Nengah Jimat Surati Pimpinan dan BK DPRD Bali Soal Putusan PK Sudah Inkracht Dugaan Intervensi Eksekusi Tanah Amed Seluas 61 Are

Jbm.co.id-DENPASAR | Kuasa Hukum I Wayan Rama Suryandika dan kawan-kawan berjumlah 42 Kepala Keluarga (KK) lainnya, I Nengah Jimat, S.H., dari Jimat Law Office, mendatangi Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Bali, Kamis (19/11/2026).
Kedatangan Nengah Jimat bertujuan untuk menyampaikan surat permohonan perlindungan hukum sekaligus meminta evaluasi atas tindakan oknum DPRD Bali yang dinilai berpotensi mencampuri proses penegakan hukum atas objek sengketa yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht).
Nengah Jimat menegaskan, perkara tanah yang rencananya untuk pembangunan Pura Sira Arya Kubon Tubuh Amed seluas 61 are telah melalui proses panjang sejak 2017.
Perselisihan bermula, ketika lahan tersebut diklaim oleh keturunan ahli waris pihak penyakap atau penggarap. Setelah upaya penyelesaian kekeluargaan tidak membuahkan hasil, pihaknya menempuh jalur hukum melalui gugatan pada 2020.
Menurutnya, proses persidangan berlangsung hingga 2024, termasuk sampai tingkat Peninjauan Kembali (PK).
“Dalam putusan tersebut, pihak kliennya, yakni ahli waris dari I Ramia dimenangkan, dan dinyatakan bahwa objek sengketa adalah sah milik klien kami,” kata Nengah Jimat.
Putusan tersebut juga menghukum pihak lawan, yakni I Ketut Rundung dan kawan-kawan, untuk meninggalkan lokasi sengketa.
Berbekal putusan berkekuatan hukum tetap itu, pihaknya mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Amlapura. Namun, pelaksanaan eksekusi berulang kali terkendala berbagai faktor.
Persoalan semakin memanas, ketika pada September 2026 rombongan Komisi I DPRD Bali mendatangi lokasi tanah sengketa untuk melakukan pengecekan.
Menurut Nengah Jimat, mereka melakukan kunjungan tersebut tanpa pemberitahuan kepada kliennya.
Padahal, berdasarkan informasi yang diperoleh, surat tertanggal 31 Agustus 2026 menyebutkan agenda kunjungan kerja untuk mengecek aset provinsi.
Namun, di lapangan rombongan Komisi I justru melakukan pengecekan atas tanah yang sedang dalam proses menunggu eksekusi pengadilan.
Bahkan, peristiwa tersebut memicu penolakan masyarakat atas kedatangan rombongan anggota dewan.
Eksekusi Mendadak Ditunda H-3
Setelah berbagai persiapan, Pengadilan Negeri Amlapura sempat merencanakan pelaksanaan eksekusi pada 12 November 2026.
Nengah Jimat menyebutkan, pihaknya telah mempersiapkan seluruh kebutuhan operasional, mulai dari alat berat, alat angkut, tenaga kerja, upacara, gudang, kelistrikan, ambulans, hingga membayar uang muka (DP). Selain itu, pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan, termasuk Polres Karangasem.
“Kami telah menyiapkan segala kebutuhan mulai dari alat berat, alat angkut, tenaga kerja, upacara, gudang, kelistrikan, ambulans, hingga membayar uang muka (DP). Kami juga telah berkoordinasi dengan pihak keamanan dan Polres yang menyatakan kesiapannya,” ungkapnya.
Namun, situasi berubah pada 9 November 2026 atau tiga hari sebelum jadwal eksekusi.
Pengadilan Negeri Amlapura menerbitkan surat pemberitahuan penundaan eksekusi berdasarkan surat Polres Karangasem tertanggal 6 November 2026.
Alasannya, situasi dan kondisi dinilai belum kondusif, akibat adanya rencana pengerahan massa dari pihak termohon serta rencana kunjungan kerja Wakapolda Bali.
Penundaan mendadak tersebut disebut mengakibatkan kerugian materiil bagi kliennya, karena telah terlanjur mengeluarkan seluruh biaya persiapan.
Keberatan RDP DPRD Bali
Keberatan keras pihak pemohon eksekusi semakin menguat, setelah Pemohon Eksekusi mengetahui adanya rencana Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Provinsi Bali di Kantor Sekretariat DPRD Bali Senin (23/11/2026).
Berdasarkan salinan undangan tertanggal 16 November 2026 yang diperoleh melalui kantor desa lewat WhatsApp, rapat tersebut melibatkan sejumlah instansi, diantaranya BPN Provinsi Bali, BPKAD Bali, Satpol PP Provinsi Bali, DPRD Karangasem, Badan Pertanahan Karangasem, Camat, Kapolsek, Perbekel, Babinsa, Polres, hingga kelompok tertentu.
Nengah Jimat mengungkapkan, nama salah satu kliennya dan dirinya selaku Kuasa Hukum memang tercantum dalam undangan tersebut.
Bahkan, pihaknya mengaku belum menerima surat undangan resmi hingga Kamis (19/11/2026).
Nengah Jimat juga mempertanyakan relevansi pelibatan BPN dalam RDP tersebut, mengingat objek tanah yang disengketakan belum bersertifikat.
Menurutnya, perkara tersebut merupakan sengketa hukum privat antar individu yang telah diputus melalui peradilan umum hingga tingkat PK.
Bahkan, gugatan pihak lawan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar juga disebut telah selesai hingga tingkat kasasi dengan putusan menolak permohonan mereka.
“Pelaporan dugaan maladministrasi ke Ombudsman telah ditelusuri dan tidak ditemukan adanya pelanggaran,” ujarnya.
Nengah Jimat menduga terdapat indikasi pihak-pihak tertentu, termasuk kelompok organisasi kemasyarakatan (ormas) dan oknum anggota dewan, yang berupaya menggunakan lembaga DPRD untuk mempengaruhi proses eksekusi.
Nengah Jimat menilai DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, bukan mengambil alih atau mencampuri kewenangan lembaga peradilan dalam perkara yang telah diputus secara hukum.
“Tindakan ini seolah-olah melecehkan lembaga peradilan, kepolisian, dan kejaksaan dengan menciptakan ‘pengadilan kedua’ melalui jalur politis. Hal ini sangat merugikan klien kami yang telah berjuang mencari keadilan selama hampir 9 tahun,” tegasnya.
Surati Presiden RI hingga Mahkamah Agung
Sebagai langkah lanjutan, pihak Kuasa Hukum telah menyurati Pimpinan DPRD Bali dan Badan Kehormatan (BK) DPRD Bali.
Mereka meminta Pimpinan dan Badan Kehormatan (BK) DPRD Bali menghentikan tindakan yang dinilai berpotensi menjadi intervensi atas proses hukum.
Selain itu, pihaknya meminta BK memeriksa oknum anggota dewan atas dugaan menyalahgunakan kewenangan atau melanggar kode etik.
Tak berhenti disitu, Nengah Jimat menyatakan akan menyampaikan permohonan evaluasi dan monitoring kinerja DPRD Bali kepada Presiden, Kementerian Dalam Negeri serta Gubernur Bali.
Pihaknya juga menyurati Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Bali, dan Pengadilan Negeri Amlapura agar pelaksanaan eksekusi tetap berjalan sesuai putusan pengadilan tanpa dipengaruhi tekanan pihak luar.
Bahkan, Nengah Jimat juga melapor atas dugaan indikasi mal administrasi dalam proses ini kepada Ombudsman RI Pusat maupun Perwakilan Bali.
Nengah Jimat juga meminta pengamanan penuh dari TNI dan Polri, lantaran adanya alasan potensi pengerahan massa dan ancaman keamanan.
Untuk itu, Kuasa Hukum akan menyurati Kapolri, Kapolda Bali, serta Pangdam IX/Udayana untuk mem-backup dan memberikan pengamanan maksimal saat eksekusi berikutnya dilaksanakan, agar negara tidak kalah oleh kelompok ormas maupun oknum anggota dewan.
“Kami berharap masalah ini mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan daerah agar tidak menjadi preseden buruk bagi kepastian dan penegakan hukum di Bali,” tutupnya.
Catatan Redaksi:
Redaksi menerima konfirmasi atau hak jawab dari Pimpinan DPRD Bali dan Komisi I untuk menjaga agar pemberitaan berimbang.
Pewarta: Ace Wiguna
Editor: Putu Wiguna




