Jbm.co.id-DENPASAR | Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Bali Darmawan menegaskan kinerja penerimaan pajak di Bali hingga Mei 2026 menunjukkan tren positif.
Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Bali Darmawan, dalam acara Bali Fiscal Insight bertajuk “Sinergi Fiskal Pusat dan Daerah Perkuat Ketahanan Ekonomi Bali” yang digelar di Gedung Keuangan Negara (GKN) Denpasar, Selasa, 23 Juni 2026.
Dalam kegiatan tersebut, Darmawan menyampaikan realisasi penerimaan pajak di Provinsi Bali telah mencapai Rp9,36 triliun atau tumbuh 7,89 persen dengan capaian sekitar 35 persen hingga Mei 2026.
Sementara itu, realisasi belanja negara di Provinsi Bali hingga periode yang sama mencapai Rp8,68 triliun dan mengalami pertumbuhan 7,31 persen.
Menurut Darmawan, kondisi tersebut tidak terlepas dari perkembangan ekonomi Bali yang memiliki keterkaitan erat dengan penerimaan pajak daerah maupun pusat, terutama dari sektor perdagangan serta akomodasi makanan dan minuman.
“Pertumbuhan ekonomi itu relatif hampir sama sekitar 11 persen. Tadi kalau kita lihat, sektornya perdagangan dan akomodasi makan dan minum. Itu hampir berdampingan,” kata Darmawan.
Darmawan menyebutkan pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 7,89 persen masih berada dalam jalur yang sesuai dengan kondisi ekonomi daerah.
“Itu Bali beda. Apakah capaian pertumbuhan 7,89 persen ini sudah sesuai atau belum? Kami menyatakan itu masih on track. Mudah-mudahan kami terus berusaha untuk mencapai target itu,” terangnya.
Darmawan menambahkan, target penerimaan pajak Provinsi Bali setiap tahunnya berada di angka Rp24,3 triliun. Namun, terdapat perubahan struktur wajib pajak karena sejumlah wajib pajak dari Bali mengalami peningkatan kelas administrasi.
“Jadi, ada sedikit perubahan, nanti kami update-lah. Karena begini, struktur wajib pajak di Bali khan mungkin ada wajib pajak besar, menengah atau madya dan pratama. Ada juga wajib pajak dari Bali ini naik kelas. Sekarang admistrasikan di Kanwil wajib pajak besar. Ini mulai bulan Juli mendatang,” kata Darmawan.
Dalam Bali Fiscal Insight tersebut juga menghadirkan diskusi panel dengan narasumber Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bali Supendi, Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan, serta Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Prof. Dr. Wiwin Setyari.
Supendi menjelaskan, alokasi Dana Desa sebesar 58 persen diarahkan untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Ia berharap pembangunan KDMP benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
“Memang untuk membangun KDMP kami belum tahu persis sudah berapa? Semoga kita harapkan KDMP yang dibangun di tempat-tempat yang memang harus sesuai dibutuhkan masyarakat bukan seperti yang aneh-aneh,” kata Supendi.
Supendi juga menjelaskan bahwa monitoring terhadap KDMP dilakukan melalui pemantauan sesuai kondisi di lapangan, sementara pembangunan dilakukan dari sisa Dana Desa yang tersedia.
Terkait program SPPG, Supendi menyebut pengawasan difokuskan pada tata kelola keuangan, pertanggungjawaban virtual account, pemasok Makan Bergizi Gratis (MBG), serta penerima manfaat.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan menyampaikan ekonomi Bali pada Triwulan I tahun 2026 mengalami kontraksi secara q-to-q sebesar 4,57 persen mengikuti pola musiman tahunan.
“Sedangkan, secara y to y, ekonomi Bali pada Triwulan I tahun 2026 tumbuh sebesar 5,58 persen, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2025,” terangnya.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Prof. Dr. Wiwin Setyari menyoroti struktur ekonomi Bali yang masih sangat bergantung pada sektor pariwisata.
Menurutnya, selama lebih dari satu dekade ekonomi Bali didominasi pola tourism-led growth dengan sektor akomodasi, makanan-minuman dan aktivitas pariwisata sebagai kontributor utama PDRB.
“Itu berarti dominasi sektor jasa menciptakan ketergantungan pada sektor Pariwisata yang rentan terhadap fluktuasi permintaan pariwisata,” ujarnya.
Wiwin Setyari menyebut optimalisasi ekonomi pariwisata perlu diperkuat melalui keterkaitan antar sektor dan peningkatan nilai tambah lokal.
“Kunci optimalisasi Pariwisata adalah perkuat backward dan forward linkages, kurangi import leakage, tingkatkan kapasitas industri domestik dan maksimalkan nilai tambah lokal,” kata Wiwin Setyari.
Wiwin Setyari menambahkan, sektor infrastruktur dasar seperti pengadaan listrik dan gas, transportasi dan pergudangan, serta informasi dan komunikasi menjadi sektor kunci karena memiliki keterkaitan hulu dan hilir yang kuat.
“Kontributor terbesar PDRB tidak selalu menjadi sektor kunci ekonomi. Pondasi ekonomi Bali ditopang oleh sektor infrastruktur dasar. Struktur pasokan masih terkonsentrasi pada beberapa sektor strategis, serta hilirisasi pertanian dan perikanan,” pungkasnya. (ace).
