Jbm.co.id-TABANAN | Isu pelayanan kesehatan di RSUD Tabanan yang sempat ramai diperbincangkan di media sosial mendapat perhatian dari DPRD Kabupaten Tabanan.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tabanan, I Putu Eka Putra Nurcahyadi menegaskan bahwa setiap persoalan pelayanan kesehatan harus disikapi secara terbuka dan dijadikan momentum untuk memperkuat sistem kesehatan daerah.
Menurut Eka Nurcahyadi, pelayanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang harus dijaga kualitasnya.
Eka Nurcahyadi menilai persoalan yang muncul tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, terutama jika berkaitan dengan tata kelola layanan maupun persoalan administratif.
Eka Nurcahyadi menekankan pentingnya transparansi dalam menanggapi setiap isu yang berkembang di ruang publik agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas sekaligus melihat adanya langkah perbaikan yang nyata dari pemerintah daerah.
Ditengah perbincangan yang berkembang, Eka Nurcahyadi juga mengajak masyarakat untuk melihat persoalan ini secara utuh dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan.
“Pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas layanan, terutama melalui penguatan dua rumah sakit milik daerah, yaitu RSUD Tabanan dan RSUD Singasana,” Eka Nurcahyadi.
Eka Nurcahyadi menjelaskan bahwa RSUD Tabanan dengan status rumah sakit tipe B memiliki peran penting sebagai rumah sakit rujukan utama di wilayah Bali Barat. Rumah sakit ini terus meningkatkan layanan spesialis guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, RSUD Singasana yang berstatus tipe C di wilayah Nyitdah berfungsi sebagai rumah sakit penyangga. Fasilitas kesehatan ini memberikan layanan rujukan awal bagi masyarakat dengan kualitas pelayanan yang terus ditingkatkan.
Upaya peningkatan layanan kesehatan juga terlihat dari pelayanan rawat darurat 24 jam di puskesmas yang tersebar di berbagai wilayah.
Hal ini menunjukkan pembangunan sektor kesehatan tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
Meski demikian, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tabanan menegaskan bahwa setiap persoalan yang muncul harus ditangani secara serius dan profesional.
Eka Nurcahyadi menilai kritik yang disampaikan tenaga medis merupakan bagian penting dalam proses perbaikan sistem pelayanan kesehatan.
“Kami menghargai keberanian tenaga medis yang menyampaikan kondisi pelayanan di lapangan. Kritik tersebut harus dipandang sebagai energi untuk memperbaiki sistem pelayanan kesehatan,” tegasnya.
Namun, Eka Nurcahyadi juga mengingatkan agar isu pelayanan kesehatan tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk membangun opini yang menyesatkan masyarakat atau menyerang kebijakan pemerintah daerah secara tidak proporsional.
Menurutnya, persoalan kesehatan menyangkut kepentingan masyarakat luas sehingga harus disikapi secara objektif dan tidak dicampur dengan kepentingan lain yang tidak relevan.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Fraksi PDI Perjuangan memastikan akan menindaklanjuti berbagai persoalan yang muncul dengan langkah konkret.
“Lewat anggota Fraksi PDI Perjuangan yang tergabung dalam komisi terkait, kami akan melaksanakan fungsi pengawasan secara serius dengan meminta penjelasan resmi dari pihak rumah sakit dan instansi terkait,” jelasnya.
Selain itu, DPRD Tabanan juga akan meminta evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek pelayanan kesehatan, mulai dari ketersediaan obat, kualitas pelayanan pasien, hingga sistem digitalisasi yang berkaitan dengan kelancaran proses klaim BPJS Kesehatan.
Eka Nurcahyadi menilai penguatan sistem digitalisasi layanan kesehatan akan membantu mempercepat proses administrasi serta meningkatkan efisiensi pelayanan bagi masyarakat.
Ia pun optimistis bahwa melalui sinergi antara tenaga medis, manajemen rumah sakit, pemerintah daerah, dan DPRD, berbagai persoalan yang ada dapat segera diperbaiki demi pelayanan kesehatan yang lebih baik.
“Tujuan utama kita sama, yaitu memastikan masyarakat Tabanan mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, manusiawi, dan dapat dipercaya,” tegasnya. (red).
