Jbm.co.id-DENPASAR | Gubernur Bali Wayan Koster mendorong pertumbuhan industri teknologi finansial (fintech), khususnya pinjaman daring (Pindar), di Bali berjalan seiring dengan penguatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen.
Menurutnya, kemudahan akses pembiayaan digital harus memberikan manfaat produktif bagi masyarakat. Jangan sampai kemudahan tersebut justru mendorong perilaku konsumtif dan keputusan berutang secara impulsif.
Hal itu disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster, saat menjadi pembicara dalam Fintech Lending Days (FLD) 2026 di Bali Sunset Road Convention Center (BSCC), Pemogan, Denpasar Selatan, Jumat (21/8/2026).
Gubernur Koster mengatakan perkembangan fintech telah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh layanan dan produk keuangan. Namun, kemudahan tersebut harus dibarengi pemahaman mengenai hak, kewajiban, biaya, hingga risiko pembiayaan digital.
Gubernur Koster Soroti Penggunaan Pindar untuk Konsumsi
Gubernur Koster menyoroti masih tingginya penggunaan Pindar untuk kebutuhan konsumtif. Berdasarkan data nasional, sekitar dua pertiga pembiayaan Pindar masih digunakan untuk konsumsi, sedangkan hanya sepertiga yang mengalir ke sektor produktif.
Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan bagi industri Pindar. Terlebih, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan porsi pembiayaan kepada sektor produktif dapat meningkat hingga 40–50 persen. “Ini adalah tantangan bersama, utamanya pelaku industri,” kata Gubernur Koster.
Untuk Bali, Gubernur Koster mendorong agar pembiayaan digital lebih banyak diarahkan kepada kegiatan ekonomi yang menciptakan nilai tambah dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.
Sejumlah sektor yang dinilai potensial antara lain pertanian organik, UMKM, ekonomi kreatif berbasis budaya Bali, serta usaha yang dirintis dan dikembangkan generasi muda.
Gubernur Koster juga meminta pelaku industri Pindar memahami karakteristik ekonomi Bali. Industri fintech, menurutnya, jangan hanya menjadikan Bali sebagai pasar pembiayaan.
“Kami berharap industri Pindar benar-benar memahami dan masuk ke ekosistem usaha lokal Bali, bukan hanya melihat Bali sebagai pasar, melainkan sebagai mitra yang karakteristiknya perlu dipahami,” tegasnya.
Literasi Keuangan Jadi Kunci
Gubernur Koster mengingatkan bahwa akses pembiayaan yang semakin mudah dapat menjadi persoalan apabila tidak diiringi literasi keuangan yang memadai.
Masyarakat yang tidak memahami konsekuensi pinjaman berpotensi mengambil keputusan berutang hanya untuk memenuhi kebutuhan sesaat, bukan untuk membangun kegiatan ekonomi produktif.
“Masyarakat yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban sebagai peminjam sangat rentan terjebak pada keputusan berutang yang impulsif, bukan untuk modal usaha produktif, melainkan konsumsi sesaat,” imbuhnya.
Oleh karena itu, Gubernur Koster menilai pertumbuhan industri Pindar tidak semestinya hanya diukur berdasarkan besarnya penyaluran pembiayaan.
Pertumbuhan industri juga harus dibarengi tata kelola yang sehat, transparansi produk, ketepatan sasaran pembiayaan, penagihan yang bertanggung jawab, serta perlindungan konsumen.
“Yang kami harapkan adalah ekosistem pembiayaan digital yang sehat, tepat sasaran, produktif, transparan, dan melindungi konsumen. Bukan ekosistem yang tumbuh cepat tapi meninggalkan masalah di kemudian hari,” bebernya.
1.500 Desa Adat Jadi Kanal Literasi Keuangan
Pemprov Bali, lanjut Koster, siap menjadi mitra industri dan regulator untuk memperluas edukasi serta literasi keuangan hingga ke tingkat masyarakat paling bawah.
Bali memiliki jaringan 1.500 Desa Adat yang dinilai dapat menjadi salah satu saluran strategis untuk menyampaikan edukasi mengenai keuangan digital.
Selain itu, program literasi digital yang telah berjalan di SMA, SMK, dan Desa Adat di seluruh Bali juga dapat dikembangkan untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai penggunaan layanan keuangan digital secara aman dan bertanggung jawab.
“Karena kami memiliki jaringan yang menjangkau seluruh pelosok melalui 1.500 Desa Adat. Kami juga memiliki program literasi digital yang sedang berjalan di seluruh SMA, SMK, dan Desa Adat se-Bali. Jaringan ini bisa menjadi saluran yang efektif untuk program edukasi keuangan yang menyentuh masyarakat hingga ke tingkat akar rumput,” jelasnya.
Gubernur Koster berharap industri pembiayaan digital dapat mengambil bagian dalam pembangunan ekonomi Bali. Fintech, menurutnya, idealnya tidak hanya menjadi penyedia pembiayaan yang mengejar pertumbuhan bisnis, tetapi juga menjadi mitra masyarakat dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan.
440 Ribu UMKM Bali Butuh Dukungan Pembiayaan
Sementara itu, Dewan Pengawas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Bernadino Vega, menyebut Bali memiliki posisi strategis dalam pengembangan industri Pindar.
Menurutnya, terdapat sekitar 440 ribu UMKM di Bali yang membutuhkan dukungan pembiayaan untuk mengembangkan usaha.
Namun, tantangan industri Pindar tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menyediakan dana. Industri juga perlu mendorong semakin banyak pelaku usaha masuk dan terhubung dengan ekosistem keuangan formal.
“Tantangan dalam industri Pindar bukan hanya dalam kemampuan penyediaan dana, tapi bagaimana kita mendorong semakin banyak pelaku usaha yang masuk dan terhubung dalam ekosistem keuangan,” ungkap Bernadino.
Ia juga menekankan pentingnya tata kelola industri yang kuat, penyaluran pembiayaan yang tepat sasaran, mekanisme penagihan yang bertanggung jawab, serta perlindungan konsumen.
FLD 2026 Bahas Masa Depan Pembiayaan Digital
Fintech Lending Days 2026 digelar AFPI bersama CNBC Indonesia dengan mengusung tema “Advancing Indonesia’s Digital Financing Ecosystem”.
Forum tersebut mempertemukan regulator, pemerintah, pelaku industri jasa keuangan, investor, asosiasi, perbankan, dan berbagai mitra strategis.
Rangkaian kegiatan FLD 2026 meliputi strategic forum, business matching, networking session, penandatanganan nota kesepahaman (MoU), hingga industry showcase.
Forum tersebut juga menghadirkan Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, serta Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dalam sesi fireside conversation.
Gubernur Koster mengapresiasi dipilihnya Bali sebagai lokasi penyelenggaraan forum strategis tersebut. Ia berharap FLD 2026 tidak berhenti sebagai forum diskusi, tetapi menghasilkan langkah konkret bagi penguatan ekosistem pembiayaan digital nasional, khususnya untuk mendukung UMKM dan masyarakat Bali.
“Terima kasih telah memilih Bali sebagai tempat penyelenggaraan forum strategis ini. Semoga Fintech Lending Days 2026 menghasilkan kesepakatan dan langkah-langkah nyata yang berdampak bagi pengembangan ekosistem pembiayaan digital Indonesia, khususnya bagi kemajuan UMKM dan Krama Bali,” pungkasnya. (ace).
