BaliBeritaDaerahDenpasarPemerintahan

UMP Bali 2027 Naik 42,15 Persen: Gubernur Koster Tetapkan Rp4,55 Juta 

Jbm.co.id-DENPASAR | Gubernur Bali Wayan Koster menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan. Angka tersebut melonjak 42,15 persen atau bertambah Rp1.351.828 dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp3.207.459.

Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 yang ditandatangani Koster pada Jumat (20/11/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Puputan Margarana ke-80.

Selain UMP, Gubernur Koster juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Bali 2027 khusus sektor Hotel Bintang, sesuai kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebesar Rp 4.644.907 per bulan.

​Seluruh ketentuan upah baru ini mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027. Gubernur Koster menilai lonjakan upah tersebut bakal mendongkrak kesejahteraan pekerja swasta maupun aparatur pemerintah daerah.

​”Dengan UMP sebesar Rp 4.559.287, maka para pegawai PPPK maupun PPPK Paruh Waktu di lingkungan pemerintah daerah dan pekerja usaha sektor pariwisata akan mengalami peningkatan pendapatan yang cukup besar, meningkatkan daya beli produk yang dikonsumsi, serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan Niskala-Sakala,” kata Gubernur Koster, dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (20/11/2026).

​Kenaikan progresif di atas 40% ini diputuskan, setelah Gubernur Koster menyerap aspirasi Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Bali pada 21 Oktober lalu dan Jumat 20 November, hari ini.

​Dalam pertemuan di Kantor Gubernur Bali, perwakilan buruh meminta penghitungan upah tidak hanya terpaku pada formula pemerintah pusat, melainkan menggunakan pendekatan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Gubernur Koster sepakat bahwa basis penghitungan upah perlu ditinjau ulang agar lebih mencerminkan biaya hidup riil masyarakat Bali.

​”Bisa juga selain menggunakan formula, menggunakan pendekatan KHL. Bukan menetapkan KHL menjadi UMP, tapi memakai itu sebagai satu basis dalam menetapkan UMP,” kata Gubernur Koster.

Penuhi 81,35 Persen Kebutuhan Hidup Layak

​Merujuk data penetapan tahun 2026, besaran KHL di Bali untuk tahun 2027 dipatok sebesar Rp 5.604.481. Dengan ketetapan UMP 2027 sebesar Rp 4.559.287, rasio pemenuhan KHL di Pulau Dewata kini mencapai 81,35% dan masuk kategori layak.

​Persentase tersebut melompat jauh dibandingkan kondisi tahun 2026. Pada tahun berjalan, rasio pemenuhan KHL Bali baru menyentuh 61,54% atau perbandingan antara UMP Rp 3.207.459 dengan KHL sebesar Rp 5.253.107.

​Adapun penetapan UMP dan UMSP Bali 2027 ini mengacu pada Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Bali Nomor 001/DPP-Bali/XI/2026 tertanggal 18 November 2026, serta berlandaskan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2025.

Gubernur ​Koster menginstruksikan seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Bali beserta pelaku usaha untuk menjalankan keputusan tersebut dengan penuh tanggung jawab.

Gubernur Koster berharap kenaikan pendapatan ini memacu semangat serta produktivitas pekerja di Bali.

Editor: Putu Wiguna

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button