BeritaDaerahNasionalPendidikanPolitikSosial

Menuju Pemerintahan Baru 2024

Oleh Putu Suasta, Alumnus Fisipol UGM dan Universitas Cornell

Jbm.co.id-JAKARTA | Kita telah meninggalkan tahun 2023. Kini kita telah berada di awal 2024. Inilah saatnya untuk memeriksa kembali tindak-tanduk kita di hari kemarin sebagai permenungan melangkah kembali ke depan. Adalah hal bijak untuk merenungi ‘warisan peristiwa’ baik sebagai pengingat maupun sebagai hal yang diambil hikmah dan maknanya.

Tahun 2023 adalah tahun heboh. Kehebohan ini terjadi hampir di semua lini kehidupan. Banyak peristiwa besar yang membuat kita sebagai bangsa sangat sulit untuk membuat progresivitas pembangunan, boro-boro mau melakukan akselerasi pembangunan. Ada sejumlah peristiwa penting yang pantas diberi perhatian dalam permenungan akhir tahun ini, dan semoga menjadi ‘bekal’ pengingat untuk antisipasi di tahun-tahun mendatang.

Foto: Acara buka puasa sekaligus Hari Ulang Tahun (HUT) Ben Subrata di Menara Astra Jakarta, Sabtu, 6 April 2024.

Sosial Politik

Advertisement

Politik adalah penyumbang terbesar dalam kegaduhan sepanjang 2023. Ini tak bisa dilepaskan dari peristiwa Pilpres 2024. Para pengamat politik melihat inilah Pilpres paling fenomenal dari yang pernah terjadi di negeri. Menjadi fenomenal karena perseteruan itu telah menjadi kegaduhan jauh sebelum masa pencoblosan 14 Pebruari 2024. Hampir seluruh masyarakat dari segala lapisan tersedot perhatiannya pada Pilpres 2024.

Boleh dikata, dalam lapangan politik, Pilpres 2024 adalah ‘epicentrum’ dari keseluruhan rentetan peristiwa politik 2023. Partai-partai politik adalah institusi yang paling berkepentingan dengan Pilpres tahun ini. segala media, cetak dan elektronik, memborbardir sepak terjang, statemen dan ‘tawar-menawar politis’ berkaitan dengan Pilpres 2024 ini. Keberadaan media sosial yang menjadi bagian lumrah saat ini makin ‘mengipasi-ngipasi’ isu, memberi panggung yang makin dekat diketahui oleh masyarakat luas.

Yang membuat hura-hara politik menjadi sengit dan memanas sepanjang menuju Pilpres 2024 adalah ‘perang statemen’ dari kalangan para politisi, ‘perang gertakan’ dari masing-masing kubu,keriuhan para pendukung yang datang dari masyarakat dan relawan yang tegas-tegas memperlihatkan keberpihakannya. Perseteruan tersebut, di beberapa daerah, kerap kali meruncing menjadi perseteruan fisik. Meski aparat dengan sigap telah sanggup mengatasi dan mendinginkan suasana, namun tak ada jaminan hal tersebut benar-benar mereda.

Selama jelang Pilpres 2024, perseteruan itu bukan saja terjadi di kalangan partai koalisi dan para relawan yang membentuk semacam ‘lembaga pendukung’, namun yang tak kalah juga sengitnya adalah berimbas kepada masyarakat luas. Mereka terbelah menjadi dua kelompok yang berseteru justru tanpa ‘dikompori’ oleh tim pemenangan masing-masing kontestan. Mereka membangun kesadaran sendiri berdasarkan idealisme, ‘cita rasa’ karena kekaguman figur, fanatisme masa lalu,dan sejumlah alasan lain.

Hal ini dapat dipantau dengan jelas dalam media-media sosial seperti facebook, twitter, WhatsApp Group. Status maupun cuitan mereka di media sosial dengan sengit, berani dan sering kali juga kasar, menjadi tranding topic sepanjang jelang dan sesudah Pilpres 2024. Keberadaan media sosial ini juga berpartisipasi aktif ‘memanaskan situasi tahun politik 2024 ini. Selain partisipasi aktif masyarakat di media sosial, kedua kubu juga turut memainkan strategi media di dunia maya ini.

Internet ibarat bola liar. Segala ikhwal melepas di sana dan segala ikhwal bisa terjadi. Internet sering kali dijadikan ruang penipuan, pemfitnahan, pencemaran nama baik, penyampaian kabar bohong atau hoaks, penghasutan. Kecanggihan teknologi informasi (IT) belakangan dimanfaatkan untuk hal-hal kriminal. Dalam peristiwa politik yang terjadi tahun ini, internet dan IT juga dimanfaatkan sebagai upaya mencapai tujuan atau pemenangan, beberapa di antaranya dengan cara-cara yang tak terpuji.

Dalam fenomena paling mutakhir, peristiwa-peristiwa politik, baik yang berkait dengan Pilpres 2024 maupun sepak terjang para politisi, mendapatkan kedekatannya dengan publik luas melalui internet dengan perangkat produknya; media sosial! Jika dalam masa Orde Baru di masa lalu, khalayak hanya bisa memantau progresivitas politik hanya melalui media cetak dan elektronik, maka hari ini masyarakat dengan begitu mudahnya mendapatkan informasi paling terkini tentang progresivitas peristiwa politik, terutama dari media internet.

Tak hanya sampai di situ. Keonaran pasca Pilpres 2024 kemarin masih juga terjadi. Ketidakpercayaan pada penghitungan suara resmi dari KPU akhirnya berbuntut panjang. Demo-demo dari pendukung kubu yang merasa dicurangi merebak akhirnya menjadi kerusuhan yang hampir saja membumihanguskan Jakarta jika saja pihak aparat dari gabungan Polri/TNI dengan sigap mengatasi semua kerusuhan tersebut. Belakangan kemudian makin tercium bahwa kerusuhan itu ‘memiliki dalangnya’.

Bahkan persengketaan hasil penghitungan suara resmi itu sampai dibawa ke MK dan masih ada pihak-pihak yang kalah dalam pertarungan pemilu 2024, namun masih belum menerima hasil penghitungan final KPU. Sekarang masih dilakukan perdebatan yang sengit dengan semua argumentasinya antara Pengacara 01, 03, melawan KPU, Bawaslu, dan 02.

Banyaknya statemen-statemen yang dikabarkan media internet dari berbagai kalangan tentang Pilpres 2024, baik menjelang, sedang berlangsung maupun sesudahnya membuat khalayak akhirnya sulit memegang kepastian kebenaran informasi. Karena pihak-pihak tertentu kadang memanfaatkan situasi ‘inflasi informasi’ untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Mana fakta dan mana hoaks acapkali membingungkan. Inilah sebabnya mengapa media-media mainstream merasa perlu membuka rubrik penelusuran kepastian suatu berita/fakta.

Panggung politik 2024 ini hanyalah menawarkan kecemasan sosial. Kecemasan itu sebetulnya telah menjadi kenyataan paling puncak pada pascapilpres 2024 di Jakarta,
melainkan juga dipicu oleh kepentingan dari mereka yang tak puas dengan kemenangan salah satu kubu dan memanfaatkan orang-orang bayaran untuk melakukan keonaran.

Korupsi

Kegaduhan lain yang mewarnai tahun 2024 adalah tindak korupsi. Meski korupsi bukan peristiwa baru di mana telah diduga terjadi sejak Orde Baru, namun hingga 2024 ini masih saja terjadi dan dalam skala korupsi yang tak kecil. Meski kehadiran KPK cukup membawa arti dalam pemberantasan korupsi, namun dilihat dari berbagai peristiwa korupsi yang masih saja terjadi, dan dilakukan pula oleh sejumlah pejabat tinggi, maka inilah bangsa yang berada dalam kondisi ‘sakit’.

Fenomena baru yang terjadi juga berimbas pada pelaku-pelaku korupsi di tingkat desa bertalian dengan bantuan dana desa. Sejumlah pemangku perangkat desa tak sedikit yang terjaring dalam peristiwa penyelewengan dana bantuan desa. Berdasarkan hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW), sejak tahun 2015 (saat bantuan dana desa dimulai dan digelontorkan) hingga semester pertama I tahun 2018, tercatat sedikitnya 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi dan nilai kerugian negara sebesar Rp 40,6 miliar (kompas.com, “ICW: Ada 181 Kasus Korupsi Dana Desa, Rugikan Negara Rp 40,6 miliar”, 21 November 2018).

Presiden Rl Ir. Joko Widodo juga menegaskan, bahwa ada 900 kades menyangkut tentang penyelewengan dana desa dan ia meminta warga ikut mengawasi penyelenggaraan dana desa. Dan berita terakhir yang paling heboh adalah penyelewengan hasil timah 271 triliun yang menjadi kerugian negara.

Terlalu banyak peristiwa korupsi yang terjadi di negeri ini sepanjang 2024, dan dengan mudah masyarakat mencari tahu sebab seluruh peristiwa korupsi tercatat dengan baik dalam jejak digital.Lembaga semacam ICW, KPK hingga presiden pun tak menutup mata akan peristiwa hina ini.masyarakat hanya tak habis heran mengapa peristiwa ini masih saja terus berlangsung meski mereka tahu telah hadir institusi yang cukup garang menangani hal seperti ini.

Peristiwa korupsi yang dibongkar atau temuan lembaga semacam ICW hanyalah puncak gunung es peristiwa korupsi yang sesungguhnya. Ada upaya beberapa menteri baru dan orang-orang yang dianggap bersih mencoba kembali menguak endapan yang tertimbun lama sarang-sarang korupsi yang belakangan ini menyasar BUMN. Presiden Joko Widodo, misalnya, malah mengakui ada mafia migas yang mengantongi untung Rp 1 triliun per bulan.

Foto: Acara buka puasa sekaligus Hari Ulang Tahun (HUT) Ben Subrata di Menara Astra Jakarta, Sabtu, 6 April 2024.

Radikalisme

Masalah lain yang juga dihadapi bangsa kita ialah merebaknya radikalisme. Fenomena yang berangkat dari keyakinan tertentu ini menjadi warna yang makin kuat dalam permasalahan bangsa di tahun ini. Yang disasar ialah upaya pengubahan falsafah negara melalui serangkaian teror, agitasi,penyusupan dan lain-lain. Para pengamat menilai, akan sulit memerangi radikalisme di Indonesia selama pemerintah dan rakyat belum memiliki komitmen yang jelas dan tegas.

Lagipula, di sinyalemen bahwa kaum radikal tidaklah bodoh. Mereka tidak sekadar melakukan teror bom, misalnya, melainkan juga sering kali memanfaatkan media, forum, dan melalui itu juga sering canggih memutar fakta dalam upaya membenarkan kepentingannya. Sejumlah petinggi negeri juga menyadari bahwa lembaga yang dipimpinnya juga terindikasi orang-orang radikal. Namun sejauh itu belum juga ada tindakan yang tegas dari pemerintah.

Padahal radikalisme jelas-jelas adalah ancaman bagi Indonesia. Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP)Jaleswari Pramodhawardani mengakui, persoalan radikalisme di Indonesia sudah mulai
meningkat sejak 10 tahun terakhir.

Sepuluh tahun terakhir ini mengonfirmasi radikalisme tidak hanya muncul di institusi pemerintah, namun juga di institusi masyarakat, termasuk di bidang pendidikan. Semua membuktikan bahwa ancaman radikalisme ini nyata,” kata Jaleswari dalam seminar menuju Kongres 2 Nasdem. (merdeka.com, “Radikalisme Dinilai Masih Jadi Ancaman di Indonesiaā€¯

Bangsa yang Gaduh

Kita melalui tahun 2024 dengan kegaduhan nasional. Banyak hal-hal yang tak terpuji mengemuka sebagai ‘tontonan’ yang memalukan. Dunia politik kita seperti memperlihatkan sikap bodoh, nyinyir, debat menang-menangan dan bukan mencari kebenaran, keberanian melempar hoaks dengan tujuan menjatuhkan dan lain sebagainya.

Ketika bangsa lain telah mencapai akselerasi pembangunan negerinya (Korsel, China, Vietnam,India) yang cemerlang, kita masih baku tengkar untuk hal-hal yang sangat mendasar. Kita suka benar meributkan kembali ideologi yang sudah mengakar benar di jiwa kita, mempertengkaran apa itu fiksi, apa itu radikalisme, mendebatkan makna hoaks dan sebagainya. Sementara bangsa lain menjawab persoalan kemakmuran dengan kerja, mencerdaskan bangsanya dengan memantapkan sistem pendidikannya.

Dan ke mana nasionalisme bangsa ini? Ada kenyataan paradoksal ditingkat realitas, telah terjadi begitu banyak kasus-kasus yang berpeluang menuju perpecahan bangsa dengan kasus paling mutakhir ialah kasus rusuh di Papua yang dilatarbelakangi oleh haletnisitas. Dan memasuki bulan Desember kita mengulang-ulang kembali tentang boleh tidaknya menggunakan atribut Natal mengucapkan selamat pada perayaan keyakinan lain di luar dirinya. Sementara dalam percakapan TV dan koran-koran, kita begitu mantap meyakini nasionalisme Indonesia.

Sebagai bangsa, kita telah kelepasan kontrol dalam banyak hal. Egoisme menjadi ‘garda depan’dalam hidup berbangsa dan bernegara. Tak perlu contoh-contoh untuk meyakini hal itu karena kita semua ada dan menjadi saksi dalam berbagai peristiwa di negeri sendiri. Jejak digital dan dokumentasi jurnalistik begitu banyak mencatat kegaduhan, kenyinyiran dan kekerdilan kita untuk berani menjunjung kebenaran.

Hingga tiba di ujung akhir 2023, kita melihat kegaduhan itu masih berlangsung. Kasus ASABRI, kasus PAJAK, kasus TIMAH 271 Triliun, kasus TOWER Indonesia Timuryang menyebabkan Menteri Komunikasinya dicopot. radikalisme yang makin nyata disadari kehadirannya, bersih-bersih BUMN yang masih terus berlangsung. Tak ada yang melegakan hati anak-anak bangsa ini di akhir tahun 2023. Keprihatinan itu justru menjadi bekal kecemasan menyongsong Pemerintahan baru 2024. Adakah harapan baru untuk lndonesia baru?.

Tak ada pilihan lain ialah merekatkan kembali nasionalisme. Meski jalan nasionalisme saat ini menghadapi kendala hebat di tengah canggihnya penyusupan radikalisme, fenomena retaknya kepentingan kelompok dan golongan, namun kita tak ada pilihan lain. Nasionalisme adalah jawaban paling jitu untuk mendapatkan kembali keindonesiaan kita. Maka dari itu, kewajiban kita bersamalah mencari jalan menumbuhkan kembali jiwa-jiwa nasionalis untuk menuju Indonesia hebat!

Kita sedang menghadapi jalan sukar untuk menghentikan kegaduhan bangsa. Tetapi good will dari pemerintah dan rakyat yang berkomitmen secara konsisten, membangun nasionalisme dengan cara-cara yang strategis dan tegas, mematikan celah-celah yang memungkinkan ‘kejahatan ideologis’ untuk bergerak, menutup peluang tindak korupsi, maka pelan-pelan bangsa ini akan mendapatkan kejayaannya yang paling hebat!. Semoga Pemerintahan Prabowo-Gibran bisa melapangkan harapan untuk Indonesia Emas 2045. (red).

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button