Jbm.co.id-GIANYAR | Badan Kerja Sama (BKS) LPD Provinsi Bali bersama Forum Media Peduli LPD kembali menggelar Diskusi Nasional 2025 di Gedung BKS LPD Kabupaten Gianyar, Senin, 29 Desember 2025.
Kegiatan ini menjadi ruang strategis memperkuat peran LPD sebagai pilar ekonomi krama adat Bali.
Diskusi Nasional tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pengelola LPD, desa adat, pemerintah daerah, akademisi, hingga masyarakat.
Dengan mengusung tema “LPD Kokoh Topang Tumbuhnya Ekonomi Krama Adat Bali”, acara ini dibuka secara resmi oleh Bupati Gianyar I Made Mahayastra.
Hadir sebagai narasumber lima tokoh kompeten, yakni Anggota DPD RI Perwakilan Bali Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, Ketua BKS LPD Provinsi Bali I Nyoman Cendekiawan, Kabid Perekonomian Desa Adat Dinas PMA Provinsi Bali Kadek Doni Raditya, Akademisi Prof. Raka Suardana, serta CEO PT USSI Group Maman Tirta Rukmana.
Usai membuka acara, Bupati Gianyar I Made Mahayastra menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga keberlanjutan LPD agar tetap sehat dan dipercaya masyarakat.
“Diskusi akhir tahun ini sangat penting. Saya juga membawa konsep tadi, dan mudah-mudahan bila konsepnya diterima, maka kami kabupaten pertama yang melaksanakan itu. Konsep kami nanti akan ada tim auditor yang dibiayai oleh pemerintah dan kita hibahkan ke LPD untuk melakukan audit setiap tahun, mudah-mudahan tahun 2027 nanti sudah bisa dilaksanakan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua PWI Bali I Wayan Dira Arsana mendorong insan pers untuk mengambil peran lebih besar dalam mendukung penguatan ekonomi Bali melalui pemberitaan yang edukatif dan berimbang.
“Pers akan tetap menjadi partner pemerintahan. Kehadiran pers ke depan harus bisa menjadi bagian dalam menguatkan ekonomi Bali, dan menjadi bagian dalam strategi pembangunan Bali,” paparnya.
Dari sisi kebijakan nasional, Anggota DPD RI Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra mengajak seluruh pihak untuk kembali meneguhkan identitas LPD di tengah arus modernisasi.
“Dalam jangka pendek, LPD ini harus kembali mulat sarira untuk mengetahui identitasnya dulu. LPD itu Lembaga kapitalis atau bukan,” tegasnya.
Menanggapi keluhan masyarakat terkait suku bunga LPD, Rai Dharmawijaya Mantra menilai pendekatan emosional berbasis kearifan lokal menjadi pembeda utama LPD dibanding lembaga keuangan modern.
“Dalam LPD itu ada sesuatu yang berbeda. Jadi bagaimana kita menyampaikan emosional marketing kita, contoh di LPD kita memang mahal karena Yadnya yang kita laksanakan akan dibantu diselesaikan di desa. Misalnya mau renovasi Sanggah (tempat suci) bisa dilakukan tanpa jaminan, beda kalau di bank-bank kapitalis pasti tidak bisa pinjam,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua BKS LPD Provinsi Bali I Nyoman Cendekiawan berharap Diskusi Nasional ini mampu menjadi energi baru bagi LPD memasuki tahun 2026.
“Kedepan dari Diskusi Nasional yang mendatangkan para narasumber yang luar biasa ini dapat memberikan motivasi. Termasuk juga semangat Bupati Gianyar yang akan memberikan anggaran untuk LP LPD ini luar biasa. Selain itu kerjasama dengan PWI Bali agar nanti ada berita yang berimbang. Kita tidak menampik memang ada LPD yang bermasalah, tetapi ada banyak juga LPD yang memberikan kontribusi maksimal kepada masyarakat desa,” imbuhnya.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan semua pihak dalam penguatan regulasi, teknologi informasi, permodalan, tata kelola, sumber daya manusia, serta percepatan digitalisasi LPD agar tetap relevan dan berdaya saing. (red).
