BaliBeritaDaerahDenpasarLingkungan HidupPariwisataPemerintahan

Pansus TRAP DPRD Bali Perkuat Pengawasan Tata Ruang Berkat Dukungan Gubernur dan Masyarakat

Jbm.co.id-DENPASAR | Penguatan pengawasan tata ruang dan perizinan di Bali dinilai semakin solid berkat sinergi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, DPRD Bali dan partisipasi aktif masyarakat.

Hal tersebut tercermin dari kinerja Panitia Khusus Tata Ruang, Perizinan, dan Aset (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali yang telah bekerja intensif hampir tiga bulan melakukan pengawasan langsung ke seluruh Kabupaten/Kota di Bali.

Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, Dr. (C) I Made Supartha, S.H., M.H., menyampaikan bahwa dukungan dari Gubernur Bali menjadi faktor penting dalam menjaga konsistensi kerja Pansus di lapangan. Dorongan tersebut dinilai mampu memperkuat komitmen pengawasan agar berjalan terukur dan sesuai mandat.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada Pansus TRAP, sehingga kami mampu menjalankan tugas secara optimal. Dalam kurun waktu kurang lebih tiga bulan, kami turun langsung ke seluruh kabupaten/kota di Bali,” ujarnya.

Selain dukungan eksekutif, Made Supartha juga menyoroti peran DPRD Provinsi Bali secara kelembagaan. Menurutnya, dukungan pimpinan dan seluruh anggota DPRD menjadi fondasi kuat bagi Pansus TRAP dalam menjalankan fungsi pengawasan secara kolektif dan berkelanjutan.

“Dukungan dari pimpinan dan seluruh anggota DPRD menjadi kekuatan utama kami. Begitu juga kekompakan seluruh anggota Pansus yang luar biasa solid dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” tegasnya.

Pengawasan tata ruang dan perizinan kini tidak hanya menjadi tugas lembaga legislatif. Keterlibatan masyarakat dinilai semakin nyata, bahkan di sejumlah daerah telah terbentuk tim pengawasan di tingkat kabupaten dan kota sebagai bentuk kepedulian terhadap pelanggaran tata ruang.

“Masyarakat kini sudah hadir dan ikut melakukan fungsi pengawasan, terutama terhadap aktivitas yang melanggar tata ruang, perizinan, dan pengelolaan aset. Ini menunjukkan kesadaran publik semakin tumbuh,” kata Made Supartha.

Disisi lain, peran media juga dianggap strategis dalam memperluas jangkauan informasi kinerja Pansus TRAP. Publikasi yang masif dinilai membantu membangun kesadaran bersama serta menjadi jembatan aspirasi masyarakat.

“Kami berterima kasih kepada seluruh media yang telah bekerja sama, memberikan dukungan, dan menyampaikan informasi kerja Pansus kepada publik. Media menjadi penguat dan penyambung aspirasi masyarakat,” terangnya.

Menariknya, perhatian terhadap kerja pengawasan DPRD Bali tidak hanya datang dari dalam negeri. Pemberitaan terkait Pansus TRAP bahkan mendapat respons positif dari media internasional, termasuk dari Belanda dan India.

“Berita tentang Pansus TRAP bahkan menjadi salah satu yang paling banyak dibaca di Belanda. Ada media internasional dengan pembaca puluhan juta orang yang memberikan apresiasi. Ini menjadi bekal moral bagi kami untuk bekerja lebih maksimal ke depan,” ungkapnya.

Meski demikian, Supartha menegaskan bahwa Bali tetap terbuka bagi investasi selama dilakukan sesuai aturan tata ruang dan perizinan yang berlaku. Ia menekankan pentingnya kepatuhan investor terhadap regulasi demi menjaga keseimbangan pembangunan.

“Kami tidak anti-investasi. Kami senang investasi masuk ke Bali, tetapi harus taat aturan. Jangan membangun diam-diam, jangan melanggar peta ruang. Urus izin dengan benar dan bangun di tempat yang diperbolehkan,” tegasnya.

Menurutnya, pengawasan tata ruang bukan sekadar penegakan regulasi, melainkan upaya menjaga kelestarian alam, budaya, adat, serta kearifan lokal Bali sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang.

“Bali ini memiliki alam yang indah, budaya yang adiluhung, agama, seni, dan masyarakat yang unik. Semua ini adalah warisan yang harus kita jaga bersama agar bisa diwariskan kepada anak cucu kita, bukan malah rusak karena kelalaian,” paparnya.

Sebagai penutup, Pansus TRAP DPRD Bali menegaskan komitmen untuk meningkatkan kualitas pengawasan ke depan demi masa depan Bali yang berkelanjutan.

“Target kami di 2026 harus lebih baik dari 2025. Pansus TRAP hadir untuk mengawal kepentingan masyarakat hari ini dan masa depan Bali,” pungkasnya. (red).

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button