Dr. Somvir Sentil Pertamina Bertanggung Jawab Beri Kompensasi untuk Warga Bali: Jangan Cuma Janji Omon-Omon Harus Ada Sanksi
Jbm.co.id-DENPASAR | Anggota DPRD Provinsi Bali, Dr. Somvir mendesak Pertamina dan pihak terkait bertanggung jawab atas kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang memicu antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Bali.
Ketua Fraksi NasDem-Demokrat DPRD Bali itu meminta evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan dan distribusi BBM, termasuk pemberian sanksi kepada pihak yang terbukti lalai. Ia juga mendorong adanya kompensasi bagi masyarakat yang terdampak, bukan sekadar janji pemulihan pasokan.
Lebih lanjut, Dr. Somvir menegaskan gangguan distribusi BBM tidak cukup dijelaskan dengan alasan keterlambatan pasokan. Persoalan tersebut harus ditelusuri untuk mengetahui penyebabnya, sekaligus memastikan adanya pertanggungjawaban atas dampak yang ditimbulkan terhadap kehidupan masyarakat dan aktivitas ekonomi Bali.
“Siapa yang bertanggung jawab atas kerugian ini? Pemilik SPBU, distributor BBM, sekaligus Pertamina harus dievaluasi. Harus ada tanggung jawab dan sanksi. Tidak bisa setiap persoalan hanya dijawab dengan alasan keterlambatan,” tegas Dr. Somvir saat dihubungi, Rabu (14/10/2026).
Dr. Somvir menilai, kelangkaan BBM yang memicu kepanikan masyarakat harus menjadi momentum untuk membenahi sistem distribusi dan meningkatkan profesionalisme manajemen. Sebab, dampaknya tidak hanya dirasakan pengendara yang harus mengantre berjam-jam, tetapi juga pekerja, pelaku usaha, hingga sektor pariwisata.
Dr. Somvir menyoroti potensi terganggunya operasional hotel dan restoran apabila pasokan BBM tidak segera kembali normal. Kondisi tersebut dinilai dapat berimbas pada aktivitas ekonomi yang menjadi salah satu penopang utama Bali.
“Jangan hanya menjanjikan dua atau tiga hari akan normal. Masyarakat sudah mengalami banyak kerugian. Ada yang kesulitan pergi ke sekolah, bekerja, hingga menjalankan usaha. Hotel dan restoran juga bisa terdampak. Lalu, siapa yang bertanggung jawab atas semua ini,” ujarnya.
Dr. Somvir Tuntut Kompensasi Bukan Sekadar Janji
Lebih jauh, Dr. Somvir mendorong agar masyarakat Bali mendapatkan kompensasi atas dampak kelangkaan BBM. Menurutnya, bentuk kompensasi perlu dibahas secara konkret oleh pihak-pihak terkait, baik melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) maupun mekanisme lain yang sesuai dengan ketentuan.
Dr. Somvir berpandangan, perusahaan yang memperoleh keuntungan dari kegiatan usahanya juga harus menunjukkan tanggung jawab ketika gangguan operasional berdampak luas terhadap masyarakat.
“Harus ada tanggung jawab moral. Kami meminta ada sanksi dan kompensasi kepada masyarakat, apakah dalam bentuk CSR atau mekanisme lainnya. Jangan sampai persoalan ini selesai hanya dengan pertemuan dan janji-janji,” tegasnya.
Dr. Somvir juga meminta Pertamina mengevaluasi manajemen distribusi BBM, mulai dari perencanaan pasokan, pengelolaan stok, hingga penyaluran ke SPBU. Evaluasi tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi sumber persoalan dan menentukan langkah perbaikan yang tepat.
Dr. Somvir menegaskan, dugaan kelemahan manajemen maupun faktor lain yang berkontribusi terhadap gangguan pasokan harus ditelusuri secara objektif. Dengan demikian, langkah korektif dan pemberian sanksi dapat didasarkan pada hasil evaluasi, bukan sekadar asumsi.
Minta Manajemen Minta Maaf kepada Masyarakat Bali
Dr. Somvir menegaskan, masyarakat tidak seharusnya menanggung sendiri dampak gangguan distribusi BBM. Ia mendesak agar pasokan segera dipulihkan sehingga aktivitas ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan masyarakat dapat kembali berjalan normal.
Selain pemulihan pasokan, Dr. Somvir meminta manajemen pihak terkait menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat Bali sebagai bentuk tanggung jawab moral.
“Manajemen harus meminta maaf kepada seluruh masyarakat Bali. Kalau memang terbukti ada kegagalan dalam pengelolaan, harus ada pertanggungjawaban dan sanksi sesuai ketentuan. Jangan sampai masyarakat terus-menerus menjadi korban,” kata Dr. Somvir.
Dr. Somvir mengingatkan, penyelesaian persoalan kelangkaan BBM tidak boleh berhenti pada upaya menormalkan distribusi dalam jangka pendek. Pemerintah dan pihak terkait perlu memastikan evaluasi menyeluruh agar sistem pasokan lebih andal dan kejadian serupa tidak kembali mengganggu kehidupan masyarakat.
Menurut Dr. Somvir, langkah mendesak yang harus dilakukan adalah memulihkan pasokan, mengungkap penyebab gangguan distribusi, serta memastikan pertanggungjawaban yang jelas dari pihak-pihak terkait.
“Kami meminta tanggung jawab, evaluasi, sanksi, dan kompensasi bagi masyarakat. Yang terpenting, pasokan segera dipulihkan dan persoalan seperti ini jangan sampai terulang lagi,” pungkasnya.
Pewarta: Ivan
Editor: Putu Wiguna
