Jbm.co.id-DENPASAR | Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) se-Bali menyoroti dampak pelemahan nilai tukar rupiah yang dinilai semakin membebani kehidupan masyarakat.
Dalam forum konsolidasi yang digelar di Denpasar, organisasi mahasiswa tersebut mendesak pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi daya beli rakyat.
Pernyataan sikap itu disampaikan GMNI se-Bali, dalam forum konsolidasi dan diskusi yang berlangsung di Sekretariat DPC GMNI Denpasar pada Selasa, 26 Mei 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan DPC GMNI Denpasar, Buleleng, Bangli, dan Tabanan guna menyamakan pandangan terhadap berbagai persoalan kebangsaan, khususnya kondisi ekonomi yang sedang dihadapi masyarakat.
Dalam diskusi tersebut, GMNI menilai pelemahan rupiah tidak hanya menjadi persoalan ekonomi makro, tetapi telah berdampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Kenaikan harga kebutuhan pokok, meningkatnya biaya hidup, serta menurunnya daya beli disebut sebagai konsekuensi yang paling dirasakan oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
“Pelemahan rupiah hari ini bukan sekadar persoalan angka dan statistik ekonomi. Ini adalah persoalan yang menyentuh dapur rakyat, mempengaruhi harga kebutuhan sehari-hari, dan menentukan kemampuan masyarakat untuk bertahan hidup,” demikian salah satu pandangan yang mengemuka dalam forum konsolidasi tersebut.
Menurut GMNI, kondisi ekonomi saat ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara peningkatan kebutuhan hidup dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Situasi tersebut membuat kelompok rentan semakin tertekan di tengah ketidakpastian ekonomi nasional.
Organisasi mahasiswa itu juga mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berfokus pada indikator pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. GMNI menilai keberhasilan pembangunan harus diukur dari sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sebagai bentuk masukan kepada pemerintah, DPC GMNI se-Bali menyampaikan lima poin sikap. Pertama, meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan melindungi daya beli masyarakat. Kedua, mendesak perbaikan pola komunikasi publik agar lebih empatik dan mampu menjawab keresahan rakyat.
Ketiga, GMNI mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui perlindungan dan pemberdayaan petani, nelayan, buruh, pedagang kecil, serta pelaku UMKM. Langkah tersebut dinilai sejalan dengan prinsip Trisakti yang digagas oleh Soekarno dalam mewujudkan kemandirian ekonomi nasional.
Keempat, GMNI menolak model pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan statistik dan kepentingan modal besar tanpa menghadirkan pemerataan kesejahteraan. Kelima, organisasi tersebut mengajak mahasiswa, pemuda, dan seluruh elemen masyarakat untuk aktif mengawal kebijakan ekonomi nasional agar tetap berpihak kepada rakyat kecil.
Dalam pernyataannya, GMNI menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan kebijakan yang mampu menjawab persoalan ekonomi secara nyata, bukan sekadar narasi optimisme.
“Jangan biasakan rakyat hidup susah lalu menyebutnya kesederhanaan. Jangan biarkan rakyat terus berhemat sementara ketimpangan ekonomi terus dipertontonkan,” tegas GMNI dalam forum tersebut.
Lebih lanjut, GMNI se-Bali mengajak seluruh elemen gerakan rakyat untuk tetap kritis terhadap arah kebijakan ekonomi nasional. Organisasi itu menilai keberpihakan negara kepada kaum marhaen harus terus diperjuangkan agar pembangunan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu.
Melalui pernyataan sikap tersebut, DPC GMNI se-Bali berharap pemerintah lebih responsif terhadap kondisi ekonomi masyarakat dan menghadirkan kebijakan yang berlandaskan keadilan sosial. Bagi GMNI, pembangunan nasional yang ideal tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan setiap warga negara dapat hidup layak, sejahtera, dan merasakan kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari. (ace).
