspektorat Kabupaten Pacitan, KH Mahmud, menegaskan bahwa pembangunan desa antikorupsi tidak boleh dimaknai sebatas upaya memenuhi indikator penilaian. “Integritas harus menjadi landasan dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan pelayanan publik,” ungkapnya, Jum’at (20/11).

Menurutnya, keberhasilan membangun desa antikorupsi tidak hanya diukur dari kelengkapan dokumen, tetapi juga dari bagaimana prinsip kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap aturan benar-benar diterapkan dalam praktik pemerintahan sehari-hari.

Pandangan serupa juga perlu dibangun melalui pendekatan moral dan nilai-nilai keagamaan. “Kejujuran dan amanah merupakan fondasi penting dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pemimpin,” ujar mantan Petinggi PCNU Pacitan ini.

Pemerintahan yang bersih, sambung KH Mahmud, bukan hanya persoalan regulasi dan pengawasan, tetapi juga menyangkut karakter serta kesadaran moral setiap individu yang diberi amanah untuk melayani masyarakat.

Dalam surat pemberitahuan pelaksanaan observasi, DPMD Provinsi Jawa Timur secara khusus meminta agar kegiatan berlangsung sederhana, tanpa seremoni ataupun penyambutan berlebihan.

Penekanan ini memperlihatkan bahwa substansi kegiatan harus ditempatkan jauh di atas kemeriahan acara. Fokus utamanya adalah observasi, verifikasi, serta pembuktian atas praktik tata kelola pemerintahan desa.

Sementara itu, bagi Desa Bogoharjo, momentum ini menjadi kesempatan untuk menunjukkan bahwa desa dapat menjadi ruang tumbuhnya pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Sebab, membangun Indonesia yang bersih tidak selalu harus dimulai dari langkah besar. Ia bisa berawal dari kantor desa, dari keputusan yang diambil secara jujur, anggaran yang dikelola secara bertanggung jawab, hingga pelayanan yang diberikan tanpa membeda-bedakan masyarakat.

Predikat desa antikorupsi bukanlah tujuan akhir yang cukup dirayakan dengan sebuah penghargaan. Nilai terbesarnya justru terletak pada keberlanjutan komitmen untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

“Semangat itu diharapkan terus tumbuh: bahwa pemerintahan yang berintegritas bukan sekadar harapan, melainkan tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari,” pungkas KH Mahmud.(Red/yun).

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button