Kakanwil Anggiat Buka Supervisi Layanan TI dan TOT Harapkan Pelayanan Publik Semakin Baik
Jbm.co.id-DENPASAR | Kakanwil atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Anggiat Napitupulu menyampaikan, bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berhasil meraih penghargaan Digital Government Award dalam Kategori Penerapan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Terbaik tahun 2021-2022 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pada Maret tahun 2023 lalu.
Dalam meningkatkan penerapan SPBE di jajaran Kanwil Kemenkumham Bali dibutuhkan SDM atau Sumber Daya Manusia serta Manajemen SDM yang berkinerja baik, sehingga diharapkan mampu memberikan hasil kinerja SPBE yang optimal, transparan, akuntabel serta berdampak pada meningkatnya nilai indeks SPBE di Tahun 2023 dengan Predikat Sangat Memuaskan sesuai dengan target yang telah ditetapkan
Kementerian Hukum dan HAM.
“Melalui kegiatan Supervisi Layanan TI atay Teknologi Informasi dan TOT atau Training of Trainer ini, saya harapkan mampu membangun pemahaman yang sama dan peningkatan keahlian pelayanan teknologi informasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, baik informasi dalam pengelolaan sistem kepegawaian, sistem informasi tata persuratan elektronik maupun dukungan layanan TI pada sektor pelayanan publik guna mencapai tujuan bersama yaitu pelayanan publik yang semakin baik dan terjangkau,” kata Kakanwil Anggiat, saat membuka kegiatan Supervisi Layanan TI dan TOT pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Aula Kanim Denpasar, Selasa, 25 Juli 2023.
Sementara itu, Kepala Subbidang Tata Usaha dan Kepegawaian Pusdatin, Sri Umijani memaparkan kegiatan supervisi difokuskan pada aplikasi persuratan, TOT laman UPT, TOT security computer user, dan Evaluasi SPBE.
Tim Pusdatin juga menjelaskan terkait aplikasi persuratan internal versi baru pengganti dari sisumaker.
Disebutkan, Aplikasi Persuratan Elektronik Versi Baru merupakan aplikasi persuratan internal yang terpusat dan terintegrasi dengan aplikasi lain atau Interoperabilitas yang digunakan mulai dari Unit Eselon I hingga Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
“Dalam kegiatan tersebut, peserta berkesempatan menyampaikan permasalahan/kendala terkait TI di Kanwil/UPT dengan Tim Pusdatin,” ungkapnya.
Turut hadir, Kepala Divisi Administrasi Mamur Saputra, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian pada Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekjen Kemenkumham beserta Tim Supervisi, Pejabat Administrasi pada jajaran Kanwil Kemenkumham Bali dan peserta kegiatan dari Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kanwil Kemenkumham Bali. (red).
