Nyoman Parta Ultimatum Pertamina: Jangan Omon-Omon Buka Fakta Antrean BBM Masih Mengular di Denpasar, Badung, Tabanan, hingga Gianyar Desak WFH dan Sekolah Daring
Jbm.co.id-DENPASAR | Bahan Bakar Minyak (BBM) masih terbilang langka di Bali memasuki hari ketiga, Rabu (14/10/2026).
Bahkan, Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) masih belum kembali normal membuat antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) semakin panjang, bahkan mengular hingga ratusan meter dan memicu kemacetan di berbagai wilayah di Bali.
Pantauan Rabu pagi sekitar pukul 05.00 WITA menunjukkan antrean kendaraan masih terjadi di sejumlah SPBU di kawasan Gatot Subroto Tengah, SPBU Ubung, Ahmad Yani Utara, Gatot Subroto Timur hingga Tohpati, Denpasar.
Kondisi serupa juga meluas ke Kabupaten Badung dan Tabanan, bahkan hingga Kabupaten Gianyar. Antrean terlihat di sejumlah SPBU, di antaranya kawasan Sakah Batuan, Ketewel, Sanding Tampaksiring dan Lebih.
Panjangnya antrean kendaraan untuk mendapatkan BBM tidak hanya menguras waktu masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap kelancaran lalu lintas dan aktivitas warga.
Sehari sebelumnya, Selasa (13/10/2026) malam sekitar pukul 21.00 WITA, kemacetan parah masih terjadi di kawasan perempatan Jalan Marlboro dan Teuku Umar Barat, Denpasar. Antrean kendaraan roda dua dan roda empat di dua SPBU sekitar lokasi membuat arus lalu lintas semakin semrawut.
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta, mendesak pemerintah daerah mengambil langkah konkret untuk mengurangi kemacetan selama distribusi BBM belum kembali normal.
Parta juga melontarkan ultimatum kepada Pertamina agar segera mempercepat penyaluran BBM. Menurutnya, kesiapan distribusi yang disampaikan perusahaan harus dibuktikan dengan kondisi nyata di lapangan.
“Pertamina harus lebih gercep lagi, jangan bilang siap siap, tapi omon-omon,” tegas Nyoman Parta.
Politisi asal Bali itu mengusulkan agar pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, serta institusi pendidikan mempertimbangkan penerapan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) selama beberapa hari.
Selain itu, kampus dan sekolah juga didorong menerapkan pembelajaran daring untuk sementara waktu guna mengurangi mobilitas masyarakat.
“Sehingga mengurangi kemacetan dan mobilitas distribusi BBM dari Depo Manggis dan Sanggaran bisa lebih cepat,” pintanya di Denpasar, Selasa (13/10/2026).
Parta juga meminta Kepolisian Daerah (Polda) Bali membantu mengawal distribusi BBM dari depo menuju SPBU. Langkah tersebut dinilai perlu untuk mempercepat pengiriman pasokan sekaligus mengurangi hambatan lalu lintas akibat antrean kendaraan.
Menurutnya, pengurangan mobilitas masyarakat dan pengawalan distribusi BBM perlu dipertimbangkan sebagai langkah sementara sampai penyaluran energi kembali normal.
Pertamina Minta Maaf atas Antrean Panjang
Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Bali atas antrean panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir.
“Atas nama PT Pertamina Persero, saya selaku Direktur Utama menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya, khususnya bagi warga Bali atas kejadian antrean yang beberapa hari ini kita alami bersama, khususnya di SPBU-SPBU yang berada di wilayah Bali,” ujarnya.
Simon mengatakan Pertamina terus berupaya memperbaiki distribusi energi agar pelayanan kepada masyarakat dapat kembali berjalan dengan baik.
Ia menjelaskan, salah satu penyebab keterlambatan pasokan adalah kendala pada jangkar kapal saat proses pembongkaran kargo. Akibatnya, jadwal yang semula direncanakan berlangsung sekitar pukul 06.30 WITA mundur hingga sekitar pukul 22.00 WITA.
“Namun sekali lagi, kejadian ini tidak untuk mencari pembenaran bagi kami. Bagaimanapun juga yang terpenting adalah pelayanan bagi masyarakat. Jadi sekali lagi, untuk kesekian kalinya juga saya menyampaikan permohonan maaf,” kata Simon.
Hingga Rabu pagi, antrean kendaraan masih terlihat di sejumlah SPBU di Bali. Kondisi tersebut menempatkan percepatan distribusi BBM sebagai persoalan mendesak, mengingat dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan bahan bakar, tetapi juga pengguna jalan dan berbagai aktivitas ekonomi.
Desakan Nyoman Parta agar pemerintah mempertimbangkan WFH, pembelajaran daring, serta pengawalan distribusi BBM menjadi sejumlah usulan untuk menekan mobilitas dan mengurai kemacetan selama pasokan belum sepenuhnya pulih.
Editor: Putu Wiguna
