BEIF 2026 Jadi Momentum NCPI Bali Perkuat Sinergi Infrastruktur dan Ekonomi Hijau

Jbm.co.id-DENPASAR | Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Nawa Cita Pariwisata Indonesia (NCPI) melaksanakan pelantikan pengurus NCPI Provinsi Bali Masa Bakti 2026-2031 di Bali International Hospital (BIH), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Rabu, 18 Pebruari 2026.

Selain itu, NCPI Bali juga menggelar Seminar Nasional bertajuk Bali Economic Investment Forum (BEIF) 2026.

Turut hadir, Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. Made Mangku Pastika,M.M., selaku Gubernur Bali dua periode 2008-2018 dan Mantan Anggota DPD RI Dapil Bali dan Ketua BPD PHRI Bali Prof. Dr. Ir. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, M.Si., yang akrab disapa Cok Ace.

Selain itu, hadir pula, Prof. Dr.Drs. I Nyoman Sunarta, M.Si., yang ditunjuk sebagai Moderator dalam Seminar Nasional Bali Economic Investment Forum (BEIF) 2026 dengan menghadirkan lima Narasumber berkompeten, diantaranya Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, R. Erwin Soeriadimadja, S.E., M.B.A., Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, S.H., yang diwakili Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung, I Made Agus Aryawan, Kepala Dinas DPMPTSP Provinsi Bali, I Ketut Sukra Negara, S.Sos., M.Si., Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Bali, I Made Ariandi yang diwakili Gede Wiratha dan President Director PT. Swire Investment Indonesia, BIH KEK Bali Beach Sanur, Mr. Ainsley Mann.

BEIF 2026 mengusung tema: “Green Investment sebagai Penggerak Utama Menuju Indonesia Emas 2045”.

Menariknya, Gubernur Bali, Dr. Ir. Wayan Koster, MM., membuka sekaligus meresmikan kegiatan Seminar Nasional bertajuk Bali Economic Investment Forum (BEIF) 2026.

Dalam sambutannya, Gubernur Koster menyatakan Bali sebagai satu-satunya provinsi yang punya 1.500-an Desa Adat utuh sampai sekarang disertai 636 Desa serta 80 Kelurahan.

Hingga saat ini, kondisi Bali terus mengalami penyusutan lahan, karena faktor abrasi pantai, bencana dan faktor-faktor alamiah lainnya.

“Tadinya, luas Bali 5.640 kilometer persegi, sekarang jumlah lahan Bali berkurang, bahkan jumlah sawah juga menyusut,” kata Gubernur Koster.

Meski jumlah penduduk dan luas wilayah Bali terbilang kecil dibandingkan daerah lainnya di Indonesia, tapi Bali punya autentikasi dan keunikan berbeda.

Bahkan, sekarang, pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 5,82 persen, yang berarti nomor 5 di Indonesia. Bali cuma kalah dengan provinsi yang punya tambang, yaitu emas, batubara, gas dan nikel.

“Jadi, berbeda dengan daerah lainnya, Bali mengandalkan sektor pariwisata. Itu hasil kerja kolektif bukan hanya klaim pemerintah, tapi kerja kolektif kita semua, baik pelaku pariwisata, pemerintah dan masyarakat,” kata Gubernur Koster.

Tak hanya itu, tahun 2025 jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali lewat udara mencapai 7,05 juta orang (nasional 15,39 juta orang) lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 6,3 juta orang.

“Bali itu tidak sepi. Saya terus pantau jumlah wisatawan ke Bali wisatawan datang berapa dan pergi berapa melalui Bandara Ngurah Rai. Itu 7,05 juta adalah angka capaian tertinggi selama wisatawan asing berada di Bali. Jadi, tiap hari saya pantau dengan GM Angkasa Pura. Kecil pulaunya, sedikit penduduknya, tapi khasiatnya besar,” kata Gubernur Koster.

Meski demikian, lanjutnya pembangunan infrastruktur di Indonesia alokasi APBN itu terbilang normatif, yang tidak memperhitungkan spesifik wilayah yang memiliki kebutuhan khusus seperti Bali.

“Selama di Banggar DPR RI tiga periode belum pernah ada rumusan memperhatikan kebutuhan daerah secara spesifik sesuai dengan karakteristik daerah. Jadi, kita tidak bisa membangun insfrastruktur sekala besar hanya dari APBD Bali,” kata Gubernur Koster.

Ditambah lagi, permasalahan alih fungsi lahan sawah terus meningkat sebesar 600-700 hektar per tahun. Kalau tidak dikendalikan alih fungsi lahan, maka Bali mendapatkan ancaman sumber pangan dan subak semakin tergerus.

“Saya tidak ingin Bali terlalu banyak tergantung sumber pangannya dari luar. Itu sangat membahayakan. Kebutuhan dasar Bali, seperti pangan, air dan energi itu harus bisa dimulai dari Bali,” terangnya.

Selain itu, kapasitas insfrastruktur dan transportasi publik jauh dari memadai serta terjadinya kesenjangan ekonomi wilayah Sarbagita dan luar Sarbagita.

Masalah Bali ditambah lagi kesempatan berusaha masyarakat lokal semakin berkurang hingga praktek pembelian aset memakai nama masyarakat lokal Bali semakin tinggi serta ancaman ketersediaan air bersih dan kemacetan semakin tinggi serta munculnya komunitas orang asing di Bali.

“Itu kondisi real di Bali, seharusnya anggota DPR RI dan DPD RI dari Bali yang diurus ini, menjadi pejuang rakyat Bali di Jakarta bukan mengkuliti kebijakan Bali, karena di Bali sudah ada DPRD-nya. Itu perjuangannya disana di Kementerian, suarakan ini di Jakarta. Ngk usah ngudeg-ngudeg di Bali, karena sudah ada DPRD disini. Dulu saya DPR RI berjuang di Jakarta tidak pernah di Bali, perjuangkan di Jakarta biar APBN turun ke Bali. Begitu baru pejuang rakyat Bali,” kata Gubernur Koster.

Untuk itu, permasalahan Bali, seperti macet, sampah, air bersih dan kebutuhan energi harus segera diatasi dan dicarikan solusi terbaik, agar dalam waktu dekat tidak terjadi kerusakan ekosistem pariwisata.

“Itu bisa membuat daya saing pariwisata Bali bisa menurun, kemudian ekonomi Bali akan mengalami ancaman. Ini harus menjadi pemahaman kita semua. Maka saya sudah minta ke Komisi V DPR RI agar serius menyelesaikan masalah insfrastruktur di Bali dengan jumlah anggaran cukup besar. Itu harus disupport oleh APBN. Jika tidak lewat APBN maka dia akan terus menurun daya saingnya,” kata Gubernur Koster.

Maka dari itu, Gubernur Koster berharap NCPI Bali dan pelaku pariwisata Bali bisa membantu program-program kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, dalam empat tahun kedepan masa jabatannya, untuk efektif dan produktif, supaya Bali memiliki landasan memadai buat penerus berikutnya tidak ribet lagi seperti sekarang.

“Saya sudah bertarung memperebutkan anggaran pembangunan insfrastruktur dalam waktu empat tahun kedepan, karena saya akan berakhir masa jabatan pada 20 Pebruari 2030,” kata Gubernur Koster.

Bahkan, konsep melanjutkan pembangunan Bali sudah dibuatkan hingga 100 tahun pembangunan Bali secara detail dan lengkap.

Untuk itu, Gubernur Koster mengajak pelaku pariwisata untuk mendukung program kebijakan Pemprov Bali yang dikerjakan secara kolektif bersama-sama.

“Kalau tidak bisa membantu, jangan ngerecokin. Kita bekerja untuk menyelesaikan masalah terkait masa depan Bali, karena Bali berkepentingan dengan infrastruktur, baik darat, laut maupun udara,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum DPP NCPI Dr. Gusti Kade Sutawa, S.E., Μ.Μ., Μ.Β.Α., menyampaikan terima kasih atas kehadiran Gubernur Bali Wayan Koster beserta para Narasumber ekonomi hijau dan undangan lainnya.

Bahkan, pihaknya dari NCPI Bali harus bersinergi dengan asosiasi lainnya dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali untuk menjaga pariwisata Bali atas terbentuknya pengurus NCPI Bali periode 2026-2031. Bahkan,

“Dengan dilantiknya pengurus NCPI Bali, kami harapkan segera bisa bekerja untuk mendukung semua program-program apa yang pak Gubernur Bali sudah canangkan. Jadi, NCPI Bali harus mendukung semua kebijakan pak Gubernur Bali,” kata Gusti Kade Sutawa.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Panitia Pelaksana Bali Economic Investment Forum (BEIF) 2026 I Made Mendra Astawa, S.Tr.Par., M.Tr.Par., didampingi Sekretaris Panitia Febe Lie Indah Rahayu S.E., M.Par., menyebutkan Bali sebagai pulau yang kecil sangatlah menarik, sehingga banyak investor yang datang berinvestasi di Bali.

Meski demikian, Bali harus memegang konsep, yaitu membangun dari Bali bukan membangun ke Bali, lantaran kapasitas Bali tidaklah besar, meski memiliki kelebihan tersendiri.

Untuk itu, lanjutnya pemerintah tidak hanya memikirkan investor yang datang besar-besaran, tetapi juga peduli dengan masyarakat lokal, sehingga tidak terjebak dalam kekroditan itu sendiri.

“Itu dipikirkan bagaimana masyarakat lokalnya dan tempat hunian masyarakat lokal serta bagaimana kenyamanan investor itu sendiri. Kalau itu tidak dipegang, maka terjadi kekacauan. Boleh lakukan sidak, tetapi sidak itu bersifat sementara,” kata Mendra Astawa.

Apalagi, Bali seringkali mendapatkan penghargaan, meski pemerintah dan masyarakat tidak berbuat, yang berarti destinasi wisata Bali diakui dunia, karena wisatawan merasakan imbas positif pariwisata Bali.

“Kalau saja kita bisa melakukan lebih, saya rasa wisatawan akan datang dan tinggal lebih lama di Bali,” terangnya.

Ketika Bali dalam kondisi stagnan, maka ruang dan wilayah Bali yang masih kosong bisa dimanfaatkan dan dikembangkan menjadi destinasi wisata pilihan.

“Itu berarti Bali tidak pernah kosong, maka disinilah peran pemerintah, akademisi, termasuk media, ayo kita suarakan. Jangan suarakan yang jelek-jelek saja. Enak dijual, tapi kita bunuh diri. Kalau bisa, saya minta maaf bahwa Bali ini adalah titipan, yang dititipkan orang di sekitar kita. Mari kita jaga nama Bali, karena kita hidup di tempat ini, agar bisa kita wariskan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Nawa Cita Pariwisata Indonesia (NCPI) Provinsi Bali, Agus Maha Usadha menyatakan Bali Economic Investment Forum (BEIF) telah menjadi platform coordination dalam menghubungkan visi, kebijakan, dan peluang investasi strategis di Indonesia, khususnya Bali.

Forum tersebut membahas peta jalan, tantangan dan peluang konkret investasi berkelanjutan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berwawasan lingkungan, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Berdasarkan visi tersebut, Dewan Pimpinan Wilayah Nawacita Pariwisata Indonesia (DPW NCPI) Provinsi Bali sebagai salah satu stakeholder pariwisata di Bali peduli dan berkomitmen bersama stakeholder pariwisata lainnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali senantiasa pro aktif dan mencari solusi atas problematika pariwisata Bali.

Ditambah lagi, pernyataan Gubernur Bali Wayan Koster akan all out selama empat tahun sisa jabatannya kedepan, terutama pembenahan dan pengembangan infrastruktur.

“Kunci Bali semuanya itu di insfratruktur. Kalau kita bicara jumlah kunjungan wisatawan ke Bali 7,05 juta kemarin itu sebenarnya masih bisa dikembangkan,” kata Agus Maha Usadha.

Melihat komitmen Gubernur Koster dan harapan wakil rakyat Bali di pusat seharusnya bisa terpenuhi. Meski demikian, pihaknya dari NCPI Bali menyadari event Bali Economic Investment Forum (BEIF) 2026 ini sebagai ajang titik mencari visi kebersamaan di seluruh stakeholder pariwisata di Bali.

“Tentunya dibawah Kadin Bali harapannya bagaimana kita menyuarakan visi yang sama menjadi sesuatu strategis dan bargaining untuk pusat, lantaran hal-hal lainnya bisa ditangani Pemprov Bali dan Pemkab setempat, tapi yang belum ditangani adalah insfratruktur,” ujarnya.

Tentunya, semua stakeholder bisa menyatukan visi sebagai masukan pemerintah ke wakil rakyat atau DPR RI. Selain itu, NCPI Bali juga mengakui Bali sudah memiliki potensi teknologi, tapi belum dibarengi dengan regulasi dalam menyikapi masalah sampah di Bali.

“Itu seperti sekarang contohnya di Badung, mesin incerator tidak bisa diimplementasikan. Ini khan semua ada di kebijakan, yakni regulasi,” ujarnya.

Sejak awal, NCPI Bali sudah memberikan peringatan, jika mesin incerator tidak memenuhi syarat akan lebih berbahaya lagi, karena berpotensi mencemari udara.

“Sekarang khan itu mesin incerator di-stop. Itu berarti harus ada solusi yang dicarikan. Mungkin Pemkab Badung harus men-just equipment yang sudah diinvestasikan ini memenuhi syarat KLH atau KLH memberi pendampingan secepat mungkin,” tegasnya.

Jika permasalahan tersebut bisa diatasi, hal tersebut bisa berefek positif atau good news. Untuk itu, pihaknya berupaya mempersiapkan strategi, yaitu quick respons dengan action plan yang diminta publik.

“Itu sampah seperti apa, kita harus siapkan bukan hanya bersih-bersih sampah. Misalnya, kita mendapatkan pendampingan KLH, sehingga tersusun rapi segala macam permintaan, kita segera operasikan,” jelasnya.

Disamping itu, juga permasalahan konservasi lahan yang alih fungsi sepatutnya harus dipahami, bahwa dasar dari regulasi itu berada di RTRW dan RTDR setempat Kabupaten/Kota.

Jika pembangunan dilakukan diluar zona tersebut, maka terjadi masalah. Namun, apabila berada didalam zona yang sudah ada bisa dibangun sebagai penunjang akomodasi pariwisata.

“Harus ada dasar pemahaman terlebih dahulu. Kita tidak bisa menghitung dari setiap pembangunan itu adalah konservasi lahan. Jika zona sudah clear, misalnya dulu di Renon itu sawah, yang sekarang zona-nya menjadi Civic Center ya itu menjadi benar,” tambahnya.

Untuk itu, pihaknya berupaya menata potensi lahan ini terfokus sesuai dengan pengembangan insfratruktur dan RTRW. Kuncinya adalah mempersiapkan visibility atas investment tersebut, karena masyarakat Bali menjadi kunci utama dari pariwisata Bali.

“Ini hidup kita. Kalau kita tidak bisa survive dalam pertumbuhan ekonomi yang 5,8 persen itu tidak menikmati dipastikan kita akan tertinggal. Itu harus ada protection regulation dari pemerintah,” kata Agus Maha Usadha.

Apalagi, posisi Bali saat ini terhadap region sangatlah kritis dan tidak bisa mengandalkan Bali posisi nomor satu saja, lantaran daerah lain juga berkembang pesat.

“Ada Bangkok yang menjadi hub baru. Jika hub dari Bangkok menyambangi Singapura, kita tambah jauh, karena dari middle east sampai Bangkok distribusinya justru ke Myanmar, Kamboja yang sudah tumbuh. Nah, begitu yang terjadi. Jadi, kita harus be carefully dan buat good news, karena bagaimanapun hal itu untuk pertumbuhan kita di Bali,” ujarnya.

Oleh karena itu, NCPI Bali terus berkomitmen mewujudkan kepedulian terhadap pariwisata Bali, dalam rangka Bali Economic Investment Forum (BEIF) 2026 dengan mengambil sub tema: “Grand Design Ekonomi dan Investasi Hijau Bali”.

Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata Provinsi Bali, I Ketut Yadnya Winarta menyampaikan apresiasi kegiatan NCPI Bali, karena hal tersebut menjadi sebuah gambaran adanya kolaborasi antara pelaku pariwisata dan pelaku bisnis dalam mencari solusi atas segala permasalahan Bali.

Meski banyak ditemukan adanya kemajuan di Bali, termasuk perkembangan ekonomi Bali dan jumlah kunjungan wisatawan juga cukup bagus, tapi ada hal-hal yang perlu diselesaikan bersama.

Untuk itu, Yadnya Winarta berharap hasil dari forum ini bisa menjadi sebuah masukan kepada pemerintah, karena yang mengetahui kondisi di lapangan adalah para pelaku pariwisata dan pemerintah berfungsi sebagai pengambil kebijakan.

“Mudah-mudahan, hal ini ada hasil dan output yang bisa menjadi masukan pemerintah, sehingga pemerintah bisa mengambil sebuah kebijakan yang bisa bermanfaat untuk semua, baik buat masyarakat maupun bermanfaat buat kemajuan pariwisata Bali,” kata Yadnya Winarta. (ace).