Gubernur Koster Terima Kunker Panja Komisi II DPR RI Dorong Evaluasi Total UU Pemilu Soroti Kualitas Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat

Jbm.co.id-DENPASAR | Gubernur Bali Wayan Koster mendorong evaluasi menyeluruh atas sistem Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai bagian dari penyempurnaan Undang-Undang tentang Pemilu.
Regulasi baru ini bertujuan tidak sekadar memperbaiki mekanisme penyelenggaraan, tetapi juga memperkuat kedaulatan rakyat, meningkatkan kualitas demokrasi, serta melahirkan pemerintahan yang efektif.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster, saat menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Jumat (20/11/2026).
Pertemuan dipimpin Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja Komisi II DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima memimpin pertemuan tersebut sebagai bagian dari penjaringan aspirasi pemerintah daerah, akademisi, serta penyelenggara dan pengawas pemilu untuk menyusun perubahan UU Pemilu.
Gubernur Koster menegaskan, pemilu tidak boleh hanya dipandang sebagai mekanisme pergantian kepemimpinan dan pengisian jabatan politik. Lebih dari itu, pemilu merupakan instrumen demokrasi untuk memastikan aspirasi masyarakat benar-benar terwakili dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Oleh karena itu, menurutnya, penyempurnaan regulasi harus berangkat dari evaluasi pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Pemilu ideal tidak hanya memenuhi aspek prosedural, tetapi juga mampu menghasilkan pemerintahan yang stabil, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Gubernur Koster juga mengingatkan agar perubahan aturan memperhatikan karakteristik daerah, keberagaman masyarakat, serta dinamika kehidupan demokrasi di tingkat lokal.
Ia berharap regulasi yang dihasilkan mampu memperkuat kepercayaan publik sekaligus menjamin penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, transparan, dan berintegritas.
Sementara itu, Aria Bima menjelaskan, penjaringan aspirasi di Bali menjadi bagian penting dari proses penyusunan perubahan UU Pemilu. Berbagai masukan dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, KPU, dan Bawaslu akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan di DPR RI.
Aria Bima menegaskan, penyempurnaan regulasi tidak boleh berhenti sebagai formalitas. Persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pemilu sebelumnya harus dikaji secara serius agar perubahan undang-undang memberikan solusi sekaligus kepastian hukum bagi seluruh pihak.
Salah satu isu strategis yang menjadi perhatian Panja adalah penataan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Pembahasan mencakup pengaturan tahapan, kesiapan penyelenggara, beban pelaksanaan pemilu, hingga dampaknya terhadap efektivitas pemerintahan dan kualitas representasi politik.
Selain itu, Panja turut mencermati pengaturan pencalonan presiden dan wakil presiden serta ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.
Seluruhnya dikaji dengan mempertimbangkan putusan MK, prinsip kedaulatan rakyat, kesetaraan kompetisi politik, serta kebutuhan membangun sistem kepartaian dan pemerintahan yang efektif.
Penguatan penegakan hukum pemilu juga menjadi perhatian serius. Penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, dan kepastian hukum dinilai harus menjadi bagian penting dalam pembenahan regulasi.
Dari kalangan akademisi, Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) menyampaikan sejumlah rekomendasi, mulai dari penyesuaian regulasi ambang batas pencalonan presiden sesuai putusan MK, pemisahan pemilu nasional dan daerah, evaluasi parliamentary threshold, hingga penguatan penegakan hukum dan partisipasi masyarakat.
Universitas Udayana menyoroti perlunya evaluasi pemilu serentak, sistem representasi, ketentuan ambang batas, dan mekanisme pemilihan agar hubungan antara kedaulatan rakyat dan efektivitas pemerintahan dapat berjalan lebih baik.
Sementara itu, Universitas Warmadewa menekankan pentingnya menjaga integritas dan netralitas penyelenggara pemilu melalui perbaikan mekanisme rekrutmen serta peningkatan profesionalisme KPU dan Bawaslu.
KPU Provinsi Bali turut menyampaikan evaluasi berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pemilu, khususnya tahapan pemungutan dan penghitungan suara untuk meminimalkan potensi sengketa hasil. KPU Bali juga mendorong penataan tahapan pemilihan legislatif, presiden, dan kepala daerah, termasuk penerapan kampanye ramah lingkungan yang memperhatikan karakter budaya lokal.
Adapun Bawaslu Provinsi Bali menyoroti tantangan pengawasan, terutama keterbatasan akses terhadap data pemilih dan penanganan dugaan pelanggaran. Penguatan dukungan data, koordinasi antar lembaga, serta kepastian mekanisme penanganan pelanggaran dinilai menjadi kebutuhan mendesak.
Melalui penjaringan aspirasi tersebut, Panja Komisi II DPR RI diharapkan memperoleh gambaran komprehensif mengenai persoalan penyelenggaraan pemilu di daerah sebagai bahan penyusunan regulasi yang lebih demokratis, berkualitas, dan berintegritas.
Editor: Putu Wiguna




