Gubernur Koster Siapkan RAPBD 2027 Tembus Rp5,7 Triliun Prioritaskan Kesejahteraan Rakyat
Jbm.co.id-DENPASAR | Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan RAPBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027 diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mempercepat kesejahteraan masyarakat.
Dengan proyeksi pendapatan daerah lebih dari Rp5,7 triliun dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diatas Rp4,5 triliun, pemerintah memastikan pengelolaan anggaran secara efektif tanpa menjadikan kenaikan pajak sebagai tumpuan utama.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster, saat memberikan jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Bali dalam Rapat Paripurna ke-56 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Bali, Jumat (30/10/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya. Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster hadir didampingi Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta untuk menyampaikan tanggapan pemerintah atas berbagai masukan dan rekomendasi fraksi-fraksi terkait Raperda APBD Semesta Berencana 2027. Gubernur Koster mengapresiasi pemikiran konstruktif seluruh fraksi.
Menurutnya, APBD merupakan instrumen strategis kebijakan fiskal yang harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, penyusunan RAPBD 2027 diarahkan pada efektivitas dan ketepatan alokasi belanja yang terukur serta memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) program prioritas pemerintah daerah dan target makro pembangunan Bali.
Dari sisi pendapatan, Gubernur Koster menjelaskan, pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 dirancang lebih dari Rp5,7 triliun. Angka tersebut belum termasuk penerimaan dari pemerintah pusat berupa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta pendapatan transfer antar daerah.
Sementara itu, target PAD diproyeksikan lebih dari Rp4,5 triliun. Proyeksi tersebut disusun dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tiga tahun terakhir, perkembangan ekonomi, pemutakhiran basis data wajib pajak dan wajib retribusi, serta pemetaan potensi riil setiap sumber pendapatan.
Menariknya, Pemprov Bali menegaskan tidak akan menjadikan peningkatan beban pajak dan retribusi sebagai strategi utama untuk mengejar target pendapatan. Pemerintah justru mengutamakan perluasan basis penerimaan, peningkatan kepatuhan, serta optimalisasi potensi pendapatan yang selama ini belum tergarap maksimal.
Dari sisi belanja, RAPBD 2027 diprioritaskan untuk memenuhi belanja wajib (mandatory spending), meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung program yang memberikan dampak ekonomi jangka panjang. Dukungan pembangunan juga dilakukan melalui berbagai skema, termasuk belanja modal, hibah, dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
Pada sektor pendidikan, anggaran diarahkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan guru serta tenaga kependidikan, pembangunan ruang kelas baru dan unit sekolah baru, operasional satuan pendidikan, hingga dukungan kegiatan kepemudaan dan olahraga.
Sementara pada sektor kesehatan, Gubernur Koster menekankan pentingnya memperkuat pelayanan promotif dan preventif. Upaya tersebut dinilai penting untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekaligus menekan beban pembiayaan pelayanan kuratif atau pengobatan.
Terkait penguatan desa adat, Gubernur Koster juga menyoroti pentingnya akuntabilitas pengelolaan dana desa adat dan pengembangan ekonomi melalui Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA).
Gubernur Koster menjelaskan, Pemprov Bali telah memberikan arahan penggunaan dana hibah sebesar Rp300 juta per desa adat untuk mendukung tiga aspek utama, yakni Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan.
Namun, penjabaran teknis penggunaan dana tersebut tetap diserahkan kepada masing-masing desa adat sebagai bentuk penghormatan terhadap otonomi desa adat.
“Penjabaran detailnya kita serahkan pada desa adat sebagai penghormatan terhadap otonomi desa adat,” kata Gubernur Koster.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster turut menanggapi persoalan antrean BBM yang sempat terjadi di Bali beberapa waktu lalu.
Menurutnya, kejadian tersebut harus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi gangguan pasokan maupun distribusi kebutuhan dasar masyarakat.
“Kedepan, kita harus memperkuat koordinasi dengan pihak-pihak terkait supaya kejadian ini tidak terulang kembali,” tegasnya.
Di bidang transportasi, Gubernur Koster menyambut masukan fraksi-fraksi mengenai optimalisasi anggaran untuk mempercepat integrasi moda transportasi publik, menangani titik-titik krusial kemacetan, serta memperkuat koordinasi lintas sektor.
Sedangkan, mengenai kebijakan pengupahan, Gubernur Koster mengungkapkan telah menugaskan tim untuk melakukan kajian komprehensif terkait penetapan upah minimum tenaga kerja.
Kajian tersebut mengombinasikan berbagai parameter pengupahan dengan indikator Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Dengan demikian, kebijakan upah minimum diharapkan mampu memberikan perlindungan dan kesejahteraan lebih baik bagi pekerja tanpa mengabaikan kemampuan serta keberlanjutan dunia usaha.
Melalui pembahasan RAPBD Semesta Berencana 2027, Pemprov Bali berharap berbagai masukan DPRD dapat diakomodasi dalam penyempurnaan kebijakan anggaran. Sinergi eksekutif dan legislatif diharapkan menghasilkan APBD yang efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bali.
Pewarta: Ace Wiguna
Editor: Putu Wiguna
