Dr. Somvir Sentil BTID di RDP Pansus TRAP DPRD Bali: “Kenapa Tidak Gunung Sampah Saja Ditukar Guling?”
Jbm.co.id-DENPASAR | Polemik tukar guling lahan mangrove yang melibatkan PT Bali Turtle Island Development (BTID) kembali menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali, Senin, 11 Mei 2026.
Dalam RDP tersebut, Wakil Sekretaris Pansus TRAP, Dr. Somvir melontarkan kritik tajam terhadap proyek pengembangan kawasan yang dinilai mulai menggerus fungsi ekologis mangrove di Pulau Serangan.
“Kalau memang peduli Bali, kenapa tidak gunung sampah saja yang ditukar gulingkan?,” sentilnya keras dihadapan jajaran BTID dan peserta rapat.
Pernyataan itu langsung menyita perhatian forum, karena disampaikan ditengah pembahasan serius mengenai kawasan lindung dan dampak pembangunan pesisir Bali.
Menurut Dr. Somvir, investasi di Bali tidak boleh hanya fokus pada pembangunan marina, hotel, dan kawasan komersial tanpa memperhatikan persoalan lingkungan yang dihadapi masyarakat.
“Jangan hanya bangun kawasan mewah. Bali ini juga sedang menghadapi ancaman gunung sampah. Kalau BTID benar-benar peduli Bali, tunjukkan tanggung jawab sosialnya,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Dr. Somvir juga menyoroti ekspansi kawasan BTID yang disebut telah mendekati 500 hektar. Ia mempertanyakan urgensi pengembangan berskala besar jika justru memunculkan keresahan sosial dan dugaan kerusakan kawasan lindung mangrove.
Dr. Somvir mengingatkan agar pembangunan di Bali tidak dilakukan secara berlebihan hingga mengubah keseimbangan alam pesisir.
“Jangan sampai air jadi daratan, daratan jadi air. Mangrove itu benteng alami Bali,” tegasnya.
Menurut Dr. Somvir, kawasan yang belum dibangun sebaiknya dikembalikan menjadi ruang hijau dan hutan mangrove demi menjaga keseimbangan ekosistem Bali. Ia menilai keberlanjutan lingkungan harus menjadi prioritas utama dibanding ambisi ekspansi tanpa batas.
Selain itu, Dr. Somvir turut menyinggung ancaman abrasi dan potensi tsunami apabila kawasan pesisir terus direklamasi dan dibebani pembangunan besar-besaran.
“Kalau tsunami datang, kawasan yang dibangun terlalu dekat laut bisa habis. Alam Bali harus dijaga,” kata Dr. Somvir.
Tak hanya membahas isu lingkungan, Dr. Somvir juga mengangkat persoalan keadilan bagi masyarakat di Karangasem dan Jembrana yang lahannya masuk dalam skema tukar guling. Ia meminta adanya perhatian khusus terhadap kompensasi karena nilai ekonomi kawasan Serangan kini meningkat signifikan.
Dr. Somvir juga mendesak agar persoalan pembayaran lahan warga segera dituntaskan untuk mencegah konflik berkepanjangan.
“Kalau masih ada warga belum dibayar, duduk bersama dan selesaikan sekarang. Jangan tunggu konflik membesar,” ujarnya.
Diakhir penyampaiannya, Somvir mengajak seluruh pihak menghentikan ego sektoral dan mulai mencari solusi bersama demi kepentingan Bali secara menyeluruh. Menurutnya, Bali tetap membutuhkan investasi, namun harus berjalan seimbang dengan perlindungan lingkungan, budaya, dan hak masyarakat lokal.
“Cari win-win solution. Bali harus maju, tapi jangan sampai rakyatnya kehilangan tanah, laut, dan ruang hidupnya sendiri,” tutupnya. (red).
