Jbm.co.id-DENPASAR | Kebijakan perpajakan menjadi perhatian utama dalam Rapat Kerja Konferensi Provinsi (Rakerkonprov) dan Seminar Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Bali di Quest San Hotel, Denpasar, Jumat, 17 Juli 2026.
Pelaku usaha menilai kebijakan pajak yang berlaku saat ini perlu dievaluasi agar tidak semakin menekan dunia usaha dan daya beli masyarakat.
Forum yang dihadiri jajaran pengurus APINDO tingkat provinsi hingga kabupaten/kota ini menjadi wadah menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi pelaku usaha, mulai dari perpajakan, investasi, ketenagakerjaan, hingga penguatan produktivitas di tengah tantangan ekonomi global.
Ketua Panitia Pelaksana, Dr. A. A. Kompiang Gede, SH., MH., C.Med., mengatakan aspirasi terbesar yang muncul dari pengurus APINDO daerah berkaitan dengan kebijakan perpajakan.
Menurutnya, kebijakan tersebut dinilai memberikan tekanan terhadap operasional perusahaan sekaligus berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah.
“Pemerintah diharapkan matang dan selektif dalam kebijakan pajak agar tidak menekan daya beli masyarakat. Melalui forum ini, kami juga membekali anggota dengan regulasi ketenagakerjaan dan investasi terbaru,” kata Kompiang Gede.
Sebagai tindak lanjut, APINDO Bali mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap penerapan pajak dengan pendekatan yang lebih selektif. Organisasi pengusaha tersebut berharap sektor-sektor yang dinilai belum mendesak dapat memperoleh keringanan agar aktivitas ekonomi tetap bergerak dan investasi terus tumbuh.
Selain isu perpajakan, seminar dalam Rakerkonprov juga membahas perkembangan regulasi investasi, kebijakan ketenagakerjaan terbaru, perlindungan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, hingga strategi peningkatan produktivitas perusahaan.
Ketua Umum DPN APINDO, Shinta W. Kamdani, menegaskan bahwa tantangan global harus dijawab melalui pembenahan regulasi yang mampu menjaga keberlangsungan dunia usaha sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.
Menurutnya, penguatan sektor UMKM juga menjadi prioritas karena mendominasi sekitar 97 persen pelaku usaha di Indonesia.
“Kita harus mengurai akar masalah ketenagakerjaan dan sistem pengupahan demi kepastian hukum, sekaligus mendorong UMKM naik kelas lewat pelatihan berkelanjutan dan perluasan akses pasar global,” kata Shinta W. Kamdani.
Sementara itu, Ketua DPP APINDO Bali I Nengah Nurlaba, S.H., menilai peningkatan daya saing dunia usaha tidak hanya bergantung pada sektor pariwisata. Bali juga perlu memperkuat sektor ekonomi kreatif, pertanian modern, ekonomi digital, hingga manufaktur sebagai sumber pertumbuhan baru.
“Produktivitas kini bertumpu pada kualitas SDM dan hubungan industrial yang harmonis. Selain menjaga pariwisata, Bali juga harus menumbuhkan sektor alternatif yang tangguh,” tegas I Nengah Nurlaba.
Melalui Rakerkonprov 2026, APINDO Bali berharap rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara penerimaan negara, iklim investasi, serta keberlangsungan dunia usaha di Bali. (ace).
