Jbm.co.id-DENPASAR | Dewan Pimpinan Daerah Forum Bela Negara Republik Indonesia (DPD FBN RI) Provinsi Bali resmi memiliki kepengurusan definitif setelah pelantikan di Aula Korem 163/Wirasatya, Denpasar, Minggu, 7 Juni 2026.
Pelantikan tersebut dirangkaikan dengan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) sebagai pijakan penyusunan program kerja organisasi ke depan.
Prosesi pelantikan diikuti jajaran DPD FBN RI kabupaten/kota se-Bali, yakni Tabanan, Denpasar, Badung, Jembrana, Buleleng, Gianyar, Bangli, Karangasem, dan Klungkung yang sebelumnya telah melaksanakan Musda pada 24 Mei 2026.
Mengusung tema “Teguhkan Bela Negara untuk Indonesia Maju”, pelantikan ini menjadi momentum penguatan komitmen kebangsaan dan semangat menjaga empat pilar bangsa, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Ida Bagus Gde Wesnawa Punia, ST., M.Si., yang hadir mewakili Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pelantikan dan Rakerwil FBN RI Bali.
Ia menegaskan bahwa bela negara bukan hanya tugas aparat keamanan, tetapi tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia.
Apalagi, ela negara adalah tanggung jawab seluruh anak bangsa, bukan semata-mata urusan militer TNI-Polri.
Bela Negara merupakan tanggungjawab seluruh anak bangsa, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga kepulauan Rote, dari pegunungan hingga pesisir. Khususnha di Bali, semangat gotong royong, nilai Tri Hita Karana, dan kearifan lokal adalah manifestasi nyata jiwa bela negara,” terangnya.
Menurutnya, visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang mengusung pola pembangunan semesta berencana Bali era baru sejalan dengan program kerja FBN RI.
Ia juga mendorong FBN RI Bali untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan sekitar 1.500 desa adat di Bali yang telah memiliki payung hukum melalui UU Nomor 15 Tahun 2023.
“Jadikan organisasi Forum Bela Negara sebagai jembatan antara Pemerintah dan masyarakat dalam membangun ketahanan nasional di tingkat desa hingga provinsi,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP FBN RI Prof. Dr. Ir. Zainal Abidin Sahabudin, M.M., meminta seluruh pengurus yang baru dilantik segera menyusun program kerja sesuai kebutuhan masyarakat dan menjaga integritas organisasi.
Ia menegaskan bahwa DPP FBN RI tidak akan mentoleransi pelanggaran terhadap sumpah dan ikrar organisasi.
“Jika ada pelanggaran sumpah janji dan ikrar, keanggotaan akan dibekukan, hal tersebut juga berlaku bagi Sekjen (Sekretaris Jenderal) DPP FBN RI yang sudah dinonaktifkan, karena dianggap melakukan pelanggaran sumpah, janji dan sumpah jabatan.
Hal serupa menimpa ketua DPW FBN RI DKI Jakarta, atas masukan Ses Ditjen Pothan, DPP akan nonaktifkan bahkan pemecatan dengan tidak hormat. Ini komitmen kami menjaga marwah organisasi,” tegas Guru Besar Universitas Pertahanan RI tersebut.
Prof. Zainal juga mengingatkan pentingnya disiplin dan etika dalam membangun organisasi.
“Dalam kegiatan tepat waktu, atau datang tepat waktu itu hal biasa, tetapi datang sebelum waktunya itu baru hebat dan luarbiasa. Namun sebaliknya datang setelah acara dimulai atau datang terlambat, ia menyebut itu adalah pecundang,” ujarnya.
Ketua DPW FBN RI Bali Ida Bagus Putu Parta SE., SH., mengatakan pelantikan definitif ini menjadi momentum penting setelah penantian selama satu tahun.
Ia menegaskan FBN RI Bali akan memprioritaskan edukasi wawasan kebangsaan secara masif ke sekolah-sekolah dan masyarakat.
“Di era disrupsi informasi, peran FBN RI sangat krusial. Kami siap menjadi benteng ideologi Pancasila dan penggerak semangat bela negara di Bali dan Indonesia,” tegas IB Putu Parta.
Sementara itu, Penasehat Hukum DPP FBN RI wilayah Bali-NTB Ida Bagus Putu Madeg, SH., MH., mengingatkan pentingnya disiplin diri dalam menjalankan organisasi.
“Jangan ego, jangan merasa paling pintar. Bela negara itu membela hak-hak masyarakat, bukan mempersempit ruang rakyat,” ujarnya.
Dengan kepengurusan baru dan arah program yang jelas, FBN RI Bali optimistis mampu menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat ketahanan nasional dari tingkat desa hingga provinsi. (ace).
