KPU Bali Kawal KPU Badung Dampingi Tahapan Wawancara TPN KemenPANRB Andalkan Democracy Creative Space Perkuat Zona Integritas
Jbm.co.id-BADUNG | Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Badung memperkuat komitmen pembangunan Zona Integritas (ZI) melalui inovasi pelayanan publik berbasis digital. Salah satu terobosan yang menjadi unggulan dalam evaluasi bersama Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian PANRB adalah Democracy Creative Space (DCS).
Pada saat itu, KPU Badung memaparkan inovasi saat mengikuti tahapan wawancara evaluasi Pembangunan Zona Integritas pada Rabu (2/9/2026). Kegiatan KPU Badung mendapat monitoring dan pendampingan langsung dari KPU Provinsi Bali.
DCS dirancang sebagai portal edukasi digital satu pintu sekaligus ruang pelayanan publik modern. Platform ini memadukan berbagai fitur edukasi kepemiluan, seperti cek data pemilih, kuis pintar, museum digital, hingga modul edukasi.
Tidak hanya berbasis digital, DCS juga menghadirkan fasilitas fisik di Kantor KPU Badung. Fasilitas tersebut mencakup co-working space, perpustakaan mini, serta sarana yang ramah bagi penyandang disabilitas.
KPU Badung juga mengembangkan strategi edukasi secara langsung melalui program kunjungan ke sekolah dan perekrutan Democracy Ambassador. Langkah tersebut ditujukan untuk membuat pendidikan politik lebih interaktif, inklusif, dan sesuai dengan karakter generasi muda.
Selain inovasi digital, KPU Badung memaparkan penerapan budaya kerja KERIS yang merupakan akronim dari Kemandirian, Efektif dan Efisien, Responsif, Integritas, dan Sinergitas.
Budaya kerja tersebut menjadi pedoman bagi jajaran KPU Badung dalam membangun lingkungan kerja yang profesional, adaptif, serta kolaboratif.
Dari sisi pelayanan publik, KPU Badung mengusung motto SERVICE, yakni Smile, Eye Contact, Recognition, Voice, Informed, Clean & Tidy. Konsep ini diterapkan untuk membangun standar pelayanan yang ramah, informatif, transparan, dan nyaman bagi masyarakat.
Perkuat Pengawasan Internal
Pembangunan Zona Integritas di KPU Badung tidak hanya berfokus pada inovasi pelayanan. Aspek pengawasan internal dan mitigasi risiko benturan kepentingan atau conflict of interest juga menjadi bagian penting dalam evaluasi.
Untuk menjaga independensi penyelenggara pemilu, KPU Badung menyerahkan sepenuhnya proses pengadaan barang dan jasa kepada Sekretariat.
Selain itu, jajaran KPU Badung menerapkan kewajiban deklarasi keterkaitan kekeluargaan dengan peserta pemilu secara terbuka dalam Rapat Pleno resmi.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga transparansi sekaligus mencegah potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas penyelenggara pemilu.
KPU Bali Beri Pendampingan Langsung
Dalam proses evaluasi tersebut, KPU Provinsi Bali memberikan pendampingan secara langsung kepada KPU Badung. Pendampingan dilakukan sebagai bentuk konsolidasi kelembagaan sekaligus memastikan kesiapan satuan kerja dalam menghadapi penilaian Zona Integritas.
KPU Provinsi Bali sendiri telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan saat ini tengah berproses menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Posisi tersebut membuat KPU Bali turut berperan sebagai role model bagi KPU Badung dalam penguatan tata kelola birokrasi yang bersih dan berintegritas.
Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan hadir bersama Anggota KPU Provinsi Bali Anak Agung Gede Raka Nakula, Sekretaris KPU Provinsi Bali I Made Oka Purnama, serta Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM I Gede Made Gusti Gustem Lasidha.
Usai pemaparan, pimpinan KPU Bali memberikan apresiasi terhadap berbagai inovasi yang dikembangkan KPU Badung. Namun, sejumlah masukan strategis juga diberikan untuk memperkuat kualitas pelayanan.
Salah satunya adalah mendorong agar inovasi digital DCS dapat diintegrasikan secara langsung dengan situs web utama KPU Badung. KPU Bali juga meminta pemutakhiran data pemilih dilakukan secara lebih proaktif serta mempertegas Standar Operasional Prosedur (SOP).
Pendampingan tersebut diharapkan mampu membawa pembangunan Zona Integritas KPU Badung tidak berhenti pada pemenuhan administratif.
Lebih jauh, program tersebut diarahkan menjadi komitmen bersama untuk mewujudkan KPU Badung yang berintegritas, profesional, inklusif, serta mampu memberikan pelayanan kepemiluan yang terpercaya kepada masyarakat.
Reporter: Ace Wiguna
Redaktur: Putu Wiguna
Sumber: Rilis KPU Bali
