ProJo Pacitan Apresiasi Suguhan Data BPS Terkait Pertumbuhan Ekonomi 6,35 Persen Pada 2025. Tetapi?

Pacitan,JBM.co.id-Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan pada tahun 2025 mencapai 6,35 persen. Angka tersebut tentu menjadi kabar menggembirakan karena menunjukkan geliat pembangunan dan aktivitas ekonomi daerah yang terus bergerak.

Ketua DPC Ormas ProJo Pacitan, John Vera Tampubolon, menyampaikan apresiasinya terhadap capaian tersebut. Menurutnya, data resmi tetap menjadi rujukan penting dalam membaca arah pembangunan. Namun ia mengingatkan bahwa angka pertumbuhan perlu diiringi dengan pemahaman menyeluruh terhadap kondisi riil masyarakat.

“Secara data, pertumbuhan itu patut diapresiasi. Tetapi kita juga perlu melihat bagaimana dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya, Ahad (1/2026).

John menilai, di tengah angka pertumbuhan yang positif, sebagian masyarakat masih merasakan tekanan ekonomi. Ia menyoroti kecenderungan kenaikan harga barang kebutuhan pokok yang tidak selalu sebanding dengan daya beli. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat berdampak pada meningkatnya beban rumah tangga, termasuk potensi kredit bermasalah.

Meski belum ada data resmi yang dirilis terkait peningkatan kredit macet, ia mengingatkan pentingnya kewaspadaan bersama. “Isu outstanding kredit macet yang meningkat perlu dicermati dengan pendekatan data dan solusi. Jangan sampai ini menjadi bom waktu ekonomi,” katanya.

Di sektor pendidikan, John juga mengulas kebijakan alokasi anggaran yang bersumber dari APBN. Sesuai amanat konstitusi, anggaran pendidikan dialokasikan minimal 20 persen dari APBN. Ia menyebut total anggaran pendidikan secara nasional mencapai Rp769 triliun, namun sebagian di antaranya (sekitar Rp 223,5 triliun) dialihkan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dikaji secara komprehensif agar tidak menimbulkan persepsi berkurangnya dukungan terhadap kebutuhan operasional sekolah. Ia mencontohkan adanya kasak-kusuk mengenai iuran komite di salah satu sekolah menengah favorit di Pacitan untuk pengadaan CCTV. Hal ini, menurutnya, menunjukkan perlunya transparansi dan komunikasi publik yang lebih baik agar masyarakat memahami prioritas anggaran.

“Program makan bergizi tentu memiliki tujuan baik untuk meningkatkan kualitas generasi muda. Namun pelaksanaannya harus tetap memastikan kebutuhan pendidikan lainnya tidak terabaikan,” jelasnya.

Selain isu domestik, John juga menyinggung dinamika hubungan internasional Indonesia, termasuk relasi dengan Inggris. Ia menilai perubahan sikap dalam hubungan bilateral merupakan hal yang wajar dalam politik global, namun tetap perlu disikapi dengan diplomasi yang matang demi menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional.

Di akhir pernyataannya, John mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyikapi berbagai persoalan secara bijak dan konstruktif. Ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan untuk memperkeruh suasana, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi daerah dan bangsa.

“Negara ini tidak sedang runtuh, tetapi kita memang perlu bersama-sama menjaga agar tetap kuat. Kritik harus menjadi energi perbaikan, bukan sekadar keluhan,” tegasnya.

Narasi pertumbuhan ekonomi yang positif, lanjutnya, hendaknya menjadi pijakan untuk memperkuat kebijakan yang lebih inklusif. Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan, diharapkan pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka, tetapi juga terasa nyata dalam kesejahteraan warga Pacitan.(Red/yun).