BaliBeritaDaerahHukum dan KriminalLingkungan HidupPemerintahan

Nengah Jimat Ngadu ke DPRD Bali: Putusan Sudah Inkracht Justru Tertahan Eksekusi Tanah Amed 61 Are, Ada Apa?

Jbm.co.id-DENPASAR | I Nengah Jimat, S.H., dari Jimat Law Office selaku Kuasa Hukum I Wayan Rama Suryandika dan kawan-kawan berjumlah 42 Kepala Keluarga (KK) mendatangi Sekretariat DPRD Bali, Kamis (19/11/2026).

Pada saat itu, Nengah Jimat menyerahkan surat permohonan perlindungan hukum, sekaligus meminta evaluasi, menyusul rencana DPRD Bali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (23/11/2026).

Menariknya, Nengah Jimat mengadukan dugaan intervensi atas proses eksekusi tanah yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht).

Nengah Jimat menegaskan objek sengketa tanah telah melalui proses panjang di pengadilan.

Menurutnya, lahan tanah seluas 61 are di Desa Purwakerthi, Amed, Kabupaten Karangasem rencananya untuk pembangunan Pura Sira Arya Kubon Tubuh Amed.

Sengketa bermula sekitar 2017 ketika lahan tersebut diklaim oleh keturunan ahli waris pihak penyakap atau penggarap.

 Setelah upaya penyelesaian secara kekeluargaan tidak membuahkan hasil hingga 2020, pihaknya menempuh jalur hukum melalui gugatan perdata.

Proses hukum berlangsung hingga 2024 dan menghasilkan putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht), termasuk pada tingkat Peninjauan Kembali (PK).

“Dalam putusan tersebut, pihak kliennya, yakni ahli waris dari I Ramia dimenangkan, dan dinyatakan bahwa objek sengketa adalah sah milik klien kami,” kata Nengah Jimat.

Putusan tersebut, lanjutnya, juga menghukum pihak lawan, yakni I Ketut Rundung dan kawan-kawan, untuk meninggalkan lokasi sengketa.

Berbekal putusan inkracht tersebut, pihaknya kemudian mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Amlapura.

 Namun, pelaksanaan eksekusi sempat terkendala berbagai faktor, termasuk kesiapan pengadilan dan pihak terkait.

Persoalan kembali mencuat, pada September 2026. Saat pihaknya mempersiapkan eksekusi, rombongan Komisi I DPRD Bali tiba-tiba mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan tanpa pemberitahuan kepada kliennya.

Menurut Nengah Jimat, berdasarkan surat tertanggal 31 Agustus 2026, kunjungan tersebut semula berkaitan dengan rencana peninjauan aset provinsi.

Namun, di lapangan, rombongan justru melakukan pengecekan atas objek tanah yang tengah menjadi sengketa perdata dan telah diputus hingga tingkat PK.

Bahkan, kedatangan rombongan tersebut memicu reaksi masyarakat hingga terjadi pengusiran atas sejumlah anggota dewan yang berada di lokasi.

Meski demikian, pihaknya tetap melanjutkan persiapan eksekusi. Pada Oktober hingga November 2026, seluruh kebutuhan pelaksanaan telah dipersiapkan. Pengadilan Negeri Amlapura pun merencanakan eksekusi pada 12 November 2026.

“Kami telah menyiapkan segala kebutuhan mulai dari alat berat, alat angkut, tenaga kerja, upacara, gudang, kelistrikan, ambulans, hingga membayar uang muka (DP). Kami juga telah berkoordinasi dengan pihak keamanan dan Polres yang menyatakan kesiapannya,” ungkapnya.

Namun, rencana tersebut mendadak kandas. Pada 9 November 2026 atau tiga hari sebelum jadwal pelaksanaan, Pengadilan Negeri Amlapura menerbitkan pemberitahuan penundaan eksekusi.

Penundaan itu, menurut Nengah Jimat berdasarkan pada surat Polres Karangasem tertanggal 6 November 2026 yang menyebut situasi belum kondusif akibat adanya rencana pengerahan massa dari pihak termohon serta rencana kunjungan kerja Wakapolda Bali.

Akibat penundaan mendadak tersebut, kliennya mengaku mengalami kerugian materiil, lantaran berbagai kebutuhan eksekusi sudah dipersiapkan dan dibayar.

Persoalan semakin menjadi sorotan publik, setelah pihaknya memperoleh informasi mengenai rencana RDP DPRD Bali, Senin (23/11/2026).

Nengah Jimat mengaku mendapatkan salinan undangan tertanggal 16 November 2026 melalui WhatsApp dari kantor desa. Sejumlah instansi menerima undangan antara lain BPN Provinsi Bali, BPKAD Bali, Satpol PP Provinsi Bali, DPRD Karangasem, Badan Pertanahan Karangasem, camat, kapolsek, perbekel, Babinsa, Polres, hingga kelompok tertentu.

Meski nama salah satu kliennya dan Kuasa Hukum tercantum dalam undangan tersebut, pihaknya mengaku belum menerima undangan resmi dari DPRD Bali.

“Kami mempertanyakan relevansi mengundang instansi seperti BPN terkait sertifikat, padahal tanah sengketa ini belum bersertifikat,” ujarnya.

Lebih jauh, Nengah Jimat mencurigai adanya upaya menggunakan lembaga DPRD untuk mempengaruhi proses hukum yang telah selesai di pengadilan umum.

Nengah Jimat menegaskan, perkara tersebut merupakan sengketa hukum privat antar individu yang telah diputus hingga tingkat PK. Bahkan, gugatan pihak lawan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar disebut telah selesai hingga tingkat kasasi dengan putusan menolak permohonan mereka.

“Pelaporan dugaan maladministrasi ke Ombudsman telah ditelusuri dan tidak ditemukan adanya pelanggaran,” tegasnya.

Atas dasar itu, Nengah Jimat menilai DPRD Bali harus berhati-hati agar tidak memasuki ranah penegakan hukum yang menjadi kewenangan lembaga peradilan.

Menurutnya, fungsi DPRD meliputi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, bukan mengambil alih atau menciptakan proses pemeriksaan baru terhadap perkara yang telah diputus pengadilan.

“Tindakan ini seolah-olah melecehkan lembaga peradilan, kepolisian, dan kejaksaan dengan menciptakan ‘pengadilan kedua’ melalui jalur politis. Hal ini sangat merugikan klien kami yang telah berjuang mencari keadilan selama hampir 9 tahun,” tegasnya.

Tak hanya itu, Nengah Jimat juga berencana menyampaikan permohonan evaluasi dan monitoring kinerja DPRD Bali kepada Presiden, Kementerian Dalam Negeri, serta Gubernur Bali.

Nengah Jimat juga menyampaikan surat  kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Bali, dan Pengadilan Negeri Amlapura agar pelaksanaan eksekusi dapat segera dilanjutkan tanpa terpengaruh tekanan pihak luar.

Pihaknya turut melaporkan dugaan maladministrasi kepada Ombudsman RI Pusat dan Perwakilan Bali.

Disisi lain, Nengah Jimat meminta pengamanan maksimal dari TNI dan Polri demi mengantisipasi potensi pengerahan massa dan gangguan keamanan.

Nengah Jimat juga berencana menyurati Kapolri, Kapolda Bali, serta Pangdam IX/Udayana untuk memastikan pelaksanaan eksekusi berikutnya berjalan aman.

“​Kami berharap masalah ini mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan daerah agar tidak menjadi preseden buruk bagi kepastian dan penegakan hukum di Bali,” tutupnya.

Catatan Redaksi: 

Redaksi menerima konfirmasi atau hak jawab dari Pimpinan DPRD Bali dan Komisi I agar pemberitaan berimbang.

Pewarta: Ace Wiguna

Editor: Putu Wiguna

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button