Jbm.co.id-DENPASAR | Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan bahwa ketimpangan antara pertumbuhan kendaraan dan infrastruktur menjadi penyebab utama kemacetan di Bali.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster, saat menghadiri pengukuhan pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Bali di Denpasar, Sabtu, 25 April 2026.
Menurut Gubernur Koster, kondisi fiskal daerah belum mampu mengimbangi kebutuhan pembangunan infrastruktur yang terus meningkat seiring pesatnya perkembangan pariwisata.
“Fiskal Bali tidak mampu untuk menyelesaikan masalah ini. Seharusnya hal ini bisa di tutup dari pusat mengingat kontribusi Bali terhadap devisa Pariwisata di Indonesia sangat besar,” kata Gubernur Koster.
Gubernur Koster menekankan pentingnya dukungan Pemerintah Pusat untuk pembangunan infrastruktur, mengingat Bali menjadi wajah Indonesia di mata dunia internasional.
Gubernur Koster juga memaparkan besarnya kontribusi sektor pariwisata Bali terhadap devisa negara. Dengan jumlah kunjungan wisatawan asing mencapai 7,05 juta orang dan rata-rata pengeluaran sebesar 1.522 dolar per kunjungan, perputaran uang di Bali diperkirakan mencapai Rp176 triliun.
“Jadi, kalau dihitung jumlah kunjungan wisatawan asing yang datang ke Bali 7,05 juta dikalinya dengan rata-rata belanja persekali kunjungan sebesar 1.522 dollar jumlah uang yang berputar di Bali mencapai 176 T rupiah,” terangnya.
Angka tersebut disebut menyumbang sekitar 55 persen dari total devisa sektor pariwisata Indonesia.
Namun dibalik pertumbuhan tersebut, Gubernur Koster mengingatkan adanya tantangan serius seperti kemacetan dan persoalan sampah. Ia juga menyoroti ketimpangan pembangunan antarwilayah akibat keterbatasan konektivitas.
“Seluruh wilayah Bali merupakan objek pariwisata. Hanya saja karena konektivitasnya kurang bagus. Sehingga ke Jembrana, ke Buleleng dan Karangasem sulit dan lama. Hal tersebut menjadi faktor utama ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah di Bali,” ungkapnya.
Sebagai langkah konkret, Koster mengaku telah melakukan audiensi dengan Komisi V DPR RI untuk mendorong pembangunan infrastruktur darat di Bali.
KADIN Siapkan Strategic Paper untuk Infrastruktur Bali
Di sisi lain, Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Bakrie menyatakan komitmennya untuk mendukung pembangunan ekonomi Bali melalui penyusunan dokumen strategis bersama pemerintah daerah.
“Mungkin nantinya Kadin Indonesia bersama dengan Provinsi Bali bisa menghitung berapa yang dibutuhkan untuk infrastruktur. Dimana saja, sehingga kita bisa membantu sedikit banyak untuk menyampaikan ke Pemerintah Pusat bahwa return ininvestmentnya bagus, paybacknya bisa dihitung tidak terlalu lama dan efeknya kepada ekonomi juga besar,” kata Anindya.
Strategic paper tersebut diharapkan mampu memperkuat argumentasi kebutuhan pembangunan infrastruktur Bali kepada Pemerintah Pusat, termasuk dari sisi nilai investasi dan dampak ekonominya.
Dalam kesempatan itu juga dilakukan pengukuhan pengurus KADIN Bali masa bakti 2025-2030. I Made Ariandi kembali dipercaya menjabat sebagai Ketua Umum.
Gubernur Koster berharap KADIN dapat menjadi mitra strategis dalam memperjuangkan kebutuhan pembangunan Bali, khususnya dalam sektor infrastruktur yang dinilai krusial bagi keberlanjutan pariwisata dan pertumbuhan ekonomi daerah. (red).
