Jbm.co.id-DENPASAR | Kakanwil DJP Provinsi Bali Darmawan secara resmi membuka acara Bali Fiscal Insight bertajuk “Sinergi Fiskal Pusat dan Daerah Perkuat Ketahanan Ekonomi Bali” di Gedung Keuangan Negara (GKN) Denpasar, Selasa, 23 Juni 2026.
Dalam acara Bali Fiscal Insight juga diisi Diskusi Panel dengan menghadirkan Tiga Narasumber meliputi Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJPb Provinsi Bali Supendi, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan, S.E.,M.Si., dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud) Prof.Dr. Wiwin Setyari, S.E.,M.Si., dipandu Moderator Muti’ah Yasmin Basuki sekaligus Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II B.
Pada kesempatan tersebut, Kakanwil DJP Provinsi Bali Darmawan menegaskan Pendapatan Negara dari Penerimaan Pajak terealisasi di Provinsi Bali sudah mencapai Rp 9,36 Triliun dan tumbuh 7,89 persen dengan capaian 35 persen hingga bulan Mei 2026.
Sementara, Belanja Negara terealisasi di Provinsi Bali hingga bulan Mei 2026 sebesar Rp 8,68 Triliun dan tumbuh 7,31 persen.
Dalam konteks saat ini, hal tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan kinerja pajak daerah, karena penerima pajak di Bali juga identik dengan kegiatan ekonomi yang memang menjadi pajak daerah.
“Pertumbuhan ekonomi itu relatif hampir sama sekitar 11 persen. Tadi kalau kita lihat, sektornya perdagangan dan akomodasi makan dan minum. Itu hampir berdampingan,” kata Darmawan.
Sejauh ini, pihaknya melihat pertumbuhan ekonomi sebesar 7,8 persen itu relatif sesuai dengan kondisi di Bali.
Secara Nasional, pertumbuhan ekonomi relatif lebih tinggi dengan komoditas menjadi penentu, karena memang Bali ini agak berbeda.
“Itu Bali beda. Apakah capaian pertumbuhan 7,89 persen ini sudah sesuai atau belum? Kami menyatakan itu masih on track. Mudah-mudahan kami terus berusaha untuk mencapai target itu,” terangnya.
Mengingat, target untuk Provinsi Bali sebesar Rp 24,3 Triliun setiap tahunnya. “Jadi, ada sedikit perubahan, nanti kami update-lah. Karena begini, struktur wajib pajak di Bali khan mungkin ada wajib pajak besar, menengah atau madya dan pratama. Ada juga wajib pajak dari Bali ini naik kelas. Sekarang admistrasikan di Kanwil wajib pajak besar. Ini mulai bulan Juli mendatang,” kata Darmawan.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJPb Provinsi Bali Supendi menyatakan alokasi Dana Desa sebesar 58 persen memang diarahkan untuk membangun Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Melihat pembangunan yang ada, pihaknya menyatakan semua Desa dan Kelurahan di Bali sudah punya KDMP.
“Memang untuk membangun KDMP kami belum tahu persis sudah berapa? Semoga kita harapkan KDMP yang dibangun di tempat-tempat yang memang harus sesuai dibutuhkan masyarakat bukan seperti yang aneh-aneh,” kata Supendi.
Menurutnya, pembangunan KDMP terlebih dahulu dibangun di Bali dari sisa Dana Desa yang ada, lantaran mendekati bulan Juli 2026 sebesar 93 persen dari alokasi Dana Desa yang ada sudah disalurkan.
“Untuk KDMP kami hanya diminta untuk melihat apakah di daerah tersebut sudah dibangun atau belum? Tentunya, karena keterbatasan waktu yang ada, kami hanya bisa melihat berdasarkan sampling saja,” kata Supendi.
Soal SPPG, Supendi menegaskan monitoring SPPG berfokus pada tata kelola keuangan dan juga beberapa pertanggungjawaban terkait virtual account dan pemasok Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk penerima manfaat, baik pihak sekolah maupun ibu hamil, ibu menyusui dan tenaga pendidiknya.
Untuk itu, Supendi berharap ada informasi di daerah masing-masing terkait pembangunan KDMP lantaran sudah disiapkan alokasi Dana Desa. Namun, pendanaan berasal dari Kementerian Lembaga Pusat tidak melalui KPPN di masing-masing wilayah.
“Itu uangnya sudah ada melalui yang ditugaskan, tapi dalam pelaksanaannya ada sejumlah syarat-syarat yang harus dipenuhi terkait masalah kuasa, dimana posisinya dan usahanya apa dari 12 macam usaha gerai yang disampaikan itu , kira-kira yang cocok disitu khan apa, itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar,” urainya.
Meski demikian, kontribusi belanja pemerintah kepada pertumbuhan ekonomi mencapai 20 persen menunjukkan bahwa pemerintah itu bisa mendorong untuk pertumbuhan yang selama ini masih tetap digawangi konsumsi rumah tangga.
“Makanya tadi kalau kita lihat dari gaji yang dibayarkan, kemudian juga kegiatan-kegiatan terkait manufaktur itu indeks dan juga perdagangan yang tumbuh, termasuk yang di Bali sendiri itu pajak dari sisi industri perdagangan saja menyumbang paling tinggi secara kontribusi,” ujarnya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan, S.E.,M.Si., menyebutkan secara q-to-q, ekonomi Bali pada Triwulan I tahun 2026 terkontraksi sedalam 4,57 persen mengikuti pola musiman tahun-tahun sebelumnya.
“Sedangkan, secara y to y, ekonomi Bali pada Triwulan I tahun 2026 tumbuh sebesar 5,58 persen, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2025,” terangnya.
Pada kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud) Prof.Dr. Wiwin Setyari, S.E.,M.Si., menegaskan ekonomi Bali selama lebih dari satu dekade didominasi oleh pola tourism-led growth, dengan sektor akomodasi, makanan-minuman dan aktivitas pariwisata sebagai kontributor utama PDRB.
Sedangkan, sektor industri pengolahan tetap berada pada kisaran rendah, sekitar 6-7 persen dari total struktur ekonomi daerah sesuai data BPS Provinsi Bali pada 2025.
Apalagi, perubahan struktur ekonomi Bali lebih mengarah ke sektor jasa dibanding sektor manufaktur berproduktivitas tinggi.
“Itu berarti dominasi sektor jasa menciptakan ketergantungan pada sektor Pariwisata yang rentan terhadap fluktuasi permintaan pariwisata,” ujarnya.
Bahkan, pandemi mengungkap kerentanan ekonomi Bali, bahwa kontraksi pariwisata menekan PDRB Bali secara signifikan. Hal tersebut berdampak pada kesejahteraan rumah tangga dan ekonomi berbasis pariwisata sangat sensitif terhadap shock global, lantaran mayoritas pekerjaan pariwisata bersifat informal dan rentan.
Menurutnya, pertumbuhan pariwisata belum sepenuhnya mendorong transformasi ekonomi karena lemahnya keterkaitan domestik dan stagnasi sektor industri.
Untuk itu, manfaat ekonomi pariwisata akan optimal apabila didukung oleh keterkaitan antar sektor yang kuat dan kapasitas industri domestik yang memadai.
“Kunci optimalisasi Pariwisata adalah perkuat backward dan forward linkages, kurangi import leakage, tingkatkan kapasitas industri domestik dan maksimalkan nilai tambah lokal,” kata Wiwin Setyari.
Lebih lanjut, Wiwin Setyari menyatakan hasil analisis menunjukkan bahwa sektor kunci perekonomian Bali adalah Pengadaan Listrik dan Gas, Transportasi dan Pergudangan serta Informasi dan Komunikasi, karena memiliki keterkaitan hulu dan hilir yang sama-sama kuat.
Disisi lain, sektor Akomodasi dan Makan Minum merupakan kontributor terbesar PDRB Bali tidak tergolong sektor kunci, karena keterkaitan hulunya relatif lemah, yang mengindikasikan masih adanya economic leakage dalam rantai pasok pariwisata.
Selain itu, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memiliki kontribusi ekonomi yang besar, namun keterkaitan produksinya masih rendah, sehingga memerlukan penguatan hilirisasi dan integrasi dengan sektor ekonomi lainnya.
“Kontributor terbesar PDRB tidak selalu menjadi sektor kunci ekonomi. Pondasi ekonomi Bali ditopang oleh sektor infrastruktur dasar. Struktur pasokan masih terkonsentrasi pada beberapa sektor strategis, serta hilirisasi pertanian dan perikanan,” pungkasnya. (ace).
