BaliBeritaDaerahDenpasarHukum dan KriminalPemerintahan

Nengah Jimat Minta Ombudsman Bali Turun Tangan Soroti Dugaan Mal Administrasi Soal Intervensi Sengketa Tanah Amed 

Jbm.co.id-DENPASAR |  Rencana Komisi I DPRD Provinsi Bali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait sengketa tanah seluas 61 are di Desa Purwakerthi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, menuai keberatan dari pihak warga.

Kuasa Hukum I Wayan Rama Suryandika dan kawan-kawan yang mewakili 42 Kepala Keluarga (KK), I Nengah Jimat, S.H., dari Jimat Law Office, resmi mengadukan persoalan sengketa tanah Amed ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali di Denpasar, Jumat (20/11/2026).

Aduan tersebut berkaitan dengan dugaan tindakan tidak prosedural dan potensi mal administrasi dalam proses kerja DPRD Bali, khususnya menyangkut rencana RDP yang dijadwalkan Senin (23/11/2026).

Selain meminta perlindungan bagi puluhan warga, Nengah Jimat berharap Ombudsman melakukan pemeriksaan dan evaluasi atas dugaan penyimpangan prosedur dalam penanganan persoalan tersebut.

Menurutnya, apabila ditemukan indikasi mal administrasi, Ombudsman dapat memberikan tindakan korektif atau rekomendasi sesuai kewenangannya.

“Hari ini kami diwakili oleh tiga orang karena jarak dari daerah Amed dan Culik ke Denpasar cukup jauh sehingga klien kami tidak dapat hadir seluruhnya. Aduan kami di Ombudsman diterima oleh Pak Dewa Krisna, yang menyampaikan akan segera menindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, mengingat sifatnya yang mendesak menjelang jadwal RDP, Senin (23/11/2026),” kata Nengah Jimat.

Kemudian, Nengah Jimat membeberkan sejumlah peristiwa yang menjadi dasar keberatan pihaknya atas langkah DPRD Bali.

Pertama, pada 1 September 2026, Nengah Jimat menyebutkan Komisi I DPRD Bali mendatangi lokasi objek sengketa tanah tanpa pemberitahuan kepada para pihak.

Padahal, berdasarkan surat yang diterima, agenda kedatangan rombongan DPRD Bali adalah Kunjungan Kerja (Kubker) untuk melakukan pengawasan dan pengecekan aset milik Pemerintah Provinsi Bali.

Namun, dalam pelaksanaan, rombongan anggota Komisi I justru melakukan pengecekan atas objek tanah yang sedang bersengketa.

Objek tersebut merupakan tanah seluas 61 are di Desa Purwakerthi, Kecamatan Abang, tepatnya kawasan Amed, Kabupaten Karangasem.

“Pengecekan tersebut dilakukan ketika rombongan DPR provinsi tiba-tiba datang mengecek objek sengketa tanpa pemberitahuan kepada para pihak, termasuk kepada klien kami selaku pihak penggugat,” ungkapnya.

Nengah Jimat menegaskan, objek tanah tersebut sebelumnya telah melalui proses persidangan hingga tingkat Peninjauan Kembali (PK).

Nengah Jimat menyebut putusan pengadilan telah menyatakan objek sengketa merupakan hak kliennya.

Bahkan, pihaknya mengaku telah mempersiapkan pelaksanaan eksekusi atas objek tanah tersebut.

Namun, kehadiran oknum anggota dewan di lokasi disebut sempat memicu kegaduhan sehingga pelaksanaan eksekusi tertunda.

Persoalan kembali mencuat, ketika Pengadilan Negeri Amlapura merencanakan eksekusi pada 12 November 2026. Namun, tiga hari sebelum pelaksanaan, eksekusi tersebut ditangguhkan.

Penundaan itu, menurut Nengah Jimat berdasarkan pada surat Polres Karangasem yang menyebut situasi lapangan belum kondusif, karena adanya potensi pengerahan massa. Selain itu, terdapat rencana kunjungan Kapolda Bali ke Karangasem.

“Pada tiga hari sebelum tanggal tersebut, pengadilan memberitahu kami bahwa eksekusi ditunda karena alasan keamanan, dimana pihak pengamanan belum siap akibat adanya rencana pengerahan massa dan situasi yang tidak kondusif,” paparnya.

Pihaknya mengaku memperoleh informasi mengenai dugaan pergerakan kelompok organisasi kemasyarakatan (ormas) dan potensi pengerahan massa yang dikhawatirkan dapat menghambat pelaksanaan eksekusi.

Keberatan semakin menguat, setelah pihaknya memperoleh informasi mengenai rencana RDP Komisi I DPRD Bali pada Senin (23/11/2026).

Nengah Jimat mengaku mengetahui agenda tersebut melalui pesan WhatsApp pada Kamis (19/11/2026) bukan melalui surat resmi yang ditujukan kepada pihaknya.

Nengah Jimat juga mempertanyakan daftar undangan RDP yang disebut melibatkan sejumlah instansi dan pejabat, mulai dari Ketua DPRD Kabupaten Karangasem, BPKD Provinsi Bali, BPKAD Karangasem, Satpol PP, camat, Kapolres, Kapolsek, perbekel, Babinsa hingga pihak yang berseberangan dengan kliennya.

“Masalahnya, menjelang hari pelaksanaan yang sangat dekat ini, surat resmi yang dikirimkan kepada kami tidak ada. Jika melihat pihak kami, seharusnya ada sekitar 30 sampai 40 orang yang diundang, tetapi yang tercantum hanya satu orang. Kami juga belum mengetahui kepastiannya, karena informasi ini diperoleh lewat WhatsApp, dan kami tidak tahu apakah surat ini benar atau tidak,” ujarnya.

Nengah Jimat menilai mekanisme pemanggilan dan pelibatan para pihak harus dilakukan secara transparan, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun kegaduhan ditengah masyarakat.

Menurutnya, persoalan tanah tersebut merupakan sengketa keperdataan antara kliennya dengan pihak I Ketut Rundung cs yang telah menempuh proses hukum hingga berkekuatan hukum tetap.

“Lalu, mengapa sekarang DPR provinsi melakukan RDP? Apakah ini hendak membiasakan atau menyeret persoalan yang sudah ditangani lembaga peradilan ke ranah lain? Setahu kami, jika suatu perkara sudah menempuh jalur lembaga hukum sebagai pilihan para pihak, maka lembaga lain, seperti DPRD maupun pemerintah daerah tingkat satu atau dua tidak lagi memprosesnya, kecuali sejak awal dilakukan upaya mediasi. Itu ada apa sebenarnya,” tegasnya.

Lebih jauh, Nengah Jimat menduga terdapat kepentingan oknum anggota dewan di balik rencana RDP tersebut.

Nengah Jimat juga mengaku mendapat informasi dari sejumlah anggota dewan yang mempertanyakan urgensi pembahasan persoalan tersebut, karena dinilai telah masuk ranah peradilan.

Terkait pelaporan kepada aparat keamanan, karena pihaknya menduga adanya upaya pengerahan ormas untuk menghalangi proses eksekusi.

Bahkan, Nengah Jimat menduga terdapat oknum pejabat yang menggunakan pola intimidasi melalui pihak-pihak di luar sengketa.

Dugaan tersebut, menurutnya, muncul berdasarkan pengalaman saat pelaksanaan konstatiring atau pengecekan lapangan yang disebut diwarnai kehadiran sejumlah orang yang berteriak-teriak di lokasi.

“Ditambah lagi adanya surat dari Polres Karangasem terkait potensi pengerahan massa yang berupaya menghalangi proses hukum,” kata Nengah Jimat.

Nengah Jimat berharap seluruh lembaga yang menerima laporan dapat menindaklanjuti persoalan tersebut sesuai kewenangannya.

Pihaknya juga berencana meminta pendapat pakar hukum di Bali mengenai batas kewenangan DPRD dalam menyikapi persoalan yang telah diputus melalui proses peradilan.

“Tujuannya agar DPRD tidak dijadikan alat politik untuk mengintervensi penegakan hukum, melainkan tetap berpedoman pada hukum dan aturan yang berlaku,” tandasnya.

Ombudsman Lakukan Verifikasi

Sementara itu, Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali, Dewa Made Krisna membenarkan pihaknya telah menerima laporan pengaduan dari Nengah Jimat selaku Kuasa Hukum I Wayan Rama Suryandika dan 42 KK.

Dewa Made Krisna menjelaskan laporan tersebut selanjutnya akan memasuki tahapan verifikasi untuk memastikan substansi pengaduan serta aspek-aspek yang menjadi kewenangan Ombudsman.

“Jadi, pada tahap saat ini kami akan melakukan verifikasi. Terkait masalah lebih mempercepat sebelum adanya rapat RDP, kita akan fokus ke substansi dari surat yang dikirimkan. Karena kita tidak bisa menilai permasalahan hanya dari hulu dan hilir saja. Jadi, kita harus menyeluruh juga terkait verifikasi tersebut,” kata Dewa Made Krisna.

Dengan demikian, laporan warga tersebut kini menunggu proses verifikasi Ombudsman Bali, sementara rencana RDP Komisi I DPRD Bali dijadwalkan berlangsung, Senin (23/11/2026).

Pewarta: Ace Wiguna

Editor: Putu Wiguna

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button