Imigrasi Bali Deportasi Bule Prancis Jadikan Vila Uluwatu Lokasi Live Streaming Pornografi

Jbm.co.id-DENPASAR | Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali mendeportasi seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Prancis berinisial EOM (23), setelah terbukti menyalahgunakan izin tinggal untuk memproduksi siaran langsung (live streaming) bermuatan pornografi di sebuah vila mewah kawasan Uluwatu, Bali.
Tak hanya dideportasi, perempuan tersebut juga diusulkan masuk daftar penangkalan sehingga tidak dapat kembali memasuki wilayah Indonesia.
Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, EOM terbukti menyalahgunakan Izin Tinggal Kunjungan (ITK) indeks D12 yang dimilikinya.
Izin tersebut justru digunakan untuk membuat konten siaran langsung bermuatan asusila melalui akun pribadinya di platform digital.
Dalam pemeriksaan, EOM mengakui dirinya merupakan sosok dalam rekaman video bermuatan pornografi yang disiarkan secara langsung.
Meski membantah mencari keuntungan finansial selama berada di Indonesia dan mengaku tidak mengunggah ulang video tersebut ke situs lain, petugas menilai aktivitas yang dilakukannya tetap memenuhi unsur pelanggaran keimigrasian.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Ramdhani, menegaskan bahwa setiap orang asing wajib mematuhi tujuan pemberian izin tinggal serta menghormati norma hukum yang berlaku di Indonesia.
“Izin Tinggal Kunjungan diperuntukkan bagi aktivitas wisata maupun kegiatan lain yang diperbolehkan sesuai ketentuan, bukan untuk membuat konten yang melanggar norma kesusilaan dan peraturan perundang-undangan. Kami tidak akan menoleransi penyalahgunaan izin tinggal dalam bentuk apa pun,” kata Ramdhani.
Atas pelanggaran tersebut, Imigrasi Bali menjatuhkan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Akhirnya, EOM dipulangkan ke negara asalnya melalui Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada 18 November 2026. Imigrasi juga mengusulkan namanya masuk dalam daftar penangkalan.
Ramdhani menegaskan, tindakan tersebut merupakan bagian dari pengawasan terhadap aktivitas WNA di Bali, sekaligus menjaga ketertiban umum dan kepatuhan terhadap hukum.
“Kami menyambut baik kehadiran wisatawan yang memberikan dampak positif bagi Bali, namun setiap aktivitas harus tetap tunduk pada koridor hukum. Pengawasan ini merupakan langkah nyata kami untuk menjaga ketertiban umum serta melindungi masyarakat dari pelanggaran hukum oleh orang asing,” kata Ramdhani.
Kedepan, Imigrasi Bali akan memperketat pengawasan melalui operasi lapangan, pendalaman bukti digital, serta penguatan sinergi lintas instansi.
“Bali terbuka bagi siapa saja yang menghormati aturan. Keterbukaan ini harus diiringi dengan kepatuhan hukum demi memastikan Bali tetap menjadi destinasi yang aman, tertib, dan berkualitas,” pungkasnya.
Penegakan hukum ini menjadi bagian dari komitmen Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjalankan fungsi pengawasan secara profesional, tegas, dan berkeadilan, sejalan dengan semangat Imigrasi untuk Rakyat.
Pewarta: Ace Wiguna
Editor: Putu Wiguna
Sumber: Rilis Imigrasi Bali




