Jbm.co.id-DENPASAR | Polemik Petunjuk Teknis (Juknis) program Makan Bergizi Gratis (MBG) memantik perlawanan terbuka mitra dapur di Bali.
Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD-GEMAS) Provinsi Bali menyatakan mosi tidak percaya atas kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) dengan melayangkan sembilan (9) tuntutan utama, sekaligus mengancam menutup dapur secara bersama-sama, apabila tidak segera mengevaluasi persoalan kebijakan MBG.
Ultimatum tersebut disuarakan dalam pertemuan akbar puluhan perwakilan dari sekitar 200 pemilik dapur MBG yang tergabung dalam HMD-GEMAS Bali di Denpasar, Sabtu (7/11/2026).
Para mitra menilai perubahan Juknis yang berulang sejak pergantian kepemimpinan BGN telah menciptakan ketidakpastian hukum, mengancam investasi yang belum kembali modal, hingga memicu keresahan di kalangan relawan.
Ketua DPW HMD-GEMAS Provinsi Bali, Ir. H. Masruh, S.T., menegaskan insentif operasional yang diterima pengelola dapur tidak dapat disamakan dengan keuntungan maupun pengembalian investasi. Ia menyebut, investasi pembangunan dapur yang telah berjalan lebih dari satu tahun belum sepenuhnya kembali.
“Bisa dilihat sendiri tadi, sebetulnya tidak sejahtera karena kita investasi itu sampai satu tahun pun juga belum kembali modal. Jadi pandangan masyarakat dapat insentif sepertinya besar, tetapi itu bukan pengembalian investasi,” kata Masruh.
Sementara itu, Penasihat HMD-GEMAS Provinsi Bali, Jayantara menyampaikan sorotan keras atas Juknis BGN.
Bahkan, Jayantara menilai aturan terbaru tersebut bertentangan dengan nilai keadilan sosial dalam Pancasila dan mendesak pemerintah pusat segera menganulir kebijakan yang dinilai menimbulkan persoalan di lapangan.
“Juknis yang dikeluarkan oleh BGN ini bertentangan sekali dengan Pancasila sila kelima. Ini yang membuat kami resah sebagai mitra dan teman-teman relawan,” tegas Jayantara.
Relawan Terancam, Beban Kerja Kian Berat
Polemik Juknis MBG tidak hanya menyentuh persoalan investasi dan kepastian hukum, tetapi juga keberlangsungan tenaga relawan. Rencana pengurangan relawan di tengah peningkatan beban kerja menjadi salah satu persoalan yang paling dikhawatirkan mitra dapur.
I Ketut Adi Putra, relawan Tim SPPG Padang Sambian Kelod 2, mengungkapkan kondisi tenaga kerja di lapangan sudah keteteran. Bahkan, sejumlah relawan harus menjalani jam kerja melebihi batas normal atau overtime.
“Kalau sampai terjadi pengurangan relawan, itu pasti akan merugikan relawan. Dari jumlah yang sekarang saja sudah keteteran, ada yang kerjanya overtime, apalagi pekerjaannya nambah tapi relawannya dikurangi,” keluh Ketut Adi Putra.
HMD-GEMAS Bali turut mempersoalkan minimnya komunikasi dengan pemerintah daerah terkait penyelesaian persoalan operasional. Mereka menilai perhatian pemerintah selama ini baru sebatas pengecekan fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), belum menyentuh substansi keresahan mitra.
9 Tuntutan Utama, BGN Didesak Evaluasi Juknis
Dalam pertemuan tersebut, HMD-GEMAS Bali merumuskan sembilan tuntutan kepada BGN RI. Mereka menegaskan keberlanjutan program MBG tetap harus dijaga, tetapi pelaksanaannya membutuhkan kepastian regulasi, perlindungan investasi, dan skema operasional yang adil bagi mitra.
9 tuntutan utama tersebut meliputi:
1. Mempertahankan program MBG sebagai program prioritas nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Segera mengoperasionalkan seluruh SPPG yang telah memenuhi persyaratan.
3. Mempercepat penyelesaian investasi dan operasional SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
4. Memberikan perlindungan hukum dan kepastian posisi mitra sebagai mitra operasional yang setara.
5. Menolak pengurangan tenaga relawan serta mendesak skema pembiayaan yang mendukung operasional harian.
6. Mengembalikan komponen pembiayaan kendaraan operasional SPPG.
7. Meninjau ulang dan menetapkan skema insentif mitra berdasarkan grading dapur.
8. Mengintegrasikan aplikasi serta menyederhanakan sistem pelaporan BGN agar pelayanan di lapangan lebih efektif.
9. Menolak sistem pengadaan melalui Loka MBG serta mengembalikan inisiatif anggaran menjadi Rp6 juta hingga 1,5 tahun pertama sebelum dirumuskan kembali oleh BGN.
Tutup Dapur Jadi Opsi Eskalasi
HMD-GEMAS Bali menegaskan sembilan tuntutan tersebut harus mendapat respons transparan dari BGN. Jika tidak, para mitra sepakat mengambil langkah eskalasi berupa aksi pengembangan dan penutupan dapur secara bersama-sama.
Ancaman tersebut menjadi sinyal serius atas meningkatnya ketegangan antara mitra pelaksana MBG dan BGN di tengah perubahan kebijakan program nasional tersebut.
Bahkan, HMD-GEMAS Bali mendesak BGN dibawah kepemimpinan Sudaryono segera membuka ruang dialog konstruktif dan mengevaluasi persoalan Juknis. Para mitra berharap penyelesaian dapat dilakukan tanpa mengorbankan keberlanjutan program maupun investasi yang telah ditanamkan pengelola dapur.
“Kepastian hukum, keadilan skema operasional, dan perlindungan tenaga relawan menjadi prasyarat penting agar program MBG tetap berjalan dan tidak berubah menjadi sumber konflik berkepanjangan di lapangan,” pungkasnya.
Editor: Putu Wiguna
