JBM.co.id, Jakarta – Pemerintah dalam tahun ini akan mengucurkan dana Rp 1,7 triliun untuk pemindahan ibu kota baru dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Dana itu tersebar di kementerian/lembaga (k/l) dan non kementerian/lembaga (k/l).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hal itu dalam konferensi pers, pada Kamis (22/4).

Dijelaskan Sri Mulyani, beberapa k/l yang mengalokasikan dana untuk mempersiapkan pemindahan ibu kota antara lain, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Jumlahnya sebesar Rp 800 miliar.

Sementara alokasi dana pemindahan ibu kota juga masuk non k/l, yang diberikan lewat skema project development fund (PDF) sebesar Rp 900 miliar.

“ Anggaran itu selalu ada di dalam masing-masing k/l. PUPR misalnya, ada belanja yang dipakai untuk persiapan berbagai infrastruktur dasar di sana,” terang Sri Mulyani.

Menurut Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, dikutip strateginews.co dari CNN Indonesia, pemerintah menjadikan proyek IKN ini sebagai strategi pemulihan Indonesia.

Dengan adanya mega proyek ini, sebut Fadjroel, diharapkan dapat mendongkrak perekonomian Indonesia pasca krisis.

“IKN ini sebenarnya masuk salah satu strategi pemulihan ekonomi kita setelah menghadapi pandemi, karena dengan IKN mungkin akan menyerap cukup besar, sekitar Rp 500 triliun,” kata Fadjroel.

Masih menurut Fadjroel, pembangunan ibu kota negara baru, akan dimulai tahun ini, dan akan dimulai dengan peletakan batu pertama oleh Presiden Joko Widodo.

“Groundbreaking pada 2021 ini, kalau menurut rencana dari Kepala Bappenas. Beliau mengatakan ke depan publik bahwa 17 Agustus 2024, nanti diupayakan upacara Hari Kemerdekaan ada di ibu kota baru,” pungkas Fadjroel Rachman, Juru Bicara Presiden. (Red/Jbm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here