IMAS Tegaskan DPC PERADI SAI Denpasar Tetap Demokratis dan Kritis Soroti Citizen Lawsuit Hingga Tata Kelola Penyebab Banjir
Jbm.co.id-DENPASAR | Ketua DPC PERADI SAI Denpasar terpilih periode 2026-2030, I Made Ariel Suardana, S.H., M.H., atau IMAS menegaskan bahwa proses pemilihan kepengurusan DPC PERADI SAI Denpasar berlangsung dalam suasana demokratis.
Meski proses pemilihan dilakukan melalui voting yang cukup serius, IMAS memastikan kondisi tersebut tidak memicu perpecahan di internal organisasi.
Menurutnya, dinamika demokrasi di tubuh DPC PERADI SAI Denpasar mulai terasa sejak Mei 2026. Kemunculan sejumlah kandidat membuat roda organisasi kembali bergerak setelah sebelumnya berjalan lebih lambat.
IMAS mengatakan, hasil pemilihan justru memperlihatkan bahwa perbedaan pilihan tidak harus berujung pada perpecahan. Para kandidat dan anggota tetap ditempatkan sebagai satu keluarga besar.
“Yang tidak beruntung, saya bukan mengatakan yang kalah, tapi tidak beruntung, saya kader menjadi Wakil Ketua. Itu pola kita, sebab kita ini adalah keluarga. Satu tersakiti, semua tersakiti,” kata IMAS, saat memberikan sambutan dalam acara pelantikan Pengurus DPC Peradi SAI Denpasar Masa Bakti 2026-2030 di Riverside Convention Center, Jalan Gunung Catur IVA, Nomor 8 Padang Sambian Kaja, Denpasar, Sabtu, 22 Agustus 2026.
Fokus Tingkatkan Pendidikan Profesi Advokat
Dalam kepemimpinannya, IMAS menyampaikan tiga komitmen utama DPC PERADI SAI Denpasar. Salah satu yang menjadi perhatian adalah penguatan pendidikan profesi advokat.
Saat ini, DPC PERADI SAI Denpasar telah menjalin kerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana. Kedepan, kerja sama tersebut akan dikembangkan dengan fakultas hukum lainnya di Bali.
“Kelak ke depan, kita akan kembangkan ke Fakultas Hukum yang lainnya yang ada di Bali. Karena pendidikan kualitas harus kita tingkatkan tidak hanya pada satu titik. Maka itu menjadi salah satu poin yang ingin kita sampaikan,” kata IMAS.
Selain pendidikan, IMAS juga mendorong tersedianya sekretariat bersama yang dapat digunakan para advokat, terpisah dari kantor pribadi masing-masing.
Bahkan, IMAS telah menyampaikan kepada Gubernur Bali mengenai kemungkinan pemanfaatan gedung pemerintah yang tidak difungsikan untuk dijadikan sekretariat organisasi.
Siap Bersinergi dengan Pemprov Bali
IMAS juga menegaskan komitmen DPC PERADI SAI Denpasar untuk membangun kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bali. Salah satu bentuknya, dalam memberikan advokasi bagi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali.
“Jika Bapak Gubernur berkenan, lahir batin siang malam siap MoU dengan kami. Jika malam ini di-ACC, hari ini kita tanda tangan. Lalu, kita juga mengembangkan model pembelaan. Jadi, pembelaan advokat itu bukan hanya pembelaan seremonial,” urainya.
Menurut IMAS, advokat harus hadir dalam berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Karena itu, DPC PERADI SAI Denpasar juga memberikan perhatian terhadap isu kebebasan pers dan potensi pembungkaman demokrasi.
Peradi SAI, kata dia, akan berada di pihak pers ketika hak-hak pers mengalami intimidasi.
Komitmen serupa juga diberikan kepada masyarakat, mahasiswa, aktivis, maupun kelompok lain yang menghadapi persoalan kriminalisasi.
IMAS Soroti Citizen Lawsuit dan Tata Kelola Penyebab Banjir
Selain persoalan kebebasan pers dan demokrasi, IMAS juga menyinggung penggunaan mekanisme citizen lawsuit sebagai sarana masyarakat menggugat pemerintah.
IMAS mengungkapkan, dirinya menjadi salah satu kuasa hukum dalam gugatan terhadap Presiden Republik Indonesia hingga Gubernur Bali terkait tata kelola jalan yang disebut menyebabkan banjir dan menimbulkan korban jiwa.
IMAS berharap persoalan tersebut dapat menjadi perhatian serius sehingga tidak kembali menimbulkan korban.
IMAS bahkan menegaskan akan kembali menempuh langkah hukum apabila persoalan serupa terjadi.
Minta Anggota PERADI SAI Denpasar Bersinergi
Pada kesempatan tersebut, IMAS juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua Umum DPN PERADI SAI Harry Ponto yang hadir dan melantik kepengurusan DPC PERADI SAI Denpasar periode 2026-2030.
“Kalau Bapak tidak melantik, maka saya tidak sah. Nah, karena saya sudah menjadi Ketua DPC, maka saya berharap seluruh anggota mari bahu-membahu, bersinergi dengan siapapun, terutama pemerintah, tapi tetap tanpa mengurangi kualitas kita untuk melakukan sikap kritis. Sinergitas boleh, tapi kebodohan tidak boleh ditoleransi,” tutupnya. (ace).
